Dari Menlu ke Menko PMK, Begini Kiprah Diplomasi Sugiono Selama 2 Tahun
PerbesarPresiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Sugiono menjabat sebagai Menko PMK menggantikan Pratikno.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Sugiono.
Sebelum dipercaya menjadi Menko PMK, Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih selama kurang lebih dua tahun, sejak 21 Oktober 2024.
Selama memimpin Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sugiono mencatat sejumlah capaian, mulai dari memperkuat hubungan bilateral dengan negara sahabat hingga upaya perlindungan dan pemulangan WNI yang berada dalam kondisi terancam di luar negeri.
Kemlu di bawah kepemimpinan Sugiono berhasil memulangkan atau merepatriasi lebih dari 27 ribu WNI yang berada dalam kondisi terancam di luar negeri.
Di antaranya, lebih dari 1.200 WNI dari Myanmar yang terjaring online scam, sembilan aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel, lebih dari 8 ribu WNI dari Kamboja, serta sejumlah WNI yang terancam akibat konflik di Iran.
Di tingkat internasional, Sugiono juga memperluas keterlibatan Indonesia melalui berbagai forum multilateral.
Indonesia berhasil mendapat kepercayaan menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026. Posisi tersebut menjadi yang pertama kali diraih Indonesia dalam sejarah.
Sugiono juga turut menjembatani terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Pemeriksa PBB (United Nations Board of Auditors) untuk periode 2026-2032.
Selain itu, Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025, hanya dua bulan setelah Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung pada Oktober 2024.
Pada September 2026, Sugiono mewakili Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Palestina, penguatan multilateralisme, reformasi PBB, serta pentingnya ketahanan nasional bagi ketahanan kawasan.
Selama dua tahun menjabat sebagai Menlu, Sugiono juga merepresentasikan Indonesia dalam berbagai forum multilateral, seperti ASEAN, G20, G7, World Economic Forum, KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh, KTT BRICS, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D8, APEC, dan berbagai forum lainnya.
Di bidang diplomasi ekonomi, Sugiono turut menjembatani berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dengan sejumlah negara dan kawasan.
Sejumlah kerja sama tersebut di antaranya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Chile CEPA, serta Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (FTA).
Kemudian, Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement, Indonesia-Mauritius Preferential Trade Agreement, Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement, dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.
Sugiono juga turut menjembatani perluasan penggunaan QRIS di Thailand, China, Korea Selatan, dan Jepang.
Selama menjabat sebagai Menlu, Sugiono terlibat dalam penguatan berbagai kerja sama ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, hingga teknologi dengan negara-negara mitra. Kerja sama tersebut mencakup negara-negara di Asia, Eropa, Australia, Amerika, Afrika, hingga Timur Tengah.
Berbagai langkah tersebut dilakukan mengacu pada Peta Jalan Postur Diplomasi Tangguh menuju Indonesia Emas 2045 yang disusun Kementerian Luar Negeri selama kepemimpinan Sugiono.
Atas jasanya di bidang diplomasi, Sugiono kemudian dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Prabowo Subianto.