Investasi, Efisiensi dan Kebocoran Devisa: Prabowo Dorong Ekonomi yang Berdaulat
Tulisan dari Pangiutan Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam wawancara “Presiden Prabowo Menjawab”, Presiden Prabowo Subianto menempatkan investasi, efisiensi anggaran, serta penguatan kendali negara atas sumber daya alam sebagai bagian penting dari strategi ekonomi Indonesia. Menurut Prabowo, realisasi investasi 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja, sementara hingga semester pertama 2026 investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dengan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Angka tersebut juga disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR.
Yang menarik, Prabowo menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja tersebut tidak semata-mata berasal dari program pemerintah. Ia mengaitkannya dengan aktivitas investasi yang masuk ke Indonesia. Dalam konteks keamanan ekonomi, investasi menjadi penting bukan hanya karena besarnya modal yang masuk, tetapi juga karena kemampuannya menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya memperbesar basis ekonomi nasional. Pemerintah sendiri menyatakan investasi akan diarahkan pada sektor-sektor produktif yang menghasilkan devisa dan membuka kesempatan kerja.
Namun, di balik investasi dan pertumbuhan ekonomi, Presiden juga menyoroti persoalan yang jauh lebih struktural: kebocoran nilai ekspor melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing. Dalam wawancara tersebut, Prabowo menyebut praktik yang berlangsung selama puluhan tahun telah menyebabkan kehilangan potensi penerimaan negara dalam jumlah sangat besar. ANTARA melaporkan bahwa Presiden menyebut angka US$908 miliar selama 34 tahun. Klaim tersebut merupakan angka yang disampaikan Presiden dan perlu dibedakan dari angka kerugian yang telah dibuktikan melalui proses audit atau penegakan hukum.
Karena itu, pemerintah mendorong mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Tujuannya, menurut pemerintah, bukan sekadar mengambil alih aktivitas ekspor, tetapi meningkatkan kemampuan negara untuk mengetahui volume barang yang dikirim, tujuan pembeli, harga transaksi, serta devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. DSI mulai beroperasi untuk komoditas strategis dan dirancang untuk membantu mendeteksi ketidaksesuaian harga serta potensi under-invoicing.
Dari perspektif keamanan nasional, isu tersebut memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penerimaan pajak. Devisa, sumber daya alam, dan sistem perdagangan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi negara. Jika negara memiliki data dan kendali yang lebih baik atas arus ekspor strategis, maka kemampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan, menjaga stabilitas eksternal, dan membiayai pembangunan juga dapat diperkuat. Inilah yang menjadikan agenda reformasi ekspor dan hilirisasi relevan dengan konsep economic security.
Agenda berikutnya adalah efisiensi anggaran. Pemerintah menyatakan konsolidasi pengadaan telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan 25,43 persen pada 2026. Presiden bahkan menyebut potensi efisiensi dapat mencapai Rp360 triliun jika konsolidasi diterapkan secara luas terhadap belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun. Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengadaan layar pintar interaktif yang turun dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit setelah dikonsolidasikan.
Persoalan lain yang disinggung Prabowo adalah bagaimana dunia menilai fundamental ekonomi Indonesia. S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada Juli 2026, sementara Fitch mempertahankan BBB tetapi mengubah outlook menjadi negatif pada Maret 2026. Pada saat yang sama, Presiden menyebut China Lianhe Credit Rating memberikan AAA/Stable untuk penerbitan Panda Bonds Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat dapat memberikan penilaian berbeda berdasarkan metodologi, parameter risiko, dan instrumen yang dinilai. Karena itu, pernyataan bahwa rating tertentu belum sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia merupakan pandangan Presiden, bukan kesimpulan yang dapat digeneralisasi terhadap seluruh lembaga pemeringkat.
Pada akhirnya, pesan ekonomi dari “Presiden Prabowo Menjawab” bukan hanya mengenai berapa besar investasi yang masuk, tetapi bagaimana Indonesia membangun kedaulatan ekonomi: menarik investasi, menciptakan pekerjaan, menutup kebocoran devisa, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan sumber daya alam memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut berjalan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka investasi, tetapi benar-benar memperkuat ketahanan ekonomi nasional.