Solusi Hunian untuk Pekerja Miskin di Yogya: Rusunawa Rp 185 Ribu Sebulan

Ilustrasi rusunawa. Foto: Aji Styawan/Antara Foto

Perumahan menjadi kebutuhan tertinggi non-makanan penduduk miskin di Yogya. Pengeluaran untuk perumahan menempati peringkat pertama kebutuhan non-makanan dengan persentase sekitar 8 persen dari garis kemiskinan.

Sebagai informasi, garis kemiskinan merupakan batas minimum seseorang untuk bisa hidup dengan layak. Di Yogya, garis kemiskinan per September 2022 adalah sebesar Rp 551 ribu per kapita (per orang) per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota dalam keluarga sebanyak 4,2 orang, maka garis kemiskinan per keluarga di DIY adalah sebesar Rp 2.315.636 per keluarga per bulan.

Dengan standar 8 persen dari garis kemiskinan, maka pengeluaran keluarga miskin untuk mendapatkan hunian layak adalah sekitar Rp 185 ribu per bulan.

“Dengan nilai sekecil itu, satu-satunya hunian yang memungkinkan hanya pemerintah menyiapkan rusunawa (rumah susun sederhana sewa), kalau untuk hak milik saya pikir sulit,” kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY, Ilham Muhammad Nur, saat dihubungi Rabu (1/2).

Rusunawa yang merupakan hunian vertikal menurut Ilham jadi solusi paling mungkin direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak keluarga miskin di DIY. Apalagi jika melihat data BPS, 70 persen penduduk miskin DIY tinggal di perkotaan. Artinya, dari 463.630 penduduk miskin di DIY yang dicatat BPS, 324.541 orang tinggal di kawasan perkotaan. Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga 4,2 orang, maka ada 77.271 keluarga miskin di DIY yang tinggal di kawasan perkotaan.

“Di kawasan kota sudah tidak ada lahan, kalaupun ada harganya sangat mahal, sehingga hanya rusunawa yang memungkinkan untuk dibangun,” lanjutnya.

Foto udara rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kudu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/10/2022). Foto: Aji Styawan/Antara Foto

Meski begitu, masih sulit menyediakan rusunawa dengan harga sewa Rp 185 ribu sebulan jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Sebab, bagi pengembang rusunawa bukanlah proyek bisnis yang menguntungkan.

Untuk bisa menekan ongkos produksi sehingga bisa disewakan dengan harga rendah, maka pemerintah perlu memberikan subsidi untuk pengadaan rusunawa tersebut. Subsidi itu terutama dibutuhkan dalam proses pembelian lahan maupun harga konstruksi.

“Selama ini skema itu belum ada. Skema swasta mendapatkan subsidi untuk pembangunan rusunawa itu enggak ada, yang ada skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, skema bantuan uang muka pembelian rumah dan sebagainya,” kata Ilham.

Supaya harga tanah makin murah, rusunawa tersebut juga bisa dibangun di atas fasilitas-fasilitas publik milik pemerintah. Misalnya dibangun di atas kantor pemerintahan atau di atas pasar, sehingga nanti tanah dan bangunannya juga akan menjadi milik pemerintah.

“Itu sangat mungkin dilakukan, dan akan sangat menekan biaya produksi sehingga harga sewanya bisa ditekan sangat rendah,” ujarnya.