Apa Itu TPPO? Ini Definisi dan Dasar Hukumnya di Indonesia

Ilustrasi Apa Itu TPPO. Sumber: Unsplash/Tingey Injury Law Firm

TPPO merupakan tindakan tercela yang mempunyai dampak negatif bagi manusia. Kondisi itu membuat Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan ketat mengenai TPPO. Sebenarnya, apa itu TPPO?

TPPO adalah akronim dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. TPPO menurut hukum di Indonesia bukan hanya mencakup perdagangan dalam arti jual beli, melainkan juga mencakup perekrutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

Apa Itu TPPO?

Ilustrasi Apa Itu TPPO. Sumber: Unsplash/Wesley Tingey

TPPO merupakan kasus serius bagi setiap negara di dunia, termasuk bagi negara Indonesia. Apa itu TPPO? TPPO adalah singkatan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan tentang TPPO.

Peraturan Indonesia yang membahas tentang TPPO adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang tersebut memberi penjelasan secara detail tentang konteks perdagangan orang.

Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007, yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman. Ancaman tersebut, antara lain:

• Kekerasan;

• Penggunaan kekerasan;

• Penculikan;

• Penyekapan;

• Pemalsuan;

• Penipuan;

• Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;

• Penjeratan utang; atau

• Memberi bayaran atau manfaat guna memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa TPPO dalam hukum Indonesia mencakup banyak aspek. TPPO bukan hanya dalam konteks jual beli, melainkan mencakup berbagai macam tindakan terkait perekrutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

Dasar Hukum TPPO di Indonesia

Ilustrasi Apa Itu TPPO. Sumber: Unsplash/Tingey Injury Law Firm

Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Keberadaan dasar hukum tersebut terjadi karena perdagangan orang termasuk tindak pidana yang berat dan sangat merugikan.

Dikutip dari laman Kemenko PMK, kemenkopmk.go.id, TPPO merupakan kejatan antarnegara yang bertentangan dengan harkat serta martabat kemanusiaan. TPPO bahkan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Ruang lingkup UU PTPPO di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas. Dikutip dari buku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Nuraeny (2016: 188), berikut adalah beberapa ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam UU PTPPO.

• Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.

• Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.

• Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.

• Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu, atau memengaruhi saksi dengan cara melawan hukum.

Baca juga: Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum

Jadi, apa itu TPPO? TPPO merupakan akronim dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan tersebut jelas termasuk perilaku tercela. Indonesia bahkan memiliki dasar hukum tentang TPPO, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. (AA)