Sinta Wahid-Lukman Hakim Bertemu Sultan HB X di Keraton: Bahas Kondisi Bangsa
PerbesarSejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Keraton Kilen, Kamis (23/7).
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 3,5 jam, mulai pukul 13.00 WIB hingga 16.30 WIB itu dihadiri antara lain istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; putri Gus Dur, Alissa Qotrunnada Wahid; mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Pdt Gomar Gultom; mantan Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif; mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, M Amin Abdullah; serta akademisi A Setyo Wibowo dan Ery Seda.
Alissa Wahid mengatakan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berbagai institusi negara menjadi salah satu pokok pembahasan dalam dialog tersebut.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan Sri Sultan merupakan bagian dari rangkaian dialog kebangsaan yang dilakukan GNB setelah sebelumnya berdiskusi dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Menurut Alissa, Sri Sultan dipilih sebagai salah satu tokoh yang diajak berdialog karena Keraton Yogyakarta memiliki peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, terutama pada berbagai momentum penting saat negara menghadapi situasi genting.
“Mengapa GNB bertemu dengan Sri Sultan, adalah salah satunya karena tentu kondisi kebangsaan yang sekarang ini. Tetapi juga yang kedua adalah karena Keraton Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu memang perannya tidak pernah kecil, selalu besar,” kata Alissa kepada awak media di Keraton Kilen usai pertemuan, Kamis (23/7).
Dalam pertemuan tersebut, GNB memaparkan berbagai persoalan yang dinilai menjadi sumber keresahan masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, hingga penegakan hukum. Alissa mengatakan, kebijakan pemerintah dinilai kerap tidak dirancang secara komprehensif, sementara sejumlah program prioritas menghadapi persoalan dalam desain teknokratisnya.
“Kondisi yang meresahkan tadi itu yang pertama adalah kebijakan tata kelola pemerintahan yang kebijakannya itu tidak kongruen tadi ya sebetulnya. Pejabat itu mengambil keputusan tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang menyeluruh, itu tadi banyak sekali kita diskusikan,” ujarnya.
Selain itu, GNB juga menyinggung pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan Papua. Menurut Alissa, membangun kepercayaan masyarakat Papua harus menjadi prioritas dan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan keamanan. Dalam diskusi tersebut, M Amin Abdullah juga menyinggung mengenai Undang-Undang Perampasan Aset.
Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepada Sri Sultan merupakan hasil penyerapan keresahan masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut bermuara pada munculnya ketidakpercayaan publik terhadap negara.
“Kami menyampaikan apa yang kami serap dari masyarakat. Dan lalu kemudian disimpulkan berbagai macam keresahan, kegelisahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini muaranya pada munculnya ketidakpercayaan terhadap tidak hanya institusi negara, aparatur penegakan hukum kita tapi hampir di semua sektor dan bidang kehidupan kemasyarakatan kita,” ujar Lukman.
Alissa menambahkan, hasil dialog GNB dengan sejumlah tokoh bangsa akan dibawa dalam forum para sesepuh bangsa yang rutin menyampaikan Pesan Kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Menurutnya, berbagai masukan tersebut juga akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Dalam waktu dekat sebetulnya para sesepuh bangsa akan berkumpul untuk 17-an dan pesan kebangsaan. Jadi seperti tahun lalu kita ada pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa nanti di sana akan kita sampaikan,” kata Alissa.