Sultan HB X: Keamanan di Jogja Harus Diwujudkan dengan Dialog, Bukan Represi
·waktu baca 3 menit
PerbesarGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa keamanan Yogyakarta harus dibangun melalui empati, dialog, dan pelibatan aktif masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan dalam Apel Srawung Agung Jaga Warga di Mapolda DIY yang juga dihadiri Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pada Jumat (21/11).
Apel tersebut diikuti sekitar 1.000 anggota Jaga Warga se-DIY. Sultan menyebut masyarakat Jawa sejak lama menempatkan keteraturan dan ketenteraman sebagai fondasi kehidupan bersama.
“Sudah menjadi ‘kawruh’ yang mengakar, bahwa masyarakat Jawa, menempatkan tatanan sosial ideal, pada satu falsafah: ‘Tata, Tentrem, Kerta, Raharja,’” kata Sultan.
Ia memandang Jaga Warga sebagai instrumen budaya yang menjaga nilai itu dalam konteks keamanan hari ini. Peran mereka, menurut Sultan, adalah memperkuat kohesi sosial dan menjadi jembatan dialog, bukan alat represif.
“Di sinilah Jaga Warga menemukan peran strategisnya. Ia menjadi jembatan budaya, agar proses penegakan keamanan tidak serta-merta bertumpu pada tindakan represif, tetapi selalu dimulai dari kohesi, dialog, dan kebijaksanaan,” ujarnya.
Gema Gending Raja Manggala di Tengah Demonstrasi Ricuh
Sultan menyinggung demonstrasi di Mapolda DIY 29–30 Agustus silam sebagai contoh penerapan pendekatan non-represif. Ia menyebut alunan Gending Raja Manggala saat aksi tersebut sebagai simbol penghormatan kepada warga yang menyampaikan pendapat.
“Peristiwa demonstrasi 29–30 Agustus lalu, menjadi cermin yang amat jelas. Jogja, berhasil melewati masa genting itu, tanpa tindakan represif, melainkan dengan dialog, pendekatan kultural, dan sinergi antara Polri dan Jaga Warga,” kata Sultan.
“Gema Gending Raja Manggala, yang mengalun saat itu, adalah sebuah penanda, bahwa di tengah kegelisahan, kita tetap menghormati para demonstran, sebagai warga yang menyuarakan harapan,” tambahnya.
Ia menyebut ketenteraman akan terjaga bila Polri dan masyarakat menjalankan peran masing-masing dengan ketepatan dan ketulusan.
“Akhirnya, bila Polri bekerja dengan ‘tata, titi, tatas, titis’, dan Jaga Warga melangkah dengan ‘tanggap, tangguh, tuntas’, maka Yogyakarta akan senantiasa berada pada suasana ‘titi tentrem, karta raharja’,” ujar Sultan.
Kapolri: Utamakan Musyawarah sebelum Hukum
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sinergi antara Polri dan Jaga Warga menjadi elemen penting menjaga stabilitas sosial di DIY. Ia menilai penyelesaian persoalan sosial melalui musyawarah dan kearifan lokal harus diutamakan sebelum penegakan hukum.
“Jadi ini tentunya menjadi satu kekuatan bersama, untuk bersama-sama menjaga DIY, menjaga keteraturan sosial dan dengan melakukan pendekatan, dengan menyelesaikan segala permasalahan dengan kearifan lokal, dengan musyawarah," ujar Listyo Sigit.
"Sebelum kita melakukan hal-hal yang diatur dalam hukum positif, saya kira ini sangat baik dan sangat bermanfaat,” lanjutnya.
Ia berharap nilai-nilai yang disampaikan Sultan dapat terus menjadi pedoman menjaga keamanan berbasis budaya.
“Dan kita harapkan ke depan, harapan kita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera, seperti yang disampaikan oleh Ngarsa Dalem,” ujarnya.