Refleksi 23 Tahun MK: Menjaga Marwah Konstitusi
Konsultan Hukum, alumnus Magister Hukum, Universitas Nasional (Unas), Jakarta.
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Pardomuan Gultom tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMahkamah Konstitusi (MK) lahir dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai jawaban atas kebutuhan mekanisme kontrol konstitusional yang independen. Lebih dari dua dekade sejak berdirinya, 13 Agustus 2003, MK telah menjelma menjadi salah satu pilar utama sistem checks and balances di Indonesia, sekaligus penjaga terakhir (the guardian of the constitution) atas tegaknya supremasi konstitusi.
Tulisan ini mengkaji secara reflektif filosofi konstitusi sebagai fondasi kelembagaan MK, prinsip-prinsip dasar constitutional review yang dianutnya, dinamika perluasan dan pergeseran kewenangannya dari masa ke masa, serta tantangan dan harapan yang membentang di hadapannya dengan argumen bahwa keberlanjutan legitimasi MK bergantung pada konsistensi antara independensi kelembagaan dan akuntabilitas publik, serta pada kesetiaannya terhadap semangat konstitusionalisme itu sendiri.
Sejarah ketatanegaraan modern mengajarkan satu pelajaran penting: konstitusi tanpa mekanisme penjagaan hanyalah dokumen politik yang mudah diabaikan oleh kekuasaan. Gagasan inilah yang melandasi kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia pada tahun 2003, sebagai buah dari amandemen ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001. Pembentukan MK bukan sekadar penambahan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan, melainkan pergeseran paradigmatik dari supremasi parlemen (parliamentary supremacy) menuju supremasi konstitusi (constitutional supremacy).
Lebih dari dua puluh tahun berselang, MK telah menorehkan jejak yang tidak sedikit, dimana ribuan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD telah diputus, ratusan sengketa hasil pemilihan umum telah diselesaikan, dan sejumlah putusan yang mengubah wajah hukum serta politik nasional telah lahir dari ruang sidangnya. Namun perjalanan ini juga diwarnai oleh dinamika, ketegangan, bahkan krisis kepercayaan publik yang menguji sejauh mana MK setia pada jati dirinya sebagai pengawal konstitusi. Tulisan opini ini bermaksud merefleksikan perjalanan tersebut melalui empat lensa: filosofi konstitusi yang melandasinya, prinsip constitutional review yang dianutnya, perkembangan kewenangan yang dialaminya, serta harapan yang patut disandarkan kepadanya di masa depan.
Filosofi Konstitusi: Dari Dokumen Politik menuju Hukum Tertinggi
Secara filosofis, konstitusi bukanlah sekadar kumpulan norma tertulis yang mengatur struktur kekuasaan negara. Konstitusi adalah manifestasi kontrak sosial, sebagaimana digagas oleh para pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau dan John Locke, yang mengikat pemerintah dan warga negara dalam satu kerangka kesepakatan bersama tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dibatasi. Dalam tradisi konstitusionalisme modern, konstitusi memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi konstitutif, yakni membentuk dan mengorganisasikan kekuasaan negara, dan fungsi limitatif, yakni membatasi kekuasaan tersebut agar tidak berubah menjadi tirani.
Hans Kelsen, melalui teorinya tentang hierarki norma hukum (Stufenbau der Rechtsordnung), menempatkan konstitusi sebagai Grundnorm yang menjadi sumber validitas bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dari premis inilah lahir gagasan bahwa setiap produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi kehilangan keabsahannya. Namun, sebuah norma tertinggi tanpa lembaga yang berwenang menegakkannya hanyalah cita-cita di atas kertas. Kelsen sendirilah yang kemudian merumuskan gagasan tentang perlunya sebuah mahkamah khusus yang kelak dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi model Austria (1920), sebagai penjaga tunggal supremasi konstitusi.
Di Indonesia, filosofi ini menemukan bentuknya dalam prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun perjalanan menuju kesadaran akan pentingnya penjaga konstitusi tidaklah singkat. Selama lebih dari lima dekade sejak kemerdekaan, Indonesia menganut paham supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dimana konstitusi tunduk pada tafsir politik kekuasaan yang berkuasa, bukan sebaliknya. Krisis reformasi 1998 menjadi titik balik yang membuka ruang bagi gagasan constitutional supremacy untuk akhirnya menemukan wadah kelembagaannya melalui pembentukan MK.
Prinsip Constitutional Review sebagai Nadi Kewenangan MK
Kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD (constitutional review atau judicial review) merupakan jantung dari eksistensi MK. Terdapat sejumlah prinsip fundamental yang melandasi kewenangan ini. Pertama, prinsip supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa seluruh produk hukum, termasuk undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif hasil pemilihan demokratis, tetap tunduk pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Kedua, prinsip pemisahan kekuasaan dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), di mana MK berperan sebagai penyeimbang atas kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang legislatif maupun eksekutif.
Ketiga, prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yang menempatkan hakim konstitusi sebagai pihak yang harus bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun sosial dalam memutus perkara. Keempat, prinsip aksesibilitas konstitusional (constitutional accessibility), yang memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian ketika hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Prinsip inilah yang membedakan model MK Indonesia dari banyak negara lain: sifatnya yang relatif terbuka bagi warga negara biasa (actio popularis yang dibatasi oleh syarat kerugian konstitusional), bukan hanya bagi lembaga negara.
Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ini tidaklah bebas dari perdebatan. Salah satu diskursus paling mendasar adalah sejauh mana MK boleh melampaui peran sebagai negative legislator, yang hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, menuju peran positive legislator yang turut merumuskan norma baru melalui putusan yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau putusan yang memuat perintah kepada pembentuk undang-undang. Ketegangan antara menjaga batas kewenangan yudisial dan menjawab kebutuhan keadilan substantif inilah yang terus mewarnai dinamika constitutional review di Indonesia hingga hari ini.
Perkembangan Kewenangan
Secara normatif, Pasal 24C UUD 1945 memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban kepada MK: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kelima kewenangan ini dirancang secara cermat oleh para perumus amandemen agar MK berfungsi sebagai penyeimbang konstitusional tanpa menjelma menjadi lembaga super-power yang dapat mengintervensi ranah politik secara berlebihan.
Namun perjalanan lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa batas-batas kewenangan tersebut senantiasa diuji oleh dinamika sosial-politik yang berkembang. Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, misalnya, mengalami perluasan cakupan seiring bertambahnya jenis pemilihan yang diselenggarakan secara serentak, termasuk pemilihan kepala daerah yang sebelumnya berada di ranah Mahkamah Agung. Perluasan ini menjadikan MK sebagai lembaga yang beban perkaranya jauh melampaui perkiraan awal para perumus konstitusi, sekaligus menempatkannya pada posisi yang sangat sentral dalam setiap siklus elektoral nasional.
Di sisi lain, terdapat pula episode-episode yang menguji independensi kelembagaan MK, mulai dari kontroversi seputar mekanisme seleksi dan pemberhentian hakim konstitusi, hingga perdebatan publik mengenai putusan-putusan yang dianggap bersinggungan dengan kepentingan politik jangka pendek. Diskursus mengenai perubahan syarat usia hakim konstitusi dan syarat pencalonan pejabat publik, misalnya, menjadi contoh bagaimana putusan MK dapat memiliki dampak politik yang jauh melampaui perkara konkret yang diadilinya. Episode-episode semacam ini menjadi pengingat bahwa kewenangan yang luas selalu berbanding lurus dengan risiko delegitimasi apabila tidak diimbangi dengan kehati-hatian argumentatif dan konsistensi metodologi penafsiran.
Pada saat yang sama, MK juga menunjukkan kematangan kelembagaan melalui berbagai terobosan hukum acara, seperti pengembangan model putusan konstitusional bersyarat, penerapan prinsip ultra petita secara terbatas demi keadilan substantif, serta pembangunan yurisprudensi mengenai hak-hak konstitusional warga negara di berbagai bidang, mulai dari hak atas lingkungan hidup, hak atas pendidikan, hingga hak-hak kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa MK, di tengah segala keterbatasan dan kontroversinya, tetap menjadi salah satu arena paling produktif bagi pemajuan konstitusionalisme substantif di Indonesia.
Tantangan Kontemporer: Antara Independensi dan Akuntabilitas
Refleksi atas perjalanan MK tidak akan lengkap tanpa mengakui tantangan struktural yang dihadapinya. Pertama, tantangan menjaga independensi di tengah proses rekrutmen hakim konstitusi yang melibatkan tiga cabang kekuasaan, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA), yang masing-masing berpotensi membawa kepentingan politiknya sendiri ke dalam proses seleksi. Kedua, tantangan menjaga konsistensi metodologi penafsiran konstitusi agar putusan MK tidak mudah dibaca sebagai produk politik sesaat, melainkan sebagai hasil penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan argumentatif.
Ketiga, tantangan menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi politik, di mana setiap putusan MK, terlepas dari kualitas argumentasinya, senantiasa berpotensi ditafsirkan melalui kacamata kepentingan kelompok tertentu. Keempat, tantangan menjawab kebutuhan pembaruan hukum acara MK yang hingga kini masih diatur secara terpisah-pisah, mengingat Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali direvisi tanpa disertai dengan kodifikasi hukum acara yang komprehensif dan mudah diakses publik.
Harapan ke Depan
Menatap masa depan, terdapat sejumlah harapan yang patut disandarkan kepada MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. Pertama, penguatan mekanisme seleksi hakim konstitusi yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis meritokrasi, guna memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi hakim konstitusi benar-benar memiliki rekam jejak integritas dan kapasitas keilmuan yang mumpuni, bukan semata hasil kompromi politik jangka pendek. Kedua, penguatan budaya hukum acara yang konsisten, termasuk dalam hal argumentasi putusan (legal reasoning) agar setiap putusan MK dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bukan sekadar secara prosedural.
Ketiga, penguatan mekanisme akuntabilitas etik yang independen namun tetap menjaga independensi yudisial, sehingga pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi tidak menjadi pintu masuk bagi intervensi politik terhadap substansi putusan. Keempat, penguatan literasi konstitusi di kalangan masyarakat luas, agar publik dapat memahami putusan MK bukan semata dari kacamata menang-kalah politik, melainkan sebagai bagian dari proses pematangan demokrasi konstitusional yang berkelanjutan. Kelima, keberanian MK untuk terus mengembangkan yurisprudensi progresif dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, mulai dari perlindungan data pribadi di era digital, keadilan iklim, hingga hak-hak generasi mendatang, tanpa kehilangan kehati-hatian metodologis yang menjadi ciri khas penalaran hukum yang matang.
Pada akhirnya, wibawa sebuah mahkamah konstitusi tidak lahir dari luasnya kewenangan yang dimilikinya, melainkan dari konsistensi antara kata dan tindakan, antara prinsip dan praktik. MK Indonesia telah membuktikan diri sebagai lembaga yang mampu tumbuh dan beradaptasi di tengah dinamika ketatanegaraan yang kompleks. Namun pembuktian itu bukanlah pencapaian yang final, melainkan tugas yang harus terus-menerus diperbarui pada setiap generasi hakim konstitusi dan pada setiap putusan yang dijatuhkannya.
Perjalanan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah cerminan dari perjalanan bangsa ini dalam mendewasakan gagasan konstitusionalisme, yaitu dari negara yang pernah menempatkan kekuasaan di atas hukum, menuju negara yang berupaya sungguh-sungguh menempatkan hukum di atas kekuasaan. Filosofi konstitusi sebagai kontrak sosial tertinggi, prinsip constitutional review sebagai instrumen penjagaannya, serta dinamika perkembangan kewenangan yang terus bergerak, semuanya bermuara pada satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah MK mampu terus menjadi penjaga konstitusi yang setia, ataukah ia berisiko menjelma menjadi sekadar arena baru bagi pertarungan kekuasaan? Jawabannya terletak bukan hanya pada para hakim konstitusi, tetapi juga pada seluruh elemen bangsa yang berkomitmen menjaga marwah konstitusi sebagai fondasi bernegara.