Konten dari Pengguna

Jejak Kintsugi Sejarah: Dari Sumpah Pemuda hingga Pela Gandong

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Pekik Aulia Rochman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Foto oleh Salim hanggara Purna. Sumber: pexels.com
zoom-in-whitePerbesar
Foto oleh Salim hanggara Purna. Sumber: pexels.com

Dalam artikel pertama seri National Memory Reconsolidation, kita telah membedah bagaimana bangsa ini harus berani melangkah keluar dari dua jebakan ekstrem: amnesia sejarah dan romantisasi dendam. Kita mengadopsi filosofi Kintsugi—seni Jepang menambal porselen pecah dengan serbuk emas—serta konsep Antifragility (Nassim Taleb) untuk menegaskan bahwa kebesaran Indonesia tidak diukur dari ketiadaan luka, melainkan dari keberanian kita menyatukan kembali retakan-retakan masa lalu menjadi fondasi karakter yang jauh lebih kokoh.

Namun, kerangka pemikiran ini bukan sekadar konstruksi teoritis di atas kertas akademis. Jika kita memutar kembali pita sejarah Republik Indonesia dengan kacamata ketahanan nasional, kita akan menemukan bahwa Kintsugi dan antifragility sesungguhnya adalah kode genetik alami yang telah berulang kali menyelamatkan bangsa ini dari kepunahan.

Mari kita bedah tiga babak krusial dalam sejarah nasional: bagaimana para pendiri bangsa dan generasi pendahulu kita mengelola retakan politik, krisis eksistensial, hingga konflik sektarian menjadi jalinan emas kebangsaan.

Sumpah Pemuda 1928: Menggulung Etnosentrisme Menjadi Emas Kebangsaan

Sebelum Oktober 1928, perlawanan rakyat Nusantara terhadap imperium kolonial Hindia Belanda berada dalam kondisi terfragmentasi. Perang Diponegoro di Jawa, Perang Padri di Sumatra Barat, hingga Perang Pattimura di Maluku semuanya menyisakan jejak luka perlawanan yang heroik namun berujung pada kekalahan taktis. Politik divide et impera (adu domba) yang dimainkan pemerintah kolonial sangat efektif memanfaatkan retakan primordial antar-suku dan antar-kerajaan.

Pergerakan pemuda di awal abad ke-20 pun pada mulanya tumbuh dalam sekat-sekat etnis yang kaku. Organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, hingga Jong Ambon bergerak dengan kacamata kedaerahan masing-masing. Jika dinamika ini dibiarkan kaku (fragile), bentang alam Nusantara yang amat majemuk ini pasti pecah menjadi puluhan negara etnis kecil yang saling curiga.

Di sinilah National Memory Reconsolidation pertama terjadi secara spektakuler.

Para pemuda yang berkumpul di Jakarta pada 27–28 Oktober 1928 tidak berusaha menghapus identitas asal-usul mereka. Mereka tidak menyangkal fakta bahwa mereka berbeda suku, bahasa ibu, dan adat istiadat. Namun, mereka melakukan pergeseran kode emosional (emotional recoding): alih-alih menjadikan perbedaan etnis sebagai sekat yang memisahkan, mereka menjadikan heterogenitas itu sebagai komponen porselen yang disatukan dengan emas ikrar bersama: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda adalah karya Kintsugi pertama Indonesia. Garis-garis retakan etnis tidak disembunyikan, melainkan dipoles dengan kesadaran politik baru yang melahirkan identitas "Indonesia"—sebuah identitas yang antirapuh karena lahir dari kesepakatan sadar untuk bersatu di tengah himpitan penjajahan.

Revolusi Fisik & PDRI 1948: Antifragilitas di Tengah Runtuhnya Pusat Negara

Ujian terberat terhadap elastisitas kedaulatan Indonesia terjadi pada masa Revolusi Fisik (1945–1949). Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan menyerang ibu kota RI saat itu, Yogyakarta. Dalam hitungan jam, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta sejumlah menteri kunci ditawan oleh pasukan kolonial.

Secara kalkulasi geopolitik dan doktrin militer konvensional Barat saat itu, Republik Indonesia dianggap telah tamat. Pusat pemerintahan telah jatuh, para pimpinan nasional ditawan, dan wilayah geografis tercabik-cabik. Porselen kebangsaan yang baru berusia tiga tahun itu tampak pecah berkeping-keping.

Namun, di sinilah karakter antifragile Indonesia bekerja secara sempurna.

Sebelum ditawan, Soekarno-Hatta sempat mengirimkan mandat radio kilat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat. Sjafruddin bergerak cepat mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di pedalaman Minangkabau. Sementara di saat yang sama, Jenderal Soedirman yang dalam kondisi sakit parah memimpin Perang Gerilya melintasi hutan dan gunung di Jawa.

Ketika pusat kekuasaan di Yogyakarta dipukul hancur, sistem ketahanan nasional kita tidak lantas rubuh. Ia memecah diri ke daerah-daerah, menyatu dengan rakyat akar rumput, dan justru membentuk simpul-simpul perlawanan baru yang tak tersentuh.

Respon elastis ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bergantung pada satu kota atau satu figur kepemimpinan semata. Retakan Agresi Militer II disiram dengan emas kepemimpinan darurat di Sumatra dan gerilya rakyat di Jawa. Indonesia keluar dari krisis 1948 tidak dengan kondisi lemah, melainkan dengan posisi tawar diplomasi internasional yang jauh lebih kuat hingga akhirnya meraih pengakuan kedaulatan penuh pada akhir 1949.

Konflik Maluku & Pela Gandong: Menyembuhkan Luka Sektarian dengan Kearifan Lokal

Luka sejarah tidak hanya diukir oleh konfrontasi melawan penjajah luar, tetapi juga oleh konflik komunal antar-anak bangsa. Salah satu trauma paling memilu dalam sejarah modern Indonesia adalah konflik sosio-agama di Maluku yang meletus pada periode awal Reformasi (1999–2002).

Pertikaian sektarian yang tereskalasi cepat dari insiden lokal itu menelan ribuan jiwa, menghancurkan infrastruktur permukiman, dan menyisakan trauma sosial yang amat dalam antar-komunitas Muslim dan Kristen. Pada puncaknya, barikade keamanan dan pendekatan hukum formal kewalahan menghentikan gelombang ketakutan dan prasangka yang saling bertabrakan.

Jika retakan traumatik ini dikelola dengan cara romantisasi dendam, Maluku bisa terjebak dalam perang saudara berkepanjangan seperti yang terjadi di beberapa negara berkembang lainnya. Namun, masyarakat Maluku memilih jalan Kintsugi.

Di tengah reruntuhan sosial pasca-konflik, para tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat akar rumput memanggil kembali ingatan kolektif yang sempat terabaikan: tradisi Pela Gandong.

Pela Gandong adalah sistem kekerabatan adat di Maluku yang mengikat dua atau lebih desa—bahkan yang berbeda agama—sebagai saudara kandung yang berasal dari satu rahim (gandong). Tradisi ini mengajarkan bahwa ikatan kemanusiaan dan persaudaraan tanah air berdiri jauh lebih tinggi di atas sekat-sekat agama formal.

Ketika instrumen keamanan fisik membatasi ruang pergerakan, ikatan Pela Gandong bertindak sebagai "perekat emas" yang meruntuhkan tembok prasangka. Masyarakat lintas agama kembali duduk bersama, saling membantu membangun kembali rumah ibadah yang rusak, dan merajut kembali tenun sosial yang sempat koyak. Perdamaian yang lahir (kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Malino II tahun 2002) bukanlah perdamaian semu yang dipaksakan dari atas, melainkan pemulihan jiwa (restorative healing) yang berakar dari kearifan lokal masyarakatnya sendiri.

Pembelajaran untuk Masa Depan: Menjaga Tenun Kebangsaan Digital

Membaca jejak sejarah dari Sumpah Pemuda 1928, ketahanan PDRI 1948, hingga rekonsiliasi Pela Gandong di Maluku memberikan kita satu kesimpulan mendasar: Indonesia adalah penyintas (survivor) yang luar biasa.

Hari ini, tantangan yang dihadapkan kepada kita tidak lagi berupa moncong meriam kolonial atau perang gerilya fisik. Tantangan baru kita hadir dalam bentuk polarisasi digital, eksploitasi isu SARA di media sosial, dan politik identitas yang dangkal. Echo chamber di ruang siber kerap berusaha merekrut generasi muda untuk merawat dendam sejarah dan mempertajam retakan sosial demi kepentingan elektoral sesaat.

Di sinilah pentingnya generasi hari ini menerapkan National Memory Reconsolidation:

  1. Memahami Bahwa Beda Pendapat Bukanlah Retakan Fatal: Sejarah membuktikan bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal alami. Yang berbahaya bukanlah perbedaannya, melainkan ketika perbedaan itu dipolitisasi untuk meniadakan harkat sesama anak bangsa.

  2. Mengaktifkan Kembali "Pela Gandong Digital": Kita memerlukan kearifan-kearifan lokal baru di ruang siber—sebuah etika berinternet yang mengedepankan persaudaraan kebangsaan di atas ego partisan.

  3. Membangun Karakter Antirapuh Generasi Muda: Generasi pemuda hari ini harus dididik untuk tidak gampang terpicu (triggered) oleh provokasi sejarah yang dipotong-potong, melainkan mampu membaca peristiwa sejarah secara utuh dan bijaksana.

Penutup

Porselen sejarah Indonesia tidak pernah mulus tanpa cela. Ia penuh dengan garis-garis retakan bekas benturan zaman. Namun, justru di atas garis-garis retakan itulah—yang telah ditambal dengan emas Sumpah Pemuda, emas keberanian PDRI, dan emas persaudaraan Pela Gandong—keindahan sejati Republik ini terpancar.

Sebagai bangsa, kita tidak perlu takut menghadapi krisis atau perbedaan di masa depan. Selama kita memegang teguh semangat Kintsugi Kebangsaan, setiap retakan baru yang menghantam tidak akan pernah mampu menghancurkan Indonesia, melainkan justru memperkuat dan memperindah tenun persatuan kita.