Antisipasi Politik Uang dalam Pilkades

Petugas menunjukkan barang bukti dugaan politik uang pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Temanggung, 16 April 2019. Foto: ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Larangan memberikan uang, barang dan jasa telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan, namun kandidat Pilkades menganggap hal ini tidak ada, karena pesaingnya juga melakukan pemberian yang sama. Survei LSI dan ICW tentang praktik politik uang di Pilkada menunjukkan kecenderungan naik dari 11,5% (2019) menjadi 20,8% (2020).

Indikasi kecenderungan kenaikan tersebut menandakan bahwa praktik politik uang dianggap hal yang biasa, karena tidak ada upaya penindakan hukum yang tegas. Tampaknya masyarakat menganggap bahwa pemberian berupa uang, barang dan jasa adalah hal yang biasa dalam Pilkades (Guno,2019).

Hal ini selaras dengan pandangan Lili Romli (2009) bahwa kecenderungan masyarakat dalam pemilihan adalah transaksional. Mereka minta imbalan uang atau barang kepada kandidat yang mendatanginya.

Artinya mereka secara terang-terangan meminta kepada kandidat tanpa merasa bersalah. Tindakan masyarakat yang meminta imbalan kepada tim sukses atau kandidat, mengindikasikan bahwa masyarakat semakin permisif dan menganggap politik uang hal yang lazim.

Kumorotomo (2009) menjabarkan tindakan politik uang dengan dua hal, sebagai berikut:

Pertama, politik uang langsung. Politik uang langsung diwujudkan kandidat atau tim sukses dengan cara membagi-bagikan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, kandidat mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa uang yang diberikan langsung kepada masyarakat.

Selain itu kandidat juga memberikan uang dalam kampanye tertutup atau terbuka, di mana kandidat memberikan hadiah uang kepada peserta kampanye yang harganya melebihi batas aturan.

Kedua, politik uang tidak langsung. Maksudnya politik uang tidak langsung ialah kandidat tidak memberikan uang, namun kandidat melalui tim sukses membagi-bagikan barang kepada masyarakat, Dalam hal ini tim sukses yang mendatangi dari rumah ke rumah untuk membagi-bagikan barang.

Untuk kasus Pilkades, kandidat memberikan sembako, kambing, sapi, sepeda motor dan lain-lain dalam rangka 'membeli' suara pemilih.

Menurut Marijan (2008) ada kandidat Lurah yamg sampai mengeluarkan modal satu miliar rupiah untuk membagi-bagikan uang dan barang kepada pemilih. Hal ini tampaknya wajar ,kalau persaingan ketat antar kandidat, khususnya dalam membagi-bagikan uang.

Ada kandidat yang memberikan lima puluh ribu rupiah per orang, ada yang memberikan seratus ribu rupiah per orang, namun bila ada kandidat yang memberikan dua ratus ribu rupiah pasti akan diterima juga. Uang satu miliar rupiah tersebut dapat membeli lima ribu pemilih, di mana satu pemilih diberikan uang dua ratus ribu rupiah.

Adapun politik uang tidak langsung diwujudkan pelaku dengan strategi pemberian barang dan jasa berupa sembako dan jasa. Pelaku dalam mewujudkan strategi tersebut digerakkan oleh sistem nilai one person, one vote, one value, di mana satu orang, memiliki hak memilih atau dipilih dan nilai suara sama.

Sistem demokrasi yang diterapkan dalam Pilkades yang mengadopsi sistem demokrasi deliberatif tersebut yang menggerakkan kandidat untuk berebut pemilih melalui politik uang.

Seruan Bersama

Setelah Perubahan kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desah disahkan, masyarakat Indonesia masih membutuhkan waktu dua tahun lagi bagi untuk melaksanakan Pilkades. Hal ini dikarenakan kepala desa yang masa jabatannya berakhir di bulan Februari dan Maret 2024 akan diperpanjang selama dua tahun mengikuti ketentuan perubahan.

Namun demikian seruan untuk melanggengkan kekuasaan tanpa politik uang harus diserukan jauh jauh hari. Hal ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan para calon kepala desa agar menerapkan politik yang sehat,tanpa politik uang di Pilkades.

Ada beberapa aksi yang bisa dilakukan sebagai seruan bersama sehingga politik uang di desa bisa dihindari yakni, pertama penguatan pendidikan politik, caranya yakni dengan melakukan edukasi politik kepada masyarakat desa tentang pentingnya memilih berdasarkan kapasitas dan visi misi calon, bukan berdasarkan pemberian uang atau janji-janji yang tidak realistis.

Yang berikut yakni adanya transparansi dana Pilkades, Membuat mekanisme yang transparan dalam penggunaan dana pilkades. Masyarakat harus mengetahui dengan jelas bagaimana dan untuk apa dana pilkades digunakan.

Selain itu perlu adanya Penguatan peran lembaga pengawas dengan cara memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu untuk mengawasi dan menindaklanjuti adanya indikasi politik uang.

Seruan lain yakni dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, caranya adalah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan dan menjadi saksi-saksi independen untuk memastikan integritas pilkades.

Lalu lebih lanjut Mengajak para calon kepala desa untuk berkomitmen tidak melakukan politik uang dan menandatangani pakta integritas. Menggunakan media lokal dan sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan edukatif mengenai pilkades tanpa politik uang.

Yang terakhir dengan cara melibatkan pihak-pihak eksternal seperti LSM, media, dan komunitas untuk mengawal dan mendukung pelaksanaan pilkades yang bersih.

Dengan langkah-langkah di atas, diharapkan pilkades dapat dilaksanakan dengan adil, transparan, dan demokratis, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk memajukan desanya.