Profil Satyawan Pudyatmoko, Akademisi Kehutanan UGM yang Pimpin Badan Gambut

Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10).
Satyawan merupakan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang kehutanan, konservasi satwa liar, serta pengelolaan ekosistem. Sebelum dipercaya memimpin BPGMN, ia pernah menduduki sejumlah jabatan struktural di Fakultas Kehutanan UGM.
Satyawan lahir di Boyolali pada 9 Agustus 1971. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM pada 1995. Pada tahun yang sama, ia mulai mengabdi sebagai staf pengajar di almamaternya.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister kehutanan tropika di Georg-August-Universität Göttingen, Jerman, dan lulus pada 2001. Tesisnya membahas ekologi burung raja udang di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.
Satyawan meraih gelar doktor dari universitas yang sama pada 2005. Disertasinya meneliti ekologi banteng di Taman Nasional Baluran.
Latar belakang pendidikan tersebut berkaitan dengan bidang yang selama ini ia tekuni, terutama penelitian kehutanan, konservasi satwa liar, dan pelestarian ekosistem.
Pernah Jadi Dekan Fakultas Kehutanan UGM
Karier Satyawan di UGM berlanjut ke sejumlah posisi struktural. Setelah menjadi staf pengajar, ia pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Satwa Liar, Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, hingga Wakil Dekan yang membidangi penelitian, kerja sama, alumni, dan kemahasiswaan.
Ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Selain itu, Rektor UGM menugasinya memimpin Kelompok Kerja Gambut UGM.
Di bidang keilmuan, Satyawan aktif mengikuti seminar konservasi satwa liar, baik sebagai pembicara maupun peserta. Ia tercatat sebagai anggota International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) dan Wild Cattle Specialist Group dari International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Di luar aktivitas akademik, Satyawan dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia). Organisasi tersebut menghimpun lebih dari 300 ilmuwan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Keterlibatannya dalam organisasi tersebut berkaitan dengan bidang keahliannya, khususnya kehutanan dan perubahan iklim.
Badan Gambut Pernah Dibubarkan di 2024
Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tidak terlepas dari sejarah kelembagaan pemerintah dalam menangani restorasi gambut dan pengelolaan ekosistem mangrove.
Sebelumnya, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Lembaga tersebut bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut, terutama di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Sementara itu, upaya pengelolaan ekosistem mangrove dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Tim tersebut dibentuk pada 27 Agustus 2012 melalui Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 untuk mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Pada 2020, pemerintah menggabungkan fungsi restorasi gambut dan koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Lembaga ini dibentuk pada 22 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020.
BRGM menjadi lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut mengoordinasikan pelaksanaan restorasi gambut sekaligus mendukung pengelolaan ekosistem mangrove.
Namun, BRGM dibubarkan pada 31 Desember 2024. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto kembali membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional pada 2026 dan menunjuk Satyawan Pudyatmoko sebagai kepala.
