Tangis PKL Teras Malioboro 2 di Hari Terakhir Pengosongan Lapak

Seorang PKL Teras Malioboro 2 menangis saat mendatangi kantor DPRD Yogya, Selasa (14/1). Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Tangis sejumlah pedagang kaki lima (PKL) Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma pecah di hari terakhir pengosongan lapak saat mendatangi Kantor DPRD Kota Yogya, Selasa (14/1). Mereka menilai tuntutan mereka terkait relokasi belum terpenuhi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Di DPRD, mereka ditemui oleh anggota dewan dan Pj Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto.

Kepada para PKL, Sugeng meminta agar pedagang segera mengikuti pengundian nomor lapak di Teras Malioboro Beskalan. Sugeng menegaskan bahwa proses pengundian dilakukan secara adil dan tidak ada perlakuan pilih kasih.

“Bapak Ibu kami tunggu sampai hari ini jam 6 sore untuk dilakukan undian. Jadi datang ke sana diundi, selesai. Jadi kebijakan pemerintah ini kan mesti sudah penggolongan sesuai komoditas,” ujar Sugeng.

“Yang sekarang pun tidak dipilih, tidak ada pilih-pilih,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Yogya, Krisnadi Setyawan (kiri) dan Pj Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto (kanan), saat menemui PKL Teras Malioboro 2, Selasa (14/1). Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Namun, Paguyuban Tri Dharma merasa pengundian lapak tidak transparan. Mereka juga keberatan karena 25 anggota paguyuban ditempatkan di lokasi berbeda, yaitu Teras Malioboro Ketandan.

“Pas hari Minggu kami mau pengambilan undian, tetapi pihak UPT menyatakan bahwa 25 anggota kami harus terpisah di Ketandan. Karena merasa barangkali wewenangnya UPT, jadi seenaknya memindahkan,” kata pengurus paguyuban, Romy.

Suasana Teras Malioboro 2 di hari terakhir pengosongan lapak, Selasa (14/1). Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Kuasa hukum paguyuban, Muhammad Rakha Ramadhan, menilai penempatan lapak di Beskalan masih bermasalah karena ada pedagang di luar paguyuban yang telah menempati lokasi tersebut. Ia menyatakan relokasi yang tidak partisipatif dapat memicu konflik.

“Apakah Bapak Ibu menyetujui pengundian yang tidak partisipatif dan transparan? Apakah Bapak Ibu ingin ditempatkan di suatu tempat di mana tempat tersebut sudah ada lapak-lapak yang diperoleh dengan cara yang tidak adil?” ujar Rakha.

Sejumlah PKL Teras Malioboro 2 saat mendatangi kantor DPRD Kota Yogya, Selasa (14/1). Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, menyarankan agar para pedagang mengikuti undian terlebih dahulu. Ia berjanji mendampingi proses tersebut untuk memastikan para pedagang mendapatkan keadilan.

“Ini perjuangan belum selesai. Yang penting Bapak Ibu masuk dulu, ikut undian dulu, dapat tempat, nanti kita berjuang dari dalam. Saya nanti akan mendampingi sampai di Beskalan,” kata Krisnadi.

Sebelumnya, para pedagang menggelar aksi di Teras Malioboro 2 dan mengancam kembali ke selasar Malioboro jika relokasi dilakukan tanpa penyelesaian masalah yang jelas. Setelah diskusi dengan DPRD dan Pemerintah Kota, para pedagang akhirnya setuju untuk mengikuti pengundian lapak di Teras Malioboro Beskalan.