Ratusan Warga Brebes Demo Tuntut Pemkab Atasi Banjir di Underpass

Ratusan warga di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, melakukan aksi demo turun ke jalan di jalur pantura Bulakmba Brebes, Sabtu 8 Februari 2020.

BREBES - Ratusan warga di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, melakukan aksi demo turun ke jalan di jalur pantura Bulakmba Brebes, Sabtu 8 Februari 2020. Mereka kecewa kepada pemerintah, karena banjir kerap terjadi di underpass desa setempat setiap musim hujan.  

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melakukan langkah nyata dalam menangani banjir yang merupakan akses jalan desa, seperti di underpass. Menurut warga, akibatnya banjir tersebut, akses ribuan warga desa menuju pusat kota terputus.

Dalam aksinya itu, ratusan warga berkumpul di titik lokasi banjir, yang berada tepat di tepi Jalur Pantura Brebes-Tanjung. Semula warga berniat melakukan aksi pemblokiran jalan nasional tersebut. Tetapi niat mereka dicegah jajaran Polsek Bulakamba dan Polres Brebes. Sehingga, warga hanya berkumpul di tepi jalur pantura.

Bahkan, ratusan warga yang sudah berkumpul sempat berusaha mencegat rombongan reli wisata dalam rangka HUT Brebes. Acaara konvoi tersebut juga diikuti Bupati Brebes Idza Priyanti dan Wakil Bupati Brebes Narjo. Kendati demikian, upaya menghentikan Bupati tidak membuahkan hasil. Kendaraan jenis Toyota Alpard warna hitam yang membawa Bupati Brebes hanya memperlambat lajunya, meski ratusan warga sudah merangsek ke badan jalan.

Warga berupaya mencegat rombongan bupati. Tapi dicegah polisi. (Foto: Eko)

Ratusan anggota polisi di jajaran Polsek Bulakamba dan Polres Brebes diterjunkan untuk mengamankan aksi protes warga tersebut. Meski tidak melakukan orasi maupun membentangkan spanduk, tetapi aksi warga itu menyebabkan arus lalu lintas di Jalur Pantura Brebes tersendat.

Banjir Sejak 2012

Warga yang berkumpul di badan jalan pantura itu, kemudian ditemui Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PSDAPR) Kabupaten Brebes, Agus Azhari yang datang ke lokasi. Hadir juga menemui warga, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperwaskim) Taryono, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Dani Asmoro dan Camat Bulakamba Sugeng Basuki. Mereka menggelar pertemuan dengan perwakilan warga di Balai Desa Cimohong.

"Kami melakukan ini sebagai bentuk protes. Sudah sejak 2012 lalu, setiap musim hujan underpass ini selalu terendam banjir. Dampaknya, mobilisasi warga lumpuh karena ketinggian air mencapai 1,5-2 meter. Kami mendesak agar masalah ini segera ditangani karena sangat menyengsarakan warga kami," ucap Almuridin, seorang warga Desa Cimohong Bulakamba Brebes.

Ia menyebut, genangan air di underpass itu terjadi karena saluran irigasi tidak lancar. Bahkan, saluran yang melintang di bawah Jalur Pantura mampet. Pihak desa sudah berulangkali mengusulkan adanya normalisasi saluran, termasuk yang mampet di bawah jalur pantura. Namun sampai saat ini belum juga direalisasikan.

"Lihat saja, jalan di underpass ini akes vital warga. Jika kebanjiran seperti ini, motor dan mobil tidak bisa melintas. Pejalan kaki pun harus naik ke underpass melintas rel kereta api. Ini kan berbahaya, apalagi jalur relnya sudah ganda," jelasnya.

Ia menyatakan, jika underpass kebanjiran, maka ada sekitar 4.000 jiwa di wilayah Cimohong selatan yang akses transportasinya putus. Ketika mengambil jalan memutar, juga tidak bisa dilalui kendaraan karena kondisi jalannya tanah. Saat musim hujan, jalan seperti lumpur.

"Pokoknya warga minta masalah banjir di underpass ditangani. Paling tidak saluran di bawah jalur pantura dinormalisasi, sehingga aliran air lancar," tegasnya.

Sementara itu, Kapala Desa Cimohong, Sodikin mengatakan, aksi yang dilakukan warganya itu spontan. Mereka sudah kecewa, dengan penanganan masalah banjir di underpass yang lamban.

Parahnya lagi bagi para siswa, saat berangkat sekolah mereka harus melepas sepatu. Padahal sekolah mereka mayoritas berada di kota kecamatan. "Kami sudah berulangkali meminta pemerintah agar masalah ini ditangani, tetapi belum juga direalisasikan. Padahal warga hanya minta saluran sekunder di underpass diperbaiki," ucap Sodikin.

Menurut Kepala DPSDAPR Kabupaten Brebes, Agus Azhari mengatakan, ada dua solusi yang bisa dilakukan untuk menangani banjir di underpass Cimohong. Pertama, dengan mengontrol debit air di pintu air wilayah atas agar air yang masuk saluran tidak berlebihan. Kedua, dengan melakukan perbaikan saluran sekunder, termasuk normalisasi saluran yang berada di bawah jalur pantura agar tidak mampet.

Untuk dua langkah itu, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Agus menyatakan, jika kewenangannya berada di wilayah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Pemali-Comal dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.

"Kami ini langsung berkoordinasi dengan kedua instansi berwenang ini, agar bisa segera ditangani. Secepatnya, sedimen dan sampah yang menyumbat saluran akan dibersikan, sehingga air bisa mengalir," ucap Agus Azhari. (*)