Habiburokhman: Presiden Serahkan Dua Nama Calon Wapres ke MPR Paling Lambat 19 November

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kanan) memimpin rapat kerja dengan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (kanan) memimpin rapat kerja dengan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 19 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (wapres) kepada MPR RI.

Dua nama tersebut nantinya akan menjalani proses verifikasi sebelum dipilih melalui sidang paripurna MPR RI.

“19 November ini,” sebut Habiburokhman saat dikonfirmasi mengenai batas waktu pengajuan nama calon wapres oleh Presiden, Senin (16/11).

Habiburokhman mengatakan, proses persiapan verifikasi perlu dilakukan sejak dini. Sebab, waktu yang tersedia untuk verifikasi hanya 14 hari sehingga pemeriksaan berbagai dokumen calon perlu dipersiapkan lebih awal.

Ia menyebut, dirinya ditunjuk Partai Gerindra sebagai anggota tim verifikasi dan akan mengusulkan agar MPR mulai berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

“Karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, maka kami, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” tuturnya.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi adalah ijazah calon wapres. Habiburokhman menilai, pemeriksaan ijazah perlu dipersiapkan dengan mekanisme yang lebih baik agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Yang paling krusial kan ijazah. Misalnya kalau SMA itu kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau misalnya nanti ada yang menyampaikan ijazah sarjana ke Kementerian Mendikbud, ke Prof Brian, itu harus disiapkan,” terangnya.

Selain ijazah, persiapan juga perlu dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan dan dokumen dari pengadilan. Pemeriksaan kesehatan mencakup keterangan bebas narkoba, sedangkan dokumen pengadilan meliputi surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih.

Ketua Komisi III DPR itu pun mengusulkan, agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemeriksaan kesehatan kembali dipersiapkan sehingga para calon dapat menjalani pemeriksaan lebih awal.

“Kami juga akan usulkan agar rumah-rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri,” katanya.

Ia juga mengingatkan pengurusan dokumen dari pengadilan membutuhkan waktu. Berdasarkan pengalamannya mengurus dokumen persyaratan Prabowo sebelumnya, proses tersebut dapat memakan waktu dua hingga tiga hari.

“Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini enggak gampang-gampang amat ngurusnya. Bisa dua hari, tiga hari. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan teknis bisa menghambat proses kenegaraan kita,” tegasnya.