Siapa Lebih Pribumi?

Tak ada yang salah dengan pengucapan atau penulisan pribumi yang memang lebih dikenal luas masyarakat saat Presiden B.J Habibie coba hapuskan tujuan penggunaannya yang dinilai dapat memecah belah bangsa. Namun kini penggunaan kalimat pribumi kembali menyeruak usai pidato gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dibacakan di balaikota.

Sebagian masyarakat menilai jika Anies Baswedan tidak paham mengenai konteks penggunaan "pribumi" yang dia kemukakan saat berpidato yang justru menyinggung perasaan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, jika sampai saat ini masih banyak anggapan serta pandangan masyarakat awam jika masyarakat peranakan yang memiliki ciri fisik berbeda seperti ras Tionghoa dan Arab adalah non pribumi. Padahal jelas mereka lahir, tumbuh dan berkembang di NKRI. Sebuah ironi yang menyakitkan tentunya.

Sebagian masyarakat lain beranggapan kalimat pribumi yang dikemukakan Anies Baswedan tidak ada salahnya. Malah jika ada yang merasa tersinggung dengan kalimat "pribumi" tadi, perlu dipertanyakan kembali status warga negaranya. Apakah sudah benar-benar merasa sebagai warga asli Indonesia atau malah bukan.

Semua itu menjadi hak dari para masyarakat untuk memberi tanggapan dan pandangan terkait penggunaan pribumi. Hanya saja harus tetap kembali diingat bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tahun 2008 bahwa NKRI tak lagi mengenal istilah pribumi dan non-pribumi untuk menjaga ketentraman serta hindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kita dituntut untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai WNI (Warga Negara Indonesia), bukan lagi tentang pribumi atau non-pribumi. Sebab semua demi kemajuan bersama, ketentraman bersama dan kesejahteraan bersama sesuai cita-cita para pejuang kita yang telah lebih dulu berpulang.

Aku, kamu dan kita semua Warga Negara Indonesia.