70,7% Orang Tua Khawatir Jalur Domisili SPMB Rugikan Anak Berprestasi
PerbesarLembaga Survei KedaiKOPI melakukan survei terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dari hasil survei tersebut menunjukkan 70,7% orang tua murid berpendapat bahwa jalur domisili berpotensi merugikan anak yang tinggal jauh dari sekolah negeri berkualitas.
Di lain pihak, sejumlah 66% responden mendukung pelaksanaan jalur domisili dalam SPMB 2026.
"Walau banyak responden yang setuju bahwa jalur domisili membuka akses yang lebih adil bagi anak yang tinggal dekat sekolah, banyak juga yang setuju bahwa hal tersebut dapat membuat anak yang berprestasi tidak bisa memasuki sekolah yang dianggap 'berkualitas', didorong masih ada sekolah yang dianggap 'Favorit'," kata Ashma Nur Afifah, Head of Research Lembaga Survei Kedai Kopi.
“Jadi kita bisa kategorikan 2 dari 3 responden itu setuju dengan adanya jalur domisili. Walau kalau kita lihat nilai rata ratanya 6,71, sebenarnya dapat dikategorikan cukup setuju. Jadi walau ada pendukungan, tapi sebenarnya tidak terlalu kuat,” ujar
Penolakan terhadap jalur domisili salah satunya disebabkan karena jalur ini dinilai dapat merugikan anak yang memiliki prestasi tetapi tinggal jauh dari sekolah yang dianggap berkualitas.
“Sedangkan bagi yang tidak mendukung jalur domisili, mereka menganggap bahwa adanya jalur domisili itu merugikan anak yang berprestasi,” tambah Ashma.
Dia menjelaskan jalur domisili pada SPMB 2026 masih tetap diterima tetapi belum sepenuhnya dapat dipercaya. Hal ini disebabkan orang tua murid belum memiliki kepercayaan terhadap keadilan proses yang dianggap belum kokoh karena sekolah masih timpang, sistem teknis belum stabil, dan risiko manipulasi masih dibayangkan nyata.
Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang menyatakan 54,7% orang tua murid menilai domisili negatif, 71,8% orang tua khawatir pengukuran titik/jarak tidak akurat.
Selain itu, potensi kecurangan juga menjadi perhatian. Dimana responden masih membayangkan adanya titipan orang dalam, manipulasi dokumen, hingga jual beli kursi dalam SPMB.
“Jadi bentuk kecurangan tersebut yang mungkin masih menjadi PR untuk pelaksanaan SPMB di tahun 2026,” Ashma menambahkan.
Atas temuan tersebut, survei tersebut merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya memperkuat sosialisasi teknis pendaftaran, tetapi juga menjelaskan substansi tujuan SPMB terutama pada jalur domisili.
“Maka dari itu kami menyarankan adalah satu perlu dikuatkannya lagi substansi tujuan dari SPMB tersebut, terutama terkait dengan jalur domisili. Jadi menekankan SPMB bukan hanya tentang teknis tata cara, tetapi kenapa empat jalur ini menjadi penting untuk ada,” ujar Ashma.
Survei ini dilakukan pada 14-22 Juni 2026 terhadap 585 responden yang merupakan orang tua atau wali calon murid SD hingga SMA yang berencana mendaftar ke sekolah negeri. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui metode Computer Assisted Self Interview atau CASI.