Deddy Soroti Maling Ayam di Tabanan, Mendagri: Kepala Daerahnya Partai Mana?
PerbesarAnggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menyoroti maraknya kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menurutnya, tindakan hakim sendiri ini harus menjadi perhatian kepala daerah.
Hal itu disampaikannya saat rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).
Deddy bahkan menunjukkan video yang berisi sejumlah kasus pengeroyokan di ruang rapat. Salah satunya adalah mengenai kasus pria yang tewas dikeroyok massa usai dituduh mencuri ayam di Tabanan, Bali, yang tengah menjadi sorotan publik.
“Ini di Tabanan. Kabarnya Bapaknya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak,” tutur Deddy.
Menurut Deddy, negara dan pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap keselamatan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan respons cepat ketika terjadi aksi main hakim sendiri.
“Negara ini didirikan dengan dua, ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?” kata Deddy.
“Apakah kita mau menyalahkan Polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah. Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana,” sambungnya.
Meski demikian, Deddy mengatakan Pemerintah Kabupaten Tabanan bergerak cepat membantu keluarga korban.
“Dan bukan hanya itu, kalau Bapak buka medsos, Pak, negara hilang di dalam urusan ini. Sekarang pertanyaan saya, katanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nggak ada yang hadir. Saya bersyukur di Tabanan itu langsung diurus santunan dan biaya pendidikan anak-anaknya, Pak. Daerah lain di mana?” ujar dia.
Ia pun meminta Mendagri Tito Karnavian menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI agar kejadian serupa dapat dicegah.
“Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja,” jelas Deddy.
“Saya tolong sekali lagi Pak Mendagri, ketemu Pak dengan Kapolri, Pak, dengan kepala-kepala daerah ini, dengan TNI, segala macam. Kenapa kalau demo, penggusuran, kita bisa datangkan aparat keamanan ribuan? Keselamatan rakyat nggak ada satu pun yang kelihatan,” lanjutnya.
Merespons Deddy, Tito pun menyinggung kepala daerah di Tabanan. Ia mempertanyakan asal partai politik kepala daerah tersebut kepada Deddy.
“Persis yang disampaikan oleh tadi oleh Bapak Deddy Sitorus. Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Tadi beliau menyampaikan ada memang contoh video empat yang tadi viral memang ya. Salah satunya di Tabanan itu Pak Deddy," katanya.
"Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf joke aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan,” tambah Tito.
Adapun Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya merupakan politikus dari PDIP, sama seperti Deddy.
Menanggapi hal itu, Deddy langsung memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Tabanan justru bergerak cepat setelah peristiwa tersebut terjadi dengan memberikan santunan kepada keluarga korban dan menjamin pendidikan anak korban.
“Izin Pak Menteri, saya klarifikasi. Ya, seketika saya tanyakan, ketika kejadian itu Bupati sudah langsung memberikan santunan dan kemarin mereka menyatakan membiayai pendidikan anak yang korban itu. Jadi makanya saya berharap daerah lain juga seperti itu seperti Sinjai dan segala macam itu Pak,” ujar Deddy.
Tito pun mengapresiasi langkah pascakejadian yang dilakukan. Namun, menurut dia, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk tindakan pasca kejadian. Tapi sebagai anak polisi, saya juga pernah jadi polisi, saya tahu bahwa tindakan dalam suatu penanganan masalah itu tidak hanya pada saat setelah kejadian,” kata Tito.
“Tapi juga sebelum, aksi-aksi pencegahan, memperkuat Siskamling misalnya, itu adalah bagian-bagian yang harus dilakukan sebelum peristiwa dilakukan. Tapi ini jadi pengingat bagi kita semua,” pungkas dia.