Indonesia Tak Mau Didikte: Ketegasan Prabowo dan Arah Baru Keamanan Nasional
Tulisan dari Pangiutan Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun bukan sekadar retorika diplomatik. Dari perspektif keamanan nasional, pesan tersebut merupakan penegasan bahwa kedaulatan Indonesia harus dijaga bukan hanya dari ancaman militer, tetapi juga dari tekanan ekonomi, politik, teknologi, energi, hingga pengaruh geopolitik. Prabowo juga membawa spirit Bandung dengan menekankan pentingnya suara negara-negara Global South dalam menentukan arah tatanan dunia.
Dalam konteks geopolitik yang semakin multipolar, posisi Indonesia menjadi semakin strategis sekaligus rentan terhadap tarik-menarik kepentingan kekuatan besar. BRICS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperluas pilihan strategis, tetapi keanggotaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai perpindahan ketergantungan dari satu blok ke blok lainnya. Justru, kepentingan keamanan nasional mengharuskan Indonesia mempertahankan ruang manuver agar mampu bekerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan kemampuan menentukan keputusan sendiri.
Kalimat “tidak ingin didikte” karena itu harus diterjemahkan ke dalam konsep strategic autonomy atau kemandirian strategis. Kemandirian tersebut bukan berarti Indonesia menutup diri atau menjauh dari negara lain, melainkan memastikan bahwa keputusan mengenai pertahanan, energi, pangan, teknologi, sumber daya alam, dan kebijakan luar negeri tidak mudah dipengaruhi tekanan eksternal. Pesan yang dibawa Prabowo di BRICS juga menempatkan ketahanan dan kemandirian nasional sebagai salah satu agenda utama Indonesia.
Dari sisi intelijen strategis, perkembangan ini juga mengandung konsekuensi penting. Persaingan kekuatan besar kini tidak selalu hadir dalam bentuk konflik terbuka, tetapi dapat muncul melalui perang ekonomi, tekanan perdagangan, disinformasi, ketergantungan rantai pasok, perebutan sumber daya strategis, serangan siber, dan penetrasi teknologi. Karena itu, kemampuan negara membaca arah kepentingan setiap kekuatan besar menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini nasional. Indonesia harus mampu mengetahui kapan sebuah kerja sama memberikan keuntungan dan kapan kerja sama tersebut mulai menciptakan ketergantungan strategis.
Spirit Bandung yang dibawa Prabowo juga relevan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tetap mempertahankan posisi nonblok di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Dalam perspektif keamanan nasional, bebas aktif bukan berarti pasif atau netral tanpa sikap, tetapi kemampuan untuk mengambil posisi berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia harus tetap dapat berdialog dengan Amerika Serikat, China, Rusia, India, negara-negara ASEAN, maupun kekuatan lainnya tanpa membiarkan kepentingan salah satu pihak menentukan arah kebijakan nasional.
Pada akhirnya, pernyataan Prabowo di BRICS harus dilihat sebagai ujian konsistensi antara diplomasi dan kapasitas nasional. Negara tidak akan benar-benar bebas dari tekanan jika fondasi ketahanan ekonominya lemah, energi dan pangannya rentan, teknologi strategis masih bergantung pada pihak luar, serta kemampuan pertahanannya tidak memadai. Karena itu, pesan “Indonesia tidak mau didikte” harus diikuti pembangunan kekuatan nasional yang nyata. Diplomasi dapat membuka ruang, tetapi hanya ketahanan nasional yang membuat Indonesia mampu berdiri tegak di tengah kompetisi kekuatan besar.