Puan Minta Kebakaran Bromo Ditangani Total, Keselamatan Warga Diutamakan
PerbesarKetua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menuntaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, penanganan harus mengutamakan pengendalian api sekaligus memastikan keselamatan masyarakat, termasuk dalam menghadapi kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Puan menilai meluasnya karhutla di kawasan Bromo hingga mencapai sekitar 520 hektare serta keputusan menutup seluruh akses wisata menunjukkan situasi yang serius. Pemerintah, kata dia, perlu memusatkan perhatian pada pemadaman, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (11/8).
Karhutla di kawasan Bromo dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu dan terus meluas. Kondisi tersebut membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata dari empat jalur, yakni Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Selama sepekan, kebakaran telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga kini, api masih berkobar dan membakar sejumlah vegetasi kering di kawasan Bromo. Medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman.
Karena itu, Puan meminta Pemerintah memastikan operasi pemadaman karhutla di Bromo berada dalam satu komando yang kuat, dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai.
“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain,” tutur dia.
“Prioritas saat ini harus jelas padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” lanjut Puan.
Mantan Menko PMK itu juga meminta strategi pemadaman darat dan udara disusun berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Setelah api berhasil dikendalikan, Puan menilai Pemerintah perlu memiliki pemetaan yang jelas terkait tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, hingga kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan.
Menurutnya, pemulihan kawasan Bromo tidak cukup dilakukan dengan sekadar menanam kembali pohon atau vegetasi.
“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.
Selain dampak lingkungan, Puan mengingatkan adanya konsekuensi ekonomi akibat penutupan total kawasan Bromo. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, penutupan tersebut berpotensi memengaruhi mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan.
“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.
Oleh sebab itu, Puan meminta Pemerintah segera menghitung dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.
“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.
Dalam jangka panjang, Puan mendorong agar kebakaran Bromo menjadi bahan evaluasi untuk membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.
“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.
Pemetaan tersebut, lanjut Puan, perlu mencakup kondisi di tingkat tapak, ketersediaan sumber air untuk pemadaman sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, kesiapan personel, pembatasan aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, hingga protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi harus ditutup.
“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali,” tukas Puan.
“Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaanx bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.
Karhutla Palangka Raya
Selain Bromo, Puan meminta Pemerintah meningkatkan pemantauan terhadap taman nasional dan kawasan hutan lainnya yang mengalami karhutla. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap penanganan kebakaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan mulai mendekati permukiman warga.
Kencangnya angin membuat api di lahan gambut cepat menjalar. Hingga Jumat (7/8/2026), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau serta potensi El Nino kuat diperkirakan turut meningkatkan risiko kebakaran di Kalimantan Tengah.
Puan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Ketika api mulai mendekati ruang hidup masyarakat, dampaknya menyangkut keselamatan dan kehidupan warga.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.
Ia juga menyoroti karakteristik kebakaran di kawasan gambut yang membutuhkan penanganan khusus. Api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Selain itu, Puan mengkhawatirkan adanya indikasi kesengajaan dalam karhutla di Kalimantan Tengah.
“Kondisi tersebut memperlihatan banwa persoalan karhutla membutunkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.
Karena itu, Puan mendorong Pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.
Puan juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat di sekitar kawasan terdampak. Kebakaran hebat berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk,” ucap Puan.
“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya.