Pangan Publik Gagal Temui DPR: Prioritas Parlemen Dipertanyakan!

Foto Depan Pintu Nusantara 1 DPR RI (sumber: dokumen pribadi/kredit foto)

Jakarta – Organisasi Pangan Publik Indonesia mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti surat resmi yang telah dikirimkan ke parlemen. Pada Kamis, 23 Januari 2025, utusan resmi organisasi tersebut berusaha menemui anggota Komisi IV, Komisi IX DPR RI, serta DPD RI di gedung parlemen, namun tidak berhasil bertemu dengan satu pun wakil rakyat. Biro kesekretariatan yang didatangi pun tidak dapat memberikan kepastian mengenai kehadiran para ketua komisi yang diminta. Sementara itu, di hari yang sama, anggota Komisi IV DPR RI justru diketahui sedang melakukan pemantauan pagar laut di Tangerang, yang menimbulkan tanda tanya besar terkait prioritas mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Kegagalan upaya follow-up ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi organisasi, terutama karena 17 hari telah berlalu sejak surat resmi mereka diserahkan ke biro persuratan DPR dan DPD. Salah satu poin utama dalam surat tersebut adalah permohonan kehadiran Ketua Komisi IV, Ketua Komisi IX, dan Ketua DPD RI dalam acara pelantikan pengurus pusat organisasi serta kuliah umum yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, mereka juga mengharapkan, jika para ketua tersebut tidak dapat hadir, setidaknya bisa mengirimkan perwakilan dari komisinya. Namun, tidak ada satu pun pihak biro persuratan yang mampu memberikan kepastian mengenai hal tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekecewaan bagi pengurus pusat Pangan Publik Indonesia yang merupakan lulusan teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, ilmu gizi, dan kesehatan masyarakat yang ingin mendapatkan dukungan dari parlemen dalam agenda besar mereka.

Presiden Pangan Publik Indonesia, Budimansyah Nasution, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons parlemen terhadap aspirasi yang diajukan. "Kami adalah akademisi dan profesional di bidang pangan yang ingin berkontribusi bagi negeri. Kami berharap parlemen, khususnya Komisi IV dan Komisi IX yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan, bisa menunjukkan kepeduliannya dengan hadir atau setidaknya memberikan kepastian. Namun kenyataannya, mereka malah lebih sibuk dengan urusan pagar laut, sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat dengan koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian," ujar Budimansyah. Ketidakjelasan ini dinilai mencerminkan lemahnya komunikasi antara parlemen dan komunitas akademisi pangan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan terkait ketahanan pangan nasional.

Tujuh hari setelah kunjungan langsung ke DPR, tepatnya pada Kamis, 30 Januari 2025, Pangan Publik Indonesia kembali melakukan follow-up melalui pesan WhatsApp ke kantor Setjen DPR RI. Sayangnya, respons yang diterima masih belum memberikan kepastian. Pihak Setjen DPR hanya mengarahkan untuk menghubungi telepon kantor Komisi IV, sementara biro persuratan Komisi IX hanya menyampaikan bahwa mereka akan menanyakan kepada pimpinan komisi. Humas biro persuratan DPD RI pun tidak bisa memberikan jawaban pasti karena belum ada arahan dari pimpinan mereka. Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bagaimana parlemen yang seharusnya melayani rakyat justru sulit dihubungi. Seharusnya, prioritas utama mereka adalah mendukung isu-isu fundamental ketahanan pangan nasional agar terjadi kolaborasi lebih baik antara legislatif dan para ahli di bidang ini demi kepentingan bangsa.