Golkar Sudah Komunikasi ke Fraksi Lain soal Hak Menyampaikan Pendapat soal Gibran: Respons Positif
PerbesarWakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari komunikasi tersebut, Doli menilai respons terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR cenderung positif.
Doli mengatakan, komunikasi dengan sejumlah anggota DPR dari fraksi lain telah dilakukan meski belum melalui pertemuan resmi. Ia menyebut komunikasi tersebut akan dilanjutkan setelah para anggota DPR kembali ke Jakarta usai menjalani masa reses.
“Ya, dari pembicaraan-pembicaraan yang saya dapat, walaupun kita tidak pernah bertemu secara resmi, rasa-rasanya sih responsnya positif,” kata Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Doli menegaskan, DPR tidak boleh tinggal diam dalam merespons putusan MK dan MA. Menurutnya, DPR harus mengambil sikap dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta prinsip negara hukum dan kepatuhan terhadap konstitusi.
“Saya kira DPR enggak boleh tinggal diam, ya, tidak boleh tinggal diam, ya, harus merespons putusan MK dan MA itu yang memang sekarang semua mengarah kepada DPR. Apa pun sikapnya nanti yang diambil oleh DPR, DPR tidak boleh tidak bersikap,” ujarnya.
Dorong Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Doli menjelaskan, sejak awal dirinya mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA. Ia menilai penggunaan hak angket maupun hak interpelasi tidak lagi relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi.
Menurutnya, DPR memiliki tiga hak yang dapat digunakan anggota, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan, sedangkan hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan.
“Hak interpelasi itu kan bertanya. Apalagi yang mau kita tanya? Hak angket itu mau diselidiki. Apa yang mau kita selidiki? Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat,” jelasnya.
Ia mengaku telah menyampaikan pandangan tersebut dalam sejumlah komunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lain. Doli menilai hak menyatakan pendapat menjadi mekanisme yang lebih tepat untuk merespons putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
“Jadi kalau standing position saya, kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket,” tegas Doli.
Doli mengatakan, komunikasi dengan fraksi-fraksi lain akan dilanjutkan dalam satu hingga dua hari ke depan untuk membahas langkah yang akan diambil DPR. Ia menyebut hubungan antarfraksi selama ini berjalan baik sehingga komunikasi terkait persoalan tersebut terus dilakukan.
“Hubungan kami selama ini pimpinan partai politik, kemudian fraksi-fraksi yang ada di DPR, selama ini kan hubungannya baik-baik saja, harmonis-harmonis saja. Sering kita kumpul, kita sering diskusi terhadap masalah apa saja. Apalagi masalah yang sepenting ini,” katanya.
Meski demikian, Doli menegaskan respons positif yang ia tangkap belum bisa diartikan sebagai sikap resmi masing-masing fraksi. Sebab, hak menyatakan pendapat merupakan hak anggota DPR, bukan hak fraksi maupun partai politik.
Ia juga belum bisa memastikan jumlah anggota DPR yang akan menggunakan hak tersebut. Menurutnya, diperlukan dokumen resmi untuk memastikan apakah persyaratan pengajuan hak menyatakan pendapat telah terpenuhi.
“Betul ada syarat tadi, minimal 25 anggota, dua fraksi. Jadi saya tadi mengatasnamakan fraksi saja atau partai lain tidak dalam kapasitas saya. Apalagi saya kemudian menyatakan orang-orang ini 580 orang, tentu saya kira pandangannya punya pandangan dan sikapnya masing-masing,” ungkapnya.
Doli menyebut, sejauh ini komunikasi yang dilakukan masih sebatas pembicaraan secara verbal. Ia pun belum mengetahui adanya formulir atau dokumen resmi yang telah beredar untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.
“Ya belum, kan? Kan kita masih itu kan baru komunikasi verbal. Nanti ada berapa memenuhi syarat atau tidak, semuanya kan kita lihat dokumennya. Saya kira dengan dokumen itu kita bisa mengatakan nanti bahwa ini sudah terpenuhi atau tidak,” ujarnya.
“Sejauh ini saya belum melihat ada dokumen atau formulir atau bentuk apa pun yang beredar berkaitan dengan soal itu,” pungkas Doli.