NasDem soal Gibran Niat Mundur: Harus Sesuai Prosedur Konstitusional
PerbesarWakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni menegaskan, keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya harus mengikuti prosedur konstitusional yang berlaku.
Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat negara, terlebih yang menduduki posisi pimpinan tertinggi, tidak bisa dilakukan sembarangan. Sahroni mengatakan, Partai NasDem hingga kini belum menentukan sikap terkait hal tersebut. Partainya masih menunggu arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebelum menyampaikan sikap resmi.
“Untuk saat ini, kami di Partai NasDem belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari ketua umum, namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada. Jadi sekali lagi, saat ini kami masih menunggu arahan Ketum Pak Surya Paloh,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Meski belum menentukan sikap politik, Sahroni menegaskan NasDem berkomitmen untuk mengikuti seluruh mekanisme konstitusi. Ia juga menanggapi keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum. Sahroni menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme dan prosedur yang telah diatur.
“Apapun niat dan keputusannya harus dilaksanakan sesuai prosedur. Kan di negara ini apalagi posisi pimpinan tertinggi tidak bisa asal mundur, jadi semua pihak ikuti saja prosedurnya yang ada,” tutur Sahroni.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga merespons niat Gibran untuk mengundurkan diri. Hermawi menyebutkan niat tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ia juga meminta polemik yang berkembang terkait ijazah Gibran segera diakhiri.
“Niat mundur sebagai Wapres harus ditetap diproses sesuai dengan konstitusi. Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” jelas Hermawi saat dikonfirmasi, Selasa (10/11).
Hermawi menilai polemik ini sudah terlalu banyak membuang-buang waktu dan meminta agar pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama.
“Rakyat harus tetap menjadi fokus pelayanan, harus menjadi sentral menuju kemajuan dan menyejahterakan. Terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk urusan-urusan yang memperlambat pelayanan publik,” katanya.
“Tegasnya niat mengundurkan diri harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi agar tuntas,” pungkas dia.
Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.