Yashinta Sekarwangi, Anggota DPD DIY Pertama dari Kalangan Nasionalis Merah

RA Yashinta Sekarwangin Mega. Foto: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

RA Yashinta Sekarwangi Mega, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pertama dari kalangan nasionalis merah dalam 20 tahun.

Sejak tahun 2004, komposisi DPD DIY selalu berasal dari empat kelompok, yakni kelompok Keraton Yogyakarta, kelompok Muhammadiyah, kelompok Nahdlatul Ulama, dan kelompok Islam Tarbiyah yang jadi representasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ini jadi angin segar bagi lembaga legislatif di Yogyakarta, karena sejak 2004 kita memang sudah pakem dari Keraton, NU, Muhammadiyah, dan yang terakhir tentu saja dari kalangan Islamis Tarbiyah,” kata Pengamat Politik dari Fisipol UGM, Arga Pribadi Imawan saat dihubungi Pandangan Jogja, Selasa (26/3).

Arga juga melihat dengan komposisi yang bertahan selama 20 tahun muncul rasa penasaran dari publik di Jogja untuk memilih calon alternatif. Dan kebetulan, calon alternatif yang muncul berasal dari kalangan nasionalis merah sekaligus perwakilan anak muda dengan kampanye yang sangat intensif.

Terlebih sejak 2004 perilaku pemilih di Indonesia menurutnya cenderung menekankan pada aspek psikologis, misalnya tentang sosok kandidat anak muda, tegas, religius, dan sebagainya.

“Dengan pola seperti itu, terus melihat ada angin segar kandidat anak muda nasionalis, pemilih di Yogyakarta kemudian bergeser ke sana,” ujarnya.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, mengatakan bahwa terpilihnya Yashinta sebagai anggota DPD DIY menunjukkan bahwa basis nasionalis marhaenis atau nasionalis merah di Jogja masih kuat.

“Sehingga kelompok nasionalis merah ini harus punya representasi di DPD,” kata Gugun.

Menurut Gugun, selama ini tidak ada wakil dari kalangan nasionalis merah karena elit PDI Perjuangan sebagai partai dengan ideologi nasionalis marhaenis merasa posisi ini tidak terlalu strategis dan menguntungkan bagi partai karena fungsi dan kewenangan DPD yang sangat minim.

Karena itu, selama ini mereka merasa posisi ini tidak perlu untuk diperebutkan.

“Sehingga ngapain susah-susah mengeluarkan energi besar untuk memperebutkan posisi itu, tapi ternyata akhir-akhir mereka juga ikut bersaing,” ujarnya.

Fenomena ini menurutnya tidak hanya terjadi di DIY, di hampir semua provinsi di Indonesia, partai politik juga mulai bersaing di segmen DPD, terutama PDI Perjuangan.

“Itu mereka, terutama PDIP menempatkan orang-orang untuk ikut nyaleg DPD, bukan hanya DPR,” ujar Gugun.