Pengertian Orde Baru dan Sistem Pemerintahannya
Artikel yang menjelaskan pengertian dari sebuah istilah.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Pengertian dan Istilah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPengertian orde baru secara sederhana adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Sebagaimana yang sudah umum diketahui, masa jabatan Presiden Soeharto berlangsung selama 32 tahun.
Jadi, orde baru di Indonesia pun berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Yuk, simak penjelasan selengkapnya mengenai orde baru di bawah ini.
Apa yang Dimaksud dengan Orde Baru?
Dikutip dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII yang disusun Nansy Rahman, pengertian orde baru adalah tatanan kehidupan bangsa dan negara yang dikembalikan pada Pancasila dan UUD 1945. Di orde sebelumnya sempat terjadi penyelewengan dan penyimpangan prinsip utama.
Kemunculan orde baru ditandai dengan dibentuknya TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66/KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).
TRITURA terdiri dari tiga tuntutan, yaitu pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia), perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.
Tuntutan ini bertambah banyak karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi mereka. Puncaknya, peristiwa G30S/PKI membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Presiden Soekarno menurun.
Kemudian Presiden Soeharto naik menjadi Presiden Indonesia menggantikan Presiden Soekarno. Era Presiden Soeharto dinamakan orde baru sebagai perbandingan dengan masa Presiden Soekarno sebelumnya, yaitu orde lama.
Pada masa orde baru, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan dari orde lama, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya.
Hal tersebut menyebabkan runtuhnya era orde baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Angka KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat.
Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicu gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia.
Akhirnya, era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi.
Sistem Pemerintahan Orde Baru
Sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.
Sistem pemerintahan orde baru juga menggunakan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Hal tersebut karena pada masa orde lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Makanya, Presiden Soeharto ingin melakukan indoktrinasi Pancasila pada masyarakat.
Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya adalah:
Menerapkan pengajaran P4 (Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di sekolah.
Presiden Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas pancasila.
Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara.
Nah, itulah penjelasan mengenai orde baru di Indonesia. Semoga informasi di atas bermanfaat, ya!
(DEL)
Frequently Asked Question Section
Berapa lama orde baru berlangsung?
Berapa lama orde baru berlangsung?
Jadi, orde baru di Indonesia pun berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998.
Apa sistem pemerintahan pada masa orde baru?
Apa sistem pemerintahan pada masa orde baru?
Sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.
Kenapa era orde baru runtuh?
Kenapa era orde baru runtuh?
Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicu gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia.