Manajemen Perilaku Konsumtif dan Wacana Kenaikan Tarif PPN

Sumber: Freepik

Wacana mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belakangan ini menjadi perhatian luas di tengah masyarakat, terutama seiring dengan lonjakan harga barang pokok yang signifikan, kenaikan PPN diperkirakan akan semakin memperburuk kondisi tersebut, terutama bagi golongan menengah ke bawah yang sudah terdampak oleh kenaikan harga barang-barang pokok sebelumnya. Hal ini memicu berbagai perdebatan mengenai dampaknya terhadap ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Rencana untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 merupakan bagian dari ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini telah disahkan oleh DPR RI pada 29 Oktober 2021, Rencana ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga menyangkut gaya belanja dan manajemen keuangan masyarakat secara keseluruhan.

Kenaikan tarif PPN berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. PPN sebagai pajak atas penjualan barang dan jasa akan secara langsung menaikkan harga barang konsumsi sehari-hari, sehingga mengakibatkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengadaptasi perilaku konsumtif mereka guna menyikapi perubahan ini secara efektif.

Strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah memprioritaskan kebutuhan primer. Ini berarti memfokuskan pengeluaran pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, sambil mengurangi belanja untuk barang dan layanan yang dianggap sebagai tambahan. Selanjutnya, menyusun anggaran dengan bijak menjadi sangat penting. Mengidentifikasi pengeluaran rutin, mengevaluasi opsi untuk mengurangi biaya, dan menyesuaikan alokasi anggaran dengan pendapatan yang tersedia akan membantu masyarakat untuk tetap dalam batas pengeluaran yang terkendali.

Peningkatan pemahaman tentang keuangan juga merupakan langkah proaktif dalam menghadapi kenaikan tarif PPN. Edukasi tentang cara mengelola keuangan pribadi, termasuk strategi menghemat, berinvestasi dengan cerdas, dan mengelola utang, akan membantu individu dan keluarga untuk mengantisipasi dampak dari biaya hidup yang lebih tinggi akibat kebijakan perpajakan baru ini.

Dalam konteks tarif PPN yang lebih tinggi, penting untuk memilih prioritas pengeluaran dengan bijaksana. Mengutamakan pengeluaran pada kebutuhan esensial dan menahan diri dari pengeluaran untuk keinginan yang tidak penting dapat membantu mengurangi tekanan finansial yang ditimbulkan oleh kenaikan tarif pajak.

Selain itu, mencari alternatif pembelian seperti membandingkan harga antara merek dan tempat pembelian yang berbeda, serta memanfaatkan diskon atau penawaran khusus, dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi dampak dari beban pajak tambahan yang harus ditanggung masyarakat.

Pemanfaatan program perlindungan sosial yang ada juga akan membantu meredam beban finansial yang dialami oleh sebagian masyarakat akibat dari kenaikan tarif PPN. Program ini dapat memberikan bantuan langsung atau manfaat lainnya yang dapat mengurangi tekanan ekonomi pada rumah tangga.

Partisipasi aktif dalam diskusi publik mengenai kebijakan pajak juga sangat penting. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka terkait dampak dari kebijakan perpajakan yang baru kepada pemerintah. Dengan berdialog secara konstruktif, masyarakat dapat berperan dalam pembentukan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, manajemen perilaku konsumtif memegang peranan sentral dalam menghadapi wacana kenaikan tarif PPN yang akan diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Implementasi strategi-strategi seperti mendahulukan kebutuhan primer, menyusun anggaran dengan bijak, meningkatkan pemahaman keuangan, memilih prioritas pengeluaran, mencari alternatif pembelian, memanfaatkan program perlindungan sosial, dan berpartisipasi dalam dialog publik akan membantu masyarakat untuk membangun ketahanan finansial yang lebih kuat di masa yang akan datang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan dalam kebijakan perpajakan. Langkah-langkah proaktif ini tidak hanya akan membantu menjaga stabilitas keuangan individu dan keluarga tetapi juga berpotensi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang negatif dari kebijakan perpajakan yang baru.