Sri Darmadi Dikukuhkan Jadi Kepala BI DIY, Diberi 5 Tugas oleh Gubernur BI

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, yang resmi dikukuhkan pada Jumat (16/5). Foto: Dok. Resti D/Pandangan Jogja

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo, resmi dikukuhkan pada Jumat (16/5). Pengukuhan dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY menyampaikan pentingnya kolaborasi strategis antara BI dan Pemda DIY, termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta program digitalisasi transaksi daerah.

Sri Sultan juga memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2025 yang diperkirakan berada di kisaran 4,8–5,6% (yoy), didukung oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan perbaikan iklim cuaca. Ia juga mengingatkan tentang tantangan yang harus diantisipasi, seperti tekanan fiskal nasional dan volatilitas harga.

“GNPIP 2025 dan sinergi TPID harus di-recharge dengan strategi solutif: penguatan rantai pasok berbasis teknologi, stabilisasi harga lewat intervensi pasar digital, dan jejaring komunikasi publik,” kata Sri Sultan.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berikan sambutan dalam pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI DIY, Jumat (16/5). Foto: Dok. Pemda DIY

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan lima tugas utama untuk Kepala BI DIY yang baru. Pertama, mengendalikan inflasi, terutama inflasi pangan. “Instruksinya jelas. Nomor satu, kendalikan inflasi, terutama inflasi pangan di DIY, supaya rakyat DIY sejahtera,” ujar Perry.

Tugas kedua adalah mendorong ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan UMKM. Ketiga, mempercepat digitalisasi ekonomi. “Provinsi DIY adalah salah satu pelopor untuk digitalisasi QRIS termasuk yang tercepat,” kata Perry.

Tugas keempat adalah memastikan ketersediaan uang yang cukup dan layak edar, serta kelima, memperkuat tata kelola internal BI DIY. “Jangan sampai ada uang tidak layak edar atau uang palsu,” tegas Perry.

Acara Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI DIY, Jumat (16/5). Foto: Dok. Pemda DIY

Menanggapi arahan tersebut, Sri Darmadi menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di DIY. Ia menyebut akan segera melakukan identifikasi dan harmonisasi kebijakan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Nanti pada intinya kami tentu akan melakukan berbagai identifikasi hal-hal yang memang nanti perlu kita lakukan. Harmonisasi penyelarasan dengan situasi yang ada di DIY,” kata Sri Darmadi.