UII Nyatakan Tolak RUU TNI: Gaungkan #KAMPUSTOLAKDWIFUNGSI, #INDONESIAGELAP

Sejumlah civitas akademika dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa berkumpul nyatakan sikap tolak RUU TNI. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Sejumlah civitas akademika dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa berkumpul nyatakan sikap bertagar #KAMPUSTOLAKDWIFUNGSI #INDONESIAGELAP #PERINGATANDARURAT pagi ini, Rabu (19/3). Para peserta yang diperkirakan sebanyak 80-100 orang mengenakan pita hitam di lengan kirinya, dengan tegas menolak RUU TNI dan menggemakan penolakan tersebut.

Pernyataan sikap ini digelar di Gedung Dr. Sardjito Universitas Islam Indonesia (UII). Rektor UII, Fathul Wahid, juga turut menghadiri pernyataan sikap ini.

Dalam sambutannya Fathul menyatakan keprihatinannya terkait potensi ancaman terhadap demokrasi, melemahnya supremasi sipil, dan kemungkinan pelanggaran HAM serta represi yang dapat dilakukan oleh militer.

“Ada banyak alasan mengapa UII perlu menyampaikan hal ini. Kita punya sejarah kelam sebelum reformasi ketika itu dwifungsi abri masih berjalan kita jadi saksi ada banyak hal yang harus kita sesali dan kita tidak ingin itu terulang kembali,” kata Fathul, Rabu (19/3).

Rektor UII, Fathul Wahid. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UII juga mengajak kampus sebagai rumah intelektual untuk menjaga moral publik dan berharap aksi tersebut disambut oleh kampus lain dan masyarakat sipil.

“Hari ini tidak banyak harapan yang kita bisa berikan pada elemen bangsa yang lain. Sehingga kampus sebagai rumah intelektual seharusnya menjaga moral publik dan disinilah kita berharap bahwa suara lantang yang keluar dari kampus mudah-mudahan disambut kampus-kampus lain, juga disambut kawan-kawan masyarakat sipil lain,” ujarnya.

Ada 5 dosen, 2 tenaga kependidikan, dan 3 mahasiswa juga melakukan orasi terhadap RUU TNI ini. Kelima dosen tersebut 3 adalah dosen UII dan 2 dosen dari FH UGM. Kemudian 2 tenaga kependidikan UII, dan 3 mahasiswa UII yang melakukan orasi. Ada juga 2 mahasiswa bacakan puisi ‘Kami Malu, Pak Dirman’ dan ‘Derap Langkah Perlawanan’.

Pernyataan sikap dibacakan oleh perwakilan dari Pusham UII, PSAD UII, dan PSHK UII. Usai pembacaan, peserta membunyikan kentongan sebagai simbol peringatan darurat. Berikut poin-poin pernyataan sikapnya.

Mahasiswa bacakan puisi ‘Kami Malu, Pak Dirman’. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Berdasarkan catatan yang sudah disampaikan sebelumnya, kami menyatakan:

Pertama, menolak seluruh tahapan Pembentukan Revisi Undang-Undang TNI yang abai terhadap partisipasi masyarakat yang memadai atau meaningful participation dan meminta tahapan dibuka kembali dari awal, dimulai dari perumusan Naskah Akademi yang memenuhi standar minimal.

Kedua, menolak seluruh tambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit militer aktif, terutama jabatan sipil dalam hal penegakan hukum. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada keberadaan pengadilan militer yang dikenal tertutup dan terbatas, karenanya diperlukan berbagai penyesuaian yang lebih tepat jika diatur dalam Undang-Undang TNI yang terbaru.

Ketiga, menolak dengan keras intervensi militer aktif dalam penegakan hukum, baik dari aspek kelembagaan maupun kewenangan. Sejarah Indonesia menunjukkan masuknya militer aktif dalam jabatan instansi penegak hukum berujung pada runtuhnya instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia.