Sultan: Percuma Operasi Pasar Hanya di Beringharjo, Harus Lebih Cerdas

Konten Media Partner
16 Maret 2023 9:38 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY di Royal Ambarrukmo Hotel, Rabu (15/3). Foto: Humas Pemda DIY
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY di Royal Ambarrukmo Hotel, Rabu (15/3). Foto: Humas Pemda DIY
ADVERTISEMENT
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menginstruksikan kepada para bupati dan wali kota se-DIY untuk mengubah strategi pengendalian harga bahan pangan untuk tekan inflasi. Sebelumnya, pemantauan harga komoditas pangan hanya dilakukan di pasar-pasar induk saja, namun Sultan kini meminta pemantauan tersebut mesti dilakukan sampai ke pasar-pasar kecil di level desa atau kalurahan.
ADVERTISEMENT
Pengendalian harga pangan sampai ke level terendah ini menurut Sultan penting, sebab komoditas pangan seperti beras, bawang putih, cabai, hingga telur punya pengaruh besar terhadap kenaikan inflasi yang berkaitan erat dengan kemiskinan.
Para bupati/wali kota maupun kepala OPD di setiap daerah menurut Sultan harus bekerja lebih cerdas untuk menekan harga-harga kebutuhan pokok, bukan sekadar mengurus di level makro tapi juga harus mengelola level mikro sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik, detail, dan berdampak nyata.
“Jangan lagi misalnya untuk jual beras murah hanya di pasar besar. Ya nanti dibeli pedagang juga gitu loh. Jadi akhirnya enggak ada artinya gitu karena bukan dibeli masyarakat langsung. Kalau di pasar kecil beda lagi, pasti lebih tepat sasaran,” kata Sri Sultan HB X saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY di Royal Ambarrukmo Hotel, Rabu (15/3).
Fasad Pasar Beringharjo. Foto: Pemkot Yogyakarta
Untuk mengendalikan inflasi, Sultan juga mendorong para pimpinan daerah untuk lebih ringan tangan dalam mengucurkan dana. Misalnya dengan membeli panenan penduduk untuk dijual langsung kepada masyarakat tanpa melalui pedagang besar atau tengkulak. Sebab, jika sudah melewati tengkulak maka yang diuntungkan bukan masyarakat atau pedagang kecil.
ADVERTISEMENT
Pemda DIY menurut dia sejak awal juga sudah berkomitmen untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui subsidi ongkos kirim (ongkir). Subsidi ongkir ini menurut dia sangat menguntungkan bagi pedagang kecil, sebab mereka bisa beli barang murah tanpa ongkir sehingga bisa menjual barang tersebut lebih murah. Dengan begitu, masyarakat juga mampu untuk membelinya.
Namun Sultan menegaskan, agar komoditas-komoditas tersebut jangan hanya didistribusikan ke pasar besar seperti Beringhajo atau Demangan saja, tetapi harus ke pasar kecil di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Harus sampai bawah. Percuma kalau tidak. Ini supaya masyarakat kecil bisa menikmati harga yang lebih murah,” ujarnya.
“Pengalaman dari Beringharjo itu inflasinya tidak bisa kita pegang karena dari Kranggan harga cabai saja sudah berbeda, ada Rp 32.000, ada Rp 30.000 tergantung lokasi. Jadi jualan di pasar itu kalau posisinya beda, harganya sudah berbeda, sehingga menimbulkan inflasi,” lanjut Sultan.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Foto: Humas Pemda DIY
Penyaluran komoditas pangan hanya di pasar-pasar besar saja menurut Sultan juga tidak akan bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Menurutnya, saat sebuah barang sudah sampai di pasar kecil, masyarakat akan mendapati harga yang tidak terjangkau lagi. Sehingga operasi pasar di pasar besar menurunya bukan memecahkan permasalahan inflasi, namun justru memberikan keuntungan lebih pada pedagang besar, dan mengakibatkan program tidak berjalan sesuai rencana.
ADVERTISEMENT
Dia berharap dengan diberlakukan kebijakan baru menyasar langsung pada masyarakat ini mampu menurunkan angka inflasi.
“Namun perlu diingat pula, hati-hati menetapkan kebijakan. Jangan pas petani panen raya lalu kita menggencarkan operasi pasar. Kalau seperti itu sama saja membuat petani menjadi rugi dan timbul kasus kemiskinan baru,” tegas Sri Sultan HB X.