Wamen LHK Ungkap Marak WNA Kuasai Sektor Pariwisata di Indonesia

Wamen LHK, Alue Dohong, saat memaparkan materi di UGM. Foto: PSLH UGM

Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, mengungkapkan maraknya praktik alih kepemilikan sektor pariwisata dari masyarakat lokal kepada warga negara asing (WNA).

Maraknya praktik pengambilalihan ini menurut dia terutama terjadi di Bali. Banyak kegiatan operasional pariwisata yang potensial di Bali menurutnya malah dikuasai dan dijalankan oleh warga negara asing (WNA), bukan oleh masyarakat lokal.

“Bahkan mereka merangsek sampai ke sektor informalnya. Jadi menyewa motor misalnya, sampai dipegang sama orang-orang bule,” kata Alue Dohong saat memaparkan materi dalam agenda Urun Rembug Manusia dan Lingkungan: Green Investment dalam Pembangunan Wisata Berkelanjutan yang digelar Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM, Selasa (14/3).

Sektor-sektor pariwisata seperti ini menurut Dohong bisa diambil alih oleh WNA karena terjadi mobilisasi manusia yang sangat cepat di wilayah tersebut. Apalagi sebagian besar konsep pariwisata di Bali dan di Indonesia masih mengandalkan mass tourism, yang mengutamakan menarik wisatawan sebanyak-banyaknya.

Di Labuan Bajo, Dohong juga mengatakan bahwa banyak sekali kapal-kapal besar yang sebagian besar dikuasai oleh WNA.

“Orang banyak tinggalnya di floating hotels, di kapal-kapal, bukan di hotel yang di daratan. Jadi wisatawan internasional dia mendarat, dia dijemput masuk kapal, tidur, makan, nginepnya di kapal,” kata dia.

Ilustrasi wisatawan mancanegara saat berwisata di Bali. Foto: Kemenparekraf

Sampai sekarang, kapal-kapal tersebut menurut Dohong juga belum jelas apakah mereka dikenai pajak atau tidak. Sehingga meskipun banyak wisatawan mancanegara yang datang dan menginap di kapal-kapal tersebut, belum tentu Indonesia mendapatkan manfaat ekonominya.

“Tapi impact-nya buat revenue kita bagaimana? Apakah kapal-kapal itu diberikan pajak, bayar pajak apa enggak? Kita enggak tahu. Sepertinya ramai, tapi bisa jadi implikasi ekonominya, revenue-nya, tax-nya, enggak sebesar yang kita harapkan,” tegasnya.

Karena itu, Alue Dohong mendorong sektor pariwisata untuk mengubah konsep dari mass tourism ke pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Pasalnya, konsep mass tourism meskipun secara kuantitas berhasil mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar, namun dampak ekonominya ternyata tidak signifikan.

Bahkan, banyak kasus menurut Dohong, pendapatan dari wisata mass tourism tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pariwisata di tempat tersebut.

“Banyak contoh di tempat wisata alam kita, kita mendorong orang sebanyak-banyaknya dengan tarif karcis masuknya murah sekali. Untuk menangani sampah saja uang karcis itu tidak mampu, karena kita mendorong mass tourism, sebanyak-banyaknya orang masuk ke wisata alam tapi implikasinya buang sampah sembarangan, objeknya rusak, tidak terkelola dengan baik,” kata Alue Dohong.

“Jadi uang karcisnya enggak mampu untuk membiayai bahkan untuk membersihkan sampahnya, apalagi untuk membangun infrastrukturnya,” tegasnya.