UMY dan UGM Sambut Baik Kebijakan Mahasiswa Jadi Petugas TPS
·waktu baca 2 menit
PerbesarSejumlah kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam kebijakan itu, mahasiswa yang terlibat menjadi petugas TPS maupun anggota KPPS bisa mengkonversikan kegiatannya menjadi SKS.
Wakil Rektor IV Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Al-Fadhat, mengatakan bahwa ajakan tersebut menjadi kesempatan bagi para mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pemilu. Kesempatan ini menurut dia juga bisa menjadi proses belajar sebagai pemilih pemula, mengingat sebagian besar dari mereka adalah pemilih pertama.
“Jadi kami sangat menyambut baik kebijakan ini,” kata Faris Al-Fadhat saat dihubungi, Jumat (26/5).
Terkait dengan rencana mengkonversi keterlibatan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu menjadi SKS, saat ini UMY sedang menyusun skema tersebut. Selama ini, UMY menurut dia memang sudah biasa melakukan konversi kegiatan non-akademik ke akademik, sehingga skema tersebut tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan.
“Tinggal membuat model bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam proses pemilihan, sehingga nanti bisa kita konversi,” kata Faris.
Faris menjelaskan bahwa ada beberapa mata kuliah yang nantinya bisa diganti dengan keterlibatan dalam proses pemilu, terutama mata kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL).
“Misalnya ada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, ada Sistem Politik Indonesia, ada Pengantar Pemilu, kemudian Pengantar Demokrasi, saya kira ini mata kuliah-mata kuliah yang sangat relevan,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito. Kebijakan ini menurut dia juga relevan dengan kebijakan UGM terkait rekognisi kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik.
“Ini perlu dikenalkan kepada mahasiswa sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengontrol penyelenggaraan pemilu,” kata Arie Sujito.
Untuk jumlah SKS yang bisa diganti dengan keterlibatan mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu, menurut dia saat ini masih digodok. Namun, dia juga mengatakan bahwa ada cukup banyak mata kuliah yang bisa diganti dengan kegiatan tersebut.
“Ada cukup banyak mata kuliah yang relevan, terutama di FISIPOL,” ujarnya.