Sejarah Singkat Penyuluhan Pertanian Indonesia

Menteri Pertanian bertatap muka dengan Penyuluh Pertanian. Foto: Tuyono/ Humas Kementerian Pertanian

Jika petani merupakan ujung tombak ketersediaan bahan pangan bagi suatu negeri, maka penyuluh menjadi andalan untuk membekali para petani agar menghasilkan bahan pangan yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas. Petani dan pemerintah perlu ada jembatan, terutama bagaimana agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterjemahkan di lapangan oleh petani, peran itu biasanya dilakoni oleh penyuluh.

Menyadari hal itu, kehadiran penyuluh menjadi penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian yang telah dicanangkan pemerintah. Namun, tidak hanya kebijakan pemerintah saja, akan tetapi penderasan informasi pertanian yang dibutuhkan petani juga perlu dilakukan oleh pihak nonpemerintah, bisa dari inisiatif lembaga-lembaga tertentu guna memperbaiki kondisi para petani di daerahnya.

Penyuluh memiliki tanggung jawab yang cukup besar dikarenakan harapan besar masyarakat, terutama para petani terhadap teknik budidaya yang diharapkan dapat memberikan hasil panen lebih baik dari sebelumnya.

Richard Moulton seorang akademisi dari fakultas Agronomi Universitas Cambridge bersama rekan-rekan sejawatnya prihatin terhadap hasil pertanian yang diperoleh petani gandum di pedesaan sekitar kota Cambridge. Mereka berinisiatif untuk memberikan penyuluhan kepada para petani tersebut agar dapat mengadopsi materi agroteknologi dan agroekonomi baru yang menjadi riset universitas Cambridge yang ternyata dapat mendorong produktifitas hasil pertanian sehingga menambah penghasilan para petani. Kegiatan Richard bersama rekan-rekannya tersebut kemudian dicatat dalam sejarah dan dianggap sebagai awal kegiatan penyuluhan.

Seiring waktu berjalan, penyuluhan semakin marak dilakukan, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk pada berbagai belahan dunia yang memaksa para ahli untuk merumuskan pemenuhan pangan, setelah rumusan itu ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah implementasi di lapangan oleh para petani. Di sana, penyuluh berperan menyampaikan program dan kebijakan dari pemerintah dan para ahli kepada petani.

Di Hindia Timur sendiri kegiatan penyuluhan termasuk cukup lama dilaksanakan. Seorang botanis bernama Reinwardt dari Inggris dengan sokongan modal yang kuat termasuk dari Letnan Gubernur Jenderal Thomas Raffles mendirikan Kebun Raya Bogor pada tanggal 17 Mei 1817. Setelah pengembalian Hindia Timur oleh Inggris kepada Belanda, Kebun Raya Bogor semakin berkembang dengan memperkenalkan variasi tanaman baru, di sisi lain, Kebun Raya Bogor menjadi semacam kebun percontohan bagi tanaman baru yang rencananya akan dibudidayakan di Hindia Timur.

Pemerintah Hindia Timur Belanda berencana untuk menambah produktifitas seperti gula, teh, karet, kopi, tembakau, dan kelapa sawit karena permintaan akan hasil pertanian semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada kegiatan penyuluhan yang semakin digencarkan pada beberapa daerah terutama daerah-daerah yang menjadi lumbung penghasil komoditas pertanian tersebut.

Pada tahun 1877 didirikan Sekolah Pertanian di Kebun Raya Bogor oleh Dr.R.H.C.C. Scheffer. Tujuan pendirian sekolah itu diantaranya adalah untuk mendukung pendidikan para penyuluh. Akan tetapi, dalam perjalanannya pada tahun 1884, sekolah itu ditutup karena keterbatasan dana dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Lalu pada tahun 1903 sekolah tersebut kembali dibuka oleh Direktur ke V Kebun Raya Bogor, Dr.Melchior Trueb. Sekolah itu selanjutnya berkembang menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas yang kemudian menghasilan banyak penyuluh pertanian.

Kegiatan penyuluhan di Hindia Timur Belanda berlanjut dengan diangkatnya lima orang penasihat pertanian atau Landbouw Adviseur dan beberapa asistennya untuk memberikan penyuluhan pertanian dan menyelenggarakan pendidikan pertanian kepada para petani. Ini menjadi perintis pendidikan pertanian yang berubah menjadi penyuluh pertanian di masa yang akan datang.

Tahun 1910 merupakan momen pendirian penting karena pada tahun itu menjadi babak baru kelembagaan penyuluhan dengan didirikan Dinas Penyuluhan Pertanian atau Landbouw Voorlichtings Dienst yang berkedudukan di dalam Departemen Pertanian atau Landbouw Nijverheid en Handel. Pada daerah kegiatan penyuluhan yang merupakan bagian dari Pangreh Praja (bentuk birokrasi pemerintahan Hindia Belanda), dimana merekalah yang langsung berinteraksi dengan para petani dalam rangka pendidikan pertanian.

Dinas Penyuluhan Pertanian tetap bertahan sampai tahun 1942, yakni pada saat kedatangan bala tentara Jepang. Pada masa-masa terakhir itu penyuluh pribuminya adalah lulusan dari Meddlebare Landbouw School/MLS (SPMA) Bogor, Culture School/CS (SPMP atau Sekolah Pertanian Menengah Pertama) Sukabumi dan Malang.

Pada masa Pendudukan Jepang, banyak terjadi perubahan beberapa sistem yang telah dibangun oleh pemerintah Hindia Timur Belanda sebelumnya. Pada masa pemerintahan militer Jepang terdapat Son Sidoing atau Mantri Pertanian Kecamatan dan Nogyo Kumiai atau Koperasi Pertanian yang berada di setiap kecamatan yang salah satu kegiatannya adalah memberikan penyuluhan agar menstimulus usaha produksi hasil pertanian dan menggunakannya bagi kepentingan militer Jepang.

Melihat perjalanan panjang kegiatan penyuluhan di Indonesia, sepatutnya dapat menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa pembangunan pertanian tidak pernah lepas dari kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, kapasitas keilmuan dan kemampuan komunikasi yang dimiliki para penyuluh harus tetap ditingkatkan secara berkelanjutan dan itu menjadi tanggung jawab tidak hanya pemerintah saja namun semua pihak yang berkaitan, termasuk kesadaran dari si penyuluh itu sendiri untuk tidak pernah berhenti belajar.