Penduduk Terbanyak di Jateng, Wabup Brebes: Ini Tantangan Pembangunan

BPS bersama Kementrian Dalam Negeri merilis Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dan Data Adminduk tahun 2020 di Hall Room Hotel Borobudur, Jakarta.

BREBES – Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 (SP2000), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Brebes menempati rangking pertama untuk jumlah penduduk di Jawa Tengah. Dari jumlah penduduk di Jawa Tengah sebanyak 36,52 juta jiwa dan penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa, kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,98 juta jiwa.

Data itu terungkap saat Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementrian Dalam Negeri merilis Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dan Data Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2020 di Hall Room Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/1) kemarin.

Rilis diikuti virtual oleh Wakil Bupati Brebes Narjo bersama Sekda Brebes Djoko Gunawan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tatag Koes Adiyanto, Kepala BPS Brebes Prita Rextian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mayang Sri Herbimo, serta Kepala Dinpermades Subagya, dari ruang rapat Setda Brebes.

Rangking kedua untuk Jateng, Cilacap sebanyak 1,94 juta jiwa, ketiga Banyumas 1,78 juta jiwa dan keempat Kota Semarang sebanyak 1,65 juta jiwa.

Menurut Narjo, jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan sendiri bagi Brebes. Bisa menjadi berkah manakala penduduknya berkualitas namun menjadi masalah ketika penduduknya tidak berkualitas. Untuk itu, perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (Brebes) agar penduduk Brebes makin berkualitas.

“Penduduk yang banyak menjadi peluang sekaligus tantangan untuk pembangunan Kabupaten Brebes,” kata Narjo dalam keterangan tertulisnya.

Brebes, kata dia, bisa menjadi sumber tenaga kerja yang kuat biasa. Apalagi dalam menghadapi bonus demografi tentunya menjadi persaingan Yanga tidak ringan bagi anak anak muda Brebes.

“Pemkab Brebes akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan kualitas SDM serta tersedianya lapangan kerja. Antara lain di bangunnya Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Peruntukan Industri Brebes. Saya optimis, Brebes makin hebat dengan penduduk yang banyak,” ungkapnya.

Dalam rilisnya, BPS menyebutkan, hasil SP2020 sebanyak 270,20 juta jiwa, sementara berdasarkan Data Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah 271,35 juta jiwa. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan hasil Sensus penduduk yang dilakukan BPS adalah data per September 2020. Sementara Data Adminduk yang dimiliki Kemendagri menggunakan data per Desember 2020.

Kepala BPS Pusat Suhariyanto menerangkan, pada level Nasional jumlah penduduk hasil SP2020 sudah selaras dengan data Adminduk yang ada di Kemendagri. Perbedaan jumlah tersebut merupakan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan, baik untuk keperluan bekerja, sekolah maupun alasan lainya.

Suhariyanto menyampaikan, dari jumlah 270.203.917 juta jiwa, 56,10 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa yaitu sebesar 151,6 juta jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi ada di Jawa Barat yaitu sebesar 48,27 juta jiwa.

Sementara Hasil SP2020 berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta orang atau sebesar 50,58 persen. Sedangkan penduduk perempuan ada sebanyak 133,54 juta orang atau sebesar 49,42 persen.

Sementara Sekjen Kementrian Dalam Negeri Muhammad Hudori menyampaikan, jumlah Penduduk Indonesia yang terdaftar di Adminduk per Desember 2020 sebesar 171.349.889 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 137.119.901 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 134.229.988 jiwa. Dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 86.437.053.

Hudori mengatakan, 55,94 persen penduduk ada di Pulau Jawa. Ia juga menyampaikan dari Data Kependudukan Semester II 2020 juga terdapat penduduk berusia lebih dari 100 sampai 115 Tahun dengan jumlah 17.463 jiwa dan semua sudah memiliki E-KTP.

Menurut Hudori, data Kependudukan yang ada digunakan untuk semua keperluan di antaranya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. (*)