Pangan Publik | Tanpa Hadirnya Dinas, Komit Bahas Edukasi dan Inovasi Pangan

sumber: dokumen pribadi / kredit foto

Pertemuan Koordinasi Pemuda Pangan se-Jabodetabek yang diselenggarakan oleh komunitas Pangan Publik Indonesia tetap berjalan lancar meski tanpa kehadiran perwakilan dari dinas ketahanan pangan daerah maupun anggota parlemen daerah. Acara ini dilangsungkan pada Minggu, 13 April 2025, di Saji Resto & Café, Kota Depok, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas bertajuk Kode Pangan Misi Ketahanan dan Inovasi. Program ini direncanakan menyasar anak-anak SD hingga remaja SMA/SMK dengan fokus edukasi pangan sehat, pelestarian pangan lokal, dan penguatan inovasi berbasis data.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana strategis yang telah diperkenalkan pada pembukaan Stadium General Pangan Publik Indonesia awal tahun 2025, yang saat itu juga mendapat tanggapan positif dari utusan KAPOLRI dan perwakilan Kepala Badan Pangan Nasional RI. Dalam Kopdar ini, para peserta menyusun pendekatan edukatif yang akan diterapkan di sekolah, mulai dari edukasi pangan sehat hingga pemanfaatan pangan berlebih. Untuk tingkat remaja, ditambahkan pula pembahasan mendalam terkait data-driven decision making (D3M), hackathon inovasi pangan, dan isu gizi prakonsepsi.

Sayangnya, berbagai surat undangan yang telah disebarkan kepada perwakilan pemerintah kota dan kabupaten sekitar—termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Komisi II DPRD—tidak mendapatkan respons hingga kegiatan terlaksana. Presiden Pangan Publik Indonesia, Budimansyah Nasution, menyatakan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap inisiatif pemuda yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan, seperti menurunnya minat konsumsi pangan lokal, berkurangnya lahan pertanian produktif, dan rendahnya pengetahuan generasi muda terhadap pangan daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pangan Publik Indonesia menargetkan pelaksanaan perdana program Kode Pangan pada triwulan akhir 2025 di lima wilayah: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Program ini akan melibatkan 30 pemuda lokal sesuai domisili KTP dan berlatar belakang studi pangan, gizi, kesehatan masyarakat, atau keperawatan. Seluruh kegiatan akan dibiayai melalui fundraising terbuka dan dukungan donatur, dengan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan. Meskipun tidak mendapat dukungan resmi dari pemerintah daerah saat ini, Pangan Publik Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan misi edukasi pangan demi masa depan ketahanan pangan nasional.