Tak Ada Rumah DP 0 Persen di Yogya, untuk PNS pun Paling Rendah 5 Persen

Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur. Foto: Istimewa

Kebijakan pelonggaran ketentuan uang muka atau Down Payment (DP) 0 persen untuk kredit atau pembiayaan properti di Indonesia sudah berlaku hampir satu tahun sejak 1 Januari 2022 silam. Bahkan, Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan kebijakan itu satu tahun lagi selama 2023 mendatang.

Namun dalam realitanya, kebijakan itu tak bisa dieksekusi dengan baik di beberapa daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DIY, Ilham Muhammad Nur, mengungkapkan bahwa meski sudah berjalan hampir setahun, belum ada perbankan di DIY yang berani memberikan DP 0 persen untuk kredit rumah atau KPR.

“Untuk rumah komersial, yang kami alami di DIY, itu yang benar-benar memberikan DP 0 persen murni hampir belum ada perbankan yang berani melakukannya,” kata Ilham Muhammad Nur, Senin (24/10).

Selama ini, kebijakan dari perbankan di DIY paling hanya berani memberikan DP hingga 5 persen, itupun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sehingga tidak semua masyarakat tidak bisa menikmati kebijakan DP ringan tersebut.

Hal ini karena kebijakan BI terkait DP 0 persen itu diserahkan kepada tiap perbankan untuk penentuan syarat dan ketentuannya, terutama untuk memastikan apakah calon pembelinya layak untuk memperoleh DP ringan tersebut.

Misalnya untuk kebijakan DP sampai 5 persen, beberapa syarat yang diberlakukan di antaranya harus memiliki pendapatan tetap. Selain itu, ada juga perbankan yang mensyaratkan calon pembelinya berprofesi sebagai PNS, ASN, anggota TNI atau Polri.

“Itu kan tidak banyak ya, apalagi pendapatan sebagian besar masyarakat di Jogja relatif rendah, Yang benar-benar menjalankan DP 0 persen di Jogja belum ada, yang paling kecil adalah DP 5 persen,” ujarnya.

Seringkali, sebagai strategi pemasaran, Ilham juga mengatakan masih ada perbankan yang berani melakukan gimmick-gimmick marketing. Misalnya dengan memberikan suku bunga rendah pada satu atau dua tahun pertama, bahkan hingga 2,6 persen. Sekilas, orang akan melihat cicilan tersebut akan terasa ringan.

“Tapi tahun-tahun berikutnya menjadi sangat tinggi, ini juga yang mesti dicermati betul oleh masyarakat,” kata dia.

Ilham mengatakan bahwa DP 0 persen biasanya hanya bisa diterapkan untuk rumah-rumah subsidi. Permasalahannya, suplai rumah subsidi di Yogya sendiri sangat sedikit karena tingginya harga tanah. Tahun lalu saja, kebijakan rumah subsidi di DIY hanya bisa direalisasikan sekitar 200 unit. Padahal di daerah lain, misalnya di Jawa Barat, realisasi rumah subsidi yang dikerjakan oleh anggota REI saja mencapai 18.000 unit.