Polemik KPK: HMI Tantang Firli Uji Wawasan Kebangsaan

Ilustrasi Oleh PB HMI

Jakarta - Lembaga anti rasuah yang diyakini sebagai lembaga anti korupsi di republik ini tengah menuai krisis kepercayaan. Dalam linimasa sejarah KPK, pegawai yang sudah lama mengabdi didalam KPK hingga telah terbukti telah menjaga integritas kerja mereka untuk membongkar skandal-skandal korupsi, kemudian dengan pengabdian yang sekian lama ini, dinyatakan tidak lolos bahkan ada yang dibina dikarenakan dinyatakan tidak lolos uji wawasan kebangsaan yang dilakukan KPK RI untuk perolehan status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.

Ditambah lagi Presiden Joko Widodo telah menyarankan kepada ketua KPK, Firli Bahuri bahwa beliau sepakat untuk pegawai yang mengikuti uji wawasan kebangsaan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tetapi saran yang diutarakan Presiden Joko Widodo seperti tidak diindahkan bahkan cenderung tidak ditanggapi oleh Firli bahuri selaku Ketua KPK RI.

Ilham Fadli, Ketua PB HMI Bidang Pembangunan demokrasi Politik dan Pemerintahan

Menurut pandangan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bidang pembangunan demokrasi Politik dan Pemerintahan Periode 2021-2023, Ilham Fadli menyampaikan dalam sambungan seluler, "Hal prinsip dalam menjadi petugas dilembaga anti rasuah adalah integritas, tapi kalau sudah berpuluh tahun mengabdi dan menuntas kasus-kasus korusi yang ada di negara ini kemudian tidak dinyatakan lolos sebagai ASN KPK karena dinyatakan gagal dalam uji wawasan kebangsaan. Hingga saat ini kami tertarik untuk melakukan uji wawasaan kebangsaan kepada ketua KPK RI, Firli Bahuri. Terkait teknis akan kami fasilitasi (dari PB HMI)" Tegas Ilham Fadli.