Perangkat Desa Diduga Tak Transparan, Ratusan Warga Brebes Segel Balai Desa

Warga Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menyegel kantor desa, Selasa, 15 Januari 2019. (Foto: Fajar Eko Nugroho/Panturapost.id)

BREBES - Ratusan warga Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menggeruduk kantor balai desa setempat, Selasa 15 Januari 2019. Adapun aksi demo menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa yang dituding tak transparan.

Bahkan, warga pun sempat menyegel kantor balai desa setempat dengan menggunakan batang kayu bambu tepat dipintu utama. Aksi demo yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB diwarnai teriakan tuntutan dari warga.

Tak hanya kaum laki-laki, ibu-ibu juga bersatu mengikuti aksi demo tersebut. Mereka menduga seorang oknum perangkat desa bernama Rohisun melakukan penyelewengan dalam hal pengelolaan dana desa.

Sejumlah warga juga mengeluhkan lamanya pihak desa mengurus sertifikat dengan biaya jutaan rupiah. Namun membutuhkan waktu lama hingga dua tahun belum juga jadi. Padahal, sejumlah warga mengaku dijanjikan waktu tiga bulan untuk proses pembuatan sertifikat dan akta tanah.

Aksi demo ratusan warga itu pun dijaga ketat aparat kepolisian resor Brebes. Polisi mengerahkan satu unit mobil yang dilengkapi pengeras suara. Serta puluhan anggotanya untuk mengamankan aksi tersebut.

"Ini puncak emosi warga, sudah ketiga kalinya kami datang ke sini tapi tidak ada titik temu. Kami menanyakan pengelolaan dana desa terkait proyek pembangunan jalan desa yang tak transparan. Dan juga berdasarkan dokumen beberapa pekerjaan pembangunan desa juga ada beberapa yang tak sesuai, " ucap Kordinator Aksi Nur Sidik.

Adapun jumlah dana desa pada tahun 2018 lalu, Desa Sigentong mendapat kucuran anggaran mencapai Rp 1,3 miliar.

Warga Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes menggeruduk kantor desa, Selasa, 15 Januari 2019. (Foto: Fajar Eko Nugroho/Panturapost.id)

Berdasarkan pantauan panturapost, sempat terjadi beberapa aksi saling dorong antara petugas gabungan dari TNI dan Polri dengan warga yang berusaha merangsek masuk ke balai desa. Mereka mencari keberadaan Rohisun seorang perangkat sekaligus bendahara desa.

"Tuntuan kami, dia (Rohisun) mundur dari perangkat desa dan bendahara. Karena diduga Rohisun mengetahui seluruhnya bagaiamana pengelolaan dana desa itu," jelasnya.

Sidik pun menuding kinerja Rohisun juga tak becus dalam mengurusi pembuatan sertifikat dan akta tanah. "Laporan dari warga, ada yang sudah bayar Rp 6 juta hingga Rp 10 juta tapi sudah setahun lebih belum juga jadi. Dijanjikanya hanya tiga bulan, " ungkapnya.

Perangkat Desa Membantah

Sementara itu, Rohisun membantah jika dirinya tak melakukan seperti yang ditudingkan warga kepadanya. "Semua urusn terkait pengelolaan dana desa ada arsip bukti catatanya dibuku ini, termasuk kwitansinya, " ucap Rohisun.

Terkait lamanya sertifikat, kata dia, pihaknya sudah mengupayakan agar cepat selesai. Hingga kini, kata dia, masih dalam proses. "Saya sudah proses pengajuan oembuatan sertifikat oleh warga. Da juga sudah saya ajukan ke notaris, sekarang masih dalam proses. Saya berjanji mengupayakan agar segera rampung," kata dia.

Terkait tuntutan mundur dari warga, kata Rohisun, dirinya mengaku belum siap. Ia menyatakan siap melakukan perbaikan dan menyelesaikan persoalan yang ada.

"Kalau untuk mundur, saya belum siap. Tapi saya akan perbaiki kekurangan saya ini. Tolong kasih waktu saya untuk menyelesaikanya, " pungkasnya.

Reporter: Fajar Eko Nugroho

Editor: Muhammad Irsyam Faiz