Sektor Kebudayaan Tetap Akan Jadi Prioritas Utama Penggunaan Dana Keistimewaan

Kampung Kotagede, salah satu kampung istimewa di DIY. Foto: Widi Erha Pradana

Sektor kebudayaan akan tetap menjadi prioritas pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebudayaan memang menjadi satu dari lima urusan keistimewaan DIY selain urusan pertanahan, tata ruang, kelembagaan pemerintah daerah DIY, serta tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang gubernur dan wakil gubernur.

Namun, menurut Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho, sektor kebudayaan penting untuk dijadikan prioritas.

Aris Eko menjelaskan bahwa dalam urusan kebudayaan terdapat hampir semua unsur peradaban. Misalnya terkait dengan tradisi, tata nilai, benda, seni, bahasa, dan sebagainya.

Apalagi di dalam amanah naskah babon tentang keistimewaan DIY, tercantum amanah untuk melihat kekuatan masa lalu, masa kini, serta bagaimana mencermati masa yang akan datang. Sektor kebudayaan juga dinilai menjadi sektor yang bisa menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Di lima urusan ini yang terbesar urusan kebudayaan. Di tahun 2021 masih urusan kebudayaan, tahun 2022 pun arahnya yang terbesar masih urusan kebudayaan,” kata Aris Eko Nugroho dalam Rembag Kaistimewan yang diadakan Paniradya Kaistimewan, Kamis (28/10).

Aris mengatakan, jika nantinya roh budaya sudah terwujud di tengah masyarakat, maka aspek-aspek lain tinggal mengikuti. Untuk mewujudkan roh budaya ini, menurutnya perlu dibuat program-program yang fokus. Tanpa program yang fokus, maka tidak akan didapatkan hasil yang optimal.

“Jadi jangan terlalu banyak program kegiatan yang diinginkan. Karena ingin pemerataan kemudian dibagi semua, akhirnya tidak fokus,” lanjutnya.

GKR Mangkubumi. Foto: ESP

GKR Mangkubumi mengatakan bahwa salah satu komponen terpenting dari keistimewaan DIY memang kebudayaan. Yogyakarta memiliki banyak sekali warisan budaya dari peradaban-peradaban sebelumnya baik dalam bentuk candi, situs, serta keraton-keraton dari kerajaan sebelumnya. Karena itu wajar jika kebudayaan menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana keistimewaan.

Dia juga berharap, pelestarian kebudayaan yang ada di Yogyakarta nantinya diikuti dengan meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, itulah tujuan utama dari adanya keistimewaan di Yogyakarta.

“Kesejahteraan itu adalah dampak dari pelestarian budaya, kemudian itu berdampak ekonomi untuk masyarakat, tapi bukan berarti dais untuk ekonomi, itu berbeda,” kata GKR Mangkubumi.

Dampak ekonomi ini misalnya karena adanya pelestarian budaya, maka akan mendatangkan wisatawan ke daerah tersebut. Dengan adanya kunjungan wisatawan, harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Eko Suwanto. Foto: Dok. Pribadi

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan bahwa dana keistimewaan mestinya memang digunakan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini, ada empat masalah besar yang sedang dihadapi rakyat, pertama pandemi COVID-19, kemudian kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, serta daya beli yang menurun. Selain untuk menyelenggarakan lima urusan keistimewaan, dana keistimewaan yang dirancang tahun ini hingga tahun 2023 menurutnya juga harus digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat itu.

Hal itu bukan tidak sesuatu yang mustahil. Sebab, saat ini juga sudah ada dana keistimewaan yang dialokasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan keterampilan. Tinggal, bagaimana keseriusan pemerintah untuk memperbanyak pengalokasian anggaran dana keistimewaan untuk urusan-urusan yang langsung bersentuhan dengan masalah masyarakat seperti ini.

“Sekarang sudah ada danais yang dipakai untuk melatih Youtubers, artinya ini kan upaya di tengah-tengah pandemi untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Eko Suwanto. (Widi Erha Pradana / YK-1)