Resto Apung, Pemberdayaan Masyarakat dan Tahun Baru

Sambutan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Junaedi, S.Sos, M.Si, pada acara Peresmian Resto Apung Pulau Pramuka

Tepat pada tanggal 20 Desember 2020, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, meresmikan Resto Apung di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Hadir dalam acara tersebut, para pejabat kabupaten, perwakilan PT. Indonesia Re, beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan masyarakat setempat.

Meskipun terkesan sederhana, namun tidak demikian dengan maknanya mengingat beberapa hal, yaitu: pertama, diresmikan pada saat menjelang pergantian tahun 2020/2021; kedua, peluang usaha di tengah isu ekonomi yang meningkat sehubungan banyaknya PHK (Putus Hubungan Kerja) akibat pandemi Covid-19; ketiga, merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat; dan Keempat, adanya harapan atas keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Faktor pendorong

Pendirian resto apung bukan tanpa alasan. Sebagai daerah kepulauan yang menjadi destinasi wisata warga Jakarta dan sekitarnya, resto apung dibangun karena kebutuhan wisman itu sendiri. Pada malam hari, banyak wisatawan merasa kesulitan mencari makanan, khususnya ikan bakar.

Kemudian, lahirlah gagasan, betapa menariknya apabila setiap malam minggu di sepanjang jalan lingkar yang berjarak kurang lebih 500 m, mulai dari depan kantor PMI (Palang Merah Indonesia) sampai dengan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dijadikan lokasi pembuatan ikan bakar seperti layaknya Malioboro di Yogyakarta. Gagasan tersebut tentu akan menarik para wisatawan.

Inisiasi PKK dan dukungan PT Indonesia Re

Dalam sebuah pertemuan yang diinisiasi PKK dengan menghadirkan perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat, PT. Indonesia Re menawarkan diri membuatkan Resto Apung guna mendukung mewujudkan lahirnya Malioboro Pulau Pramuka.

Para pemuda yang memiliki minat besar, khususnya di bidang kuliner, diajak bergabung dalam kegiatan tersebut, mulai dari memasak, melayani, sampai pencatatan akuntansinya. Dan setelah sampai dengan waktu yang telah ditentukan, mereka diminta keluar agar mengembangkan sendiri keahliannya. Dengan demikian kuota yang kosong dapat diisi oleh pemuda lainnya.

Mereka yang sudah pernah ditempa di resto ini diharapkan bergabung dan atau menjadi bagian dari penciptaan pembuatan Malioboro Pulau Pramuka. Ini artinya, para pelaku usaha yang terlibat di Malioboro Pulau Pramuka itu setidaknya terdiri dari 2 (dua) kelompok: pertama, para pelaku usaha setempat dengan kualitas produk layak jual tetapi bukan lulusan resto; dan kedua, para pemuda hasil binaan resto.

Pengelolaan

Dibangun menggunakan anggaran CSR (Corporate Social Responsibility), resto ini dikelola oleh kelompok masyarakat. Selain menjual produk sendiri (yang tidak ada di masyarakat) juga menjualkan produk – produk masyarakat yang sudah distandarisasi.

Diantara produk sendiri yang ditawarkan, adalah kopi barista. Dengan harga yang agak mahal, pastinya bukan saingan bagi pelaku usaha setempat. Tetapi bagi wisatawan, tentunya ini adalah harga yang wajar mengingat mereka bisa menyaksikan atraksi (seperti permainan botol) sambil menikmati iringan musik.

Sebagai reseller, resto ini menawarkan berbagai produk buatan masyarakat, misalnya makanan khas kepulauan seribu, misalnya: pucue.

Diluar itu, resto ini juga bisa menjadi penghubung wisatawan yang ingin membeli ikan hias, karena disana terdapat akuarium ikan hias laut yang disediakan oleh para nelayan ikan hias.

Resto didirikan di sekitar kolam miniatur. Kolam miniatur bisa dijadikan lokasi penampungan ikan – ikan yang diperoleh dari para nelayan (non ikan hias), baik nelayan tangkap maupun budidaya. Lokasi ini bisa dijadikan buffer stock bagi ketersediaan bahan baku ikan bakar dan juga hiburan bagi wisatawan yang memiliki hobi memancing.

Prototipe keberhasilan pemberdayaan masyarakat

Bukan rahasia lagi, kalau kita mencari laporan program pemberdayaan masyarakat pesisir (di internet), mungkin lebih banyak cerita tentang kegagalan ketimbang keberhasilannya. Oleh karena itu pembuatan resto apung ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut, bahkan menjadi prototipe bagi berbagai program pemberdayaan yang sesungguhnya.

Terkait peluang dijadikannya resto ini sebagai prototipe keberhasilan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada beberapa indicator. Pertama, sosok pimpinan. Berdasarkan hasil penelitian, kelompok masyarakat yang akan mengelola resto ini dipimpin oleh seseorang yang selain memiliki jam terbang di bidang kuliner karena pernah bekerja pada sebuah perusahaan resort terkenal, juga merupakan sosok yang rela berkorban demi kepentingan masyarakat.

Kedua, komitmen pengelola. Sebagaimana layaknya pada saat kita mau mempercayakan suatu pekerjaan kepada pihak lain diawali dengan MOU (Memorandum of understanding) ataupun Kontrak Kerja, pun demikian dengan resto ini. Dalam komitmen yang disampaikan pengelola, selain bertekad menjaga kebersihan area resto dan sekitarnya, juga berkomitmen untuk melakukan perawatan sendiri tanpa mengharapkan dukungan pemerintah.

Ketiga, adanya keterlibatan unsur terbesar dari masyarakat. Berdasarkan data laporan bulanan Kelurahan Pulau Panggang, diketahui bahwa jumlah pemuda dan nelayan cukup signifikan. Hal ini tentu sangat baik mengingat pelibatannya di dalam pengelolaan resto. Apalagi ada dukungan PKK yang sudah malang melintang dalam penggerakkan dan pembinaan potensi masyarakat, tentu menjadi modal bagi keberhasilan capaian target resto.

Keempat, lokasi. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, resto ini didirikan di lokasi yang cukup strategis, karena selain berada di dekat Dermaga Utama Pulau Pramuka, juga memiliki view yang bagus menghadap ke laut.

Model pemberdayaan masyarakat pesisir harus terus dilakukan sesuai dengan potensi yang ada. Resto Apung di Pulau Pramuka merupakan buah karya hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, swasta dan masyarakat setempat yang diresmikan menjelang pergantian tahun baru 2021 dan berpotensi menjadi prototipe pemberdayaan masyarakat pesisir.