Negeri 'Autopilot' Versi Belgia

The mont des arts park in brussels, belgium Foto: Freepik

Sekitar tahun 2012 terpampang sejumlah spanduk yang bertuliskan “Negeri Auto Pilot” di seputar Jakarta. Mungkin sebagian warga Indonesia ada yang sempat merasa Indonesia berada dalam kondisi autopilot selama beberapa minggu atau bulan. Mereka kemudian merasa jengah sehingga harus memasang spanduk tersebut untuk mengkritik pemerintah saat itu.

Entah apa yang mungkin terjadi jika Indonesia sampai “auto pilot” selama 653 hari seperti yang dialami oleh warga Belgia.

Uniknya sistem politik di Belgia.

Pemeritahan Belgia saat ini, yang dipimpin Perdana Menteri Alexander de Croo, dilantik pada 1 Oktober 2020. Setelah hampir 16 bulan negeri yang terkenal dengan olahan cokelatnya ini tidak memiliki pemerintahan federal (pusat). Kondisi tanpa pemerintahan federal ini bukanlah yang pertama dialami Belgia. Antara tahun 2010 - 2011, Belgia juga tidak memiliki pemerintahan federal selama 589 hari.

Hal ini menjadikan Belgia pemegang rekor sebagai negara tanpa pemerintahan pusat terlama di dunia. Bahkan Belgia mampu melampaui rekornya sendiri.

Kondisi tersebut disebabkan penduduk di negara seluas 30,688 km2 (tidak lebih luas dari Provinsi Jawa Tengah) sangat terbagi-bagi dalam banyak hal.

Belgia memiliki tiga bahasa resmi dan pemisahan pemerintahan bersumber pada pengelompokan bahasa tersebut. Sistem politik di Belgia pun dibangun untuk mengakomodasi perbedaan kultur dan bahasa yang telah terasa sejak kemerdekaan Belgia dari Belanda pada 1830.

Peta yang menunjukkan pembagian daerah berdasarkan bahasa di Belgia. Kuning: daerah Flanders (berbahasa Flemish/Belanda), merah (Bahasa Perancis) dan biru (Bahasa Jerman): daerah Walonia, oranye: Ibu Kota Brussel (bilingual Belanda-Perancis). Sumber: https://www.theperspective.se/belgium-record-holder-for-longest-time-without-a-government/

Hal yang unik dalam sistem politik Belgia adalah ketiadaan partai politik di tingkat federal (pusat). Pemilih hanya dapat memilih partai yang merepresentasikan komunitas bahasa mereka. Sejumlah partai dari wilayah Flanders dengan berbagai kecenderungan pandangan politiknya masing-masing, tidak berkontestasi dan tidak dapat dipilih oleh warga yang tinggal di wilayah Wallonia. Begitu juga sebaliknya.

Sehingga partai pemenang pemilu di Belgia, bisa saja adalah partai yang sama sekali tidak muncul dalam surat suara di belahan wilayah Belgia lain. Hal ini dapat memicu kekesalan sebagian warga yang tidak dapat memberikan pilihan mendukung atau menolak partai tersebut. Selain itu, partai pemenang sering kali harus membentuk koalisi untuk mendapatkan mayoritas parlemen sehingga harus melakukan tawar menawar dengan partai besar dari wilayah lain. Hal ini dapat mengecewakan pemilih pendukung partai pemenang tersebut.

No government? No problem.

Selama 653 hari sejak 21 Desember 2018 kehidupan masyarakat Belgia berjalan seperti biasa. Tidak ada kerusuhan. Tidak ada demonstrasi massa pendukung. Kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan warga tetap berfungsi. Kok bisa ya?

Hal ini disebabkan karena pemerintahan daerah dan pemerintah tingkat komunitas lah yang bertanggung jawab mengurus hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup warga Belgia.

Sistem kenegaraan di Belgia adalah monarki konstitusional dengan raja atau ratu sebagai kepala negara. Karena monarki dibatasi oleh konstitusi maka pemerintahan dilaksanakan oleh perdana menteri yang bertanggung jawab pada parlemen.

Sistem pemerintahan di Belgia dibagi antara pemerintah federal di tingkat pusat, pemerintah daerah (dibagi berdasarkan wilayah Flanders, Walonia, dan Ibu Kota Brussels), dan pemerintahan community yang dibagi berdasarkan penggunaan bahasa resmi di masing-masing wilayah tersebut yaitu Flemish (sangat mirip dengan Bahasa Belanda), Prancis, dan Jerman.

Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan masing-masing. Pemerintahan community bertanggung jawab pada bidang budaya (teater, perpustakaan, media audiovisual, dll), pendidikan dan sekolah yang menggunakan bahasa pengantar salah satu bahasa resmi Belgia, sebagian urusan kesehatan, dan kesejahteraan individu (antara lain pelindungan anak, kesejahteraan sosial, bantuan keluarga dan bantuan kepada imigran).

Pemerintahan daerah secara historis dibagi berdasarkan kepentingan ekonomi masing-masing daerah. Sehingga memiliki kewenangan dalam bidang ekonomi, tenaga kerja, pertanian, perairan, perumahan, energi, transportasi (kecuali perkereta-apian), lingkungan dan konservasi, tata kota, perdagangan luar negeri, pengawasan pemerintah provinsi dan commune (setingkat kecamatan).

Sedangkan pemerintah federal bertanggung jawab atas anggaran negara (kebijakan moneter dan fiskal), militer, sistem hukum, jaminan sosial (antara lain pensiun, pengangguran, asuransi kesehatan), hubungan luar negeri dan hubungan internasional, sebagian besar urusan kesehatan publik, dan urusan dalam negeri, serta urusan yang secara spesifik tidak ditangani pemerintah daerah dan community.

Sumber: https://brussels-express.eu/wacky-world-belgian-politics/

Dengan pembagian pemerintahan sedemikian, maka tidak heran untuk mengurus sekitar 11 juta warga Belgia, terdapat 9 orang menteri yang menangani segala aspek kesehatan di tingkat federal, daerah dan community.

Bagaimana sikap penduduk Belgia?

Kenyataannya, banyak masyarakat Belgia yang merasa tidak ada bedanya antara memiliki pemerintah pusat dengan yang tidak. Warga Belgia tetap dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka seperti biasa.

Masyarakat Belgia juga menjadi acuh tak acuh dengan proses negosiasi politik para politisi Belgia. Bahkan ada istilah ‘Belgitude’ yang merujuk pada sikap masa bodoh khas warga Belgia dalam menghadapi kompleksnya politik dan pemerintahan Belgia.

Bahkan pada periode 2010-2011 tanpa pemerintah pusat, performa ekonomi Belgia melampaui negera mata uang Euro lainnya walau di tengah krisis. Hal ini karena tanpa pemerintahan resmi, caretaker pemerintah tidak dapat mengubah anggaran negara dan harus menggunakan besaran anggaran tahun lalu. Berbeda dengan Prancis, Jerman, dan Italia saat itu yang harus merombak anggaran negara untuk menghadapi krisis. Sementara pemerintah daerah dan community tetap berjalan tanpa terkena dampak yang berarti.

Walau masyarakat Belgia terkotak-kotak dari sisi budaya, bahasa, ekonomi, dan politik, namun Belgia mampu menjadi satu saat mendukung Setan Merah, julukan tim nasional sepak bola Belgia, saat menjadi juara ketiga pada Piala Dunia 2018.

Sumber: https://brussels-express.eu/2018-a-year-of-belgian-football/