Keadilan Bagi Kelas Menengah di Tengah Maraknya Bansos

Ilustrasi pejuanga keadilan. Sumber : https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01hdxqja1ks10syt7p60emb2jr.jpg kumparan.com

Keadilan adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi susah untuk diterapkan. Kesulitannya bukan karena orang menolak berlaku adil, melainkan karena konsep keadilan tidak semudah yang kita bayangkan. Ia menyimpan beragam makna. Apa yang orang anggap adil, belum tentu dianggap adil oleh yang lainnya.

Misalnya, jika pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) kepada rakyat miskin, apakah itu adil? Bagi orang-orang kaya yang uangnya berlebih, mungkin itu dianggap adil. Akan tetapi, bagi kelas menengah bawah, yang pendapatannya pas-pasan, tidak miskin dan tidak kaya, bansos adalah sebuah ketidak adilan (Kompas.id/16/01/2024).

Masalah bansos yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat kelas menengah nyatanya memicu persoalan baru. Dengan kata lain Memberikan bantuan kepada warga miskin sambil mengabaikan hak-hak kelas sosial di atasnya bukan hanya tidak adil, melainkan juga bisa memicu persoalan.

Pada dasarnya konsep keadilan adalah setiap orang menerima berdasarkan pada porsinya masing masing. Namun apakah keadilan di Indonesia sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara khusus kepada nasib kelas menengah.

Pada 2019 Chile mengalami kerusuhan hebat, yang dipicu, salah satunya, oleh kebijakan yang salah dalam menerapkan keadilan. Karena itulah, para filsuf dan intelektual sepanjang sejarah berdebat tentang apa itu keadilan. Sekitar 2.400 tahun silam, Socrates mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan. Adil bukan hanya tentang perbuatan bijak seseorang, melainkan juga perbuatan dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kebaikan (Luthfi Assyakanie,2024).

Sebuah kebijakan dianggap adil bukan karena ia memberikan dampak bagi orang banyak, melainkan karena ada kesepakatan yang rasional. Kesepakatan ini dibangun berdasarkan posisi di mana manusia tak memiliki bias atau asumsi-asumsi yang akan memengaruhi keputusannya.

Ada dua prinsip yang harus dipegang dalam mengambil sebuah keputusan. Pertama, prinsip kebebasan atau kesamaan hak. Tidak peduli apa agamanya, etnisnya, dan kelas sosialnya, semua orang harus diperlakukan sama.

Kedua, prinsip perbedaan. Secara alamiah, manusia berbeda, baik dalam hal bakat, kesempatan, maupun kondisi sosial. Ketidaksetaraan ekonomi adalah hal yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, sebuah kebijakan harus memihak kepada kelompok yang paling tidak beruntung (Kompas.id/16/01/2024)

Dengan demikian nasib kelas menengah tidak bisa digadaikan hanya dengan memberi bansos. Memberi bansos bukan solusi. Dalam konsep pembangunan untuk memajukan dan mensejaterahkan masyarakat, maka yang  diberi adalah program berdasarkan potensi wilayah atau juga potensi pribadi masing masing.

Nasib Kelas Menengah

Keadilan bagi nasib  kelas menengah memiliki makna yang penting dalam konteks sosial dan ekonomi. Kelas menengah sering kali merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara, yang terdiri dari profesional, pengusaha kecil, dan pekerja  lainnya. Keadilan bagi kelas menengah mengacu pada perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Konsep adil bagi nasib kelas menengah dalam konteks  beberapa aspek. Pertama Keadilan Ekonomi: Anggota kelas menengah harus memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi, termasuk kesempatan untuk pekerjaan yang layak dengan gaji yang memadai, serta akses terhadap pinjaman dan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kedua Keadilan Sosial: Anggota kelas menengah harus mendapatkan perlakuan yang setara dalam masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Mereka juga harus memiliki akses yang setara terhadap layanan publik dan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.

Ketiga Keadilan Hukum: Anggota kelas menengah harus memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ini berarti mereka harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan perlindungan hukum, serta dihormati hak asasi manusia mereka.

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Makna Keadilan bagi Nasib Kelas Menengah di Tengah Pusaran Bansos", Klik untuk baca:

Keempat Keadilan Pendidikan: Keadilan bagi kelas menengah juga mencakup akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, baik itu pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global yang terus berubah.

Jika pemerintah ingin memberikan bantuan baik berupa bantuan sosial ataupun bantuan lainnya setidaknya harus terlebih dahulu meminimalisir potensi konflik yang terjadi. Setidaknya apabila memberikan bantuan sosial maka perlu mempertimbangkan beberapa aspek.

Jika bansos didasarkan pada kriteria kelayakan yang tepat, yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi, maka kelas menengah yang memang mengalami kesulitan finansial dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Namun, jika kriteria tersebut terlalu ketat dan hanya menjangkau kelompok miskin, maka bansos tidak akan membantu kelas menengah yang berjuang.

Jika tujuan bansos adalah untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan, maka fokusnya akan pada kelompok yang berpenghasilan rendah. Namun, jika tujuannya adalah untuk memberikan dukungan ekonomi kepada semua lapisan masyarakat yang terdampak oleh krisis atau kondisi ekonomi tertentu, maka bansos dapat diarahkan kepada kelas menengah yang terkena dampak.

Penting untuk memastikan bahwa bansos disalurkan secara efisien dan transparan. Jika program bansos terlalu birokratis atau rentan terhadap penyalahgunaan, maka kelas menengah yang membutuhkan bantuan mungkin tidak mendapatkannya dengan tepat.

Program bansos juga harus memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, atau dukungan lainnya yang membantu anggota kelas menengah meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Dengan demikian nasib kelas menengah tidak hanya ditentukan dari bansos yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun dalam beberapa kasus, bansos dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk membantu kelas menengah yang terdampak secara ekonomi, asalkan program tersebut dirancang dengan tepat dan tujuannya jelas.

Intinya adalah pemerintah harus menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang dari mana golongan masyarakat tersebut. Kelas atas atau orang kaya, kelas menengah, kelas menegah ke bawah dan masyarakat jelata di mata hukum derajatnya sama.