Humanitarianisme dan Tantangan di Era AI

Ketika Kecerdasan Buatan Bergerak Lebih Cepat daripada Manusia.

"Petrus Polyando"

Gambar mevisualisasikan tantangan Humanitarianisme di Era AI, diambil dari Pixabay.com

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi digital—khususnya kecerdasan buatan—melaju jauh melampaui kemampuan masyarakat untuk membangun landasan etis yang memadai. Kecerdasan buatan (AI) kini melampaui kemampuan manusia, mengambil alih pekerjaan manusia, bahkan mampu membuat keputusan penting terkait hidup dan mati manusia. Situasi ini memunculkan pertanyaan fundamental, apa yang tersisa dari humanitarianisme ketika mekanisme kemanusiaan semakin dikelola oleh entitas non-manusia?

Sangat urgen disorot mengingat batas antara kapasitas manusia dan kemampuan algoritma semakin menipis. Di satu sisi, humanitarianisme dalam akar filosofisnya berangkat dari penderitaan manusia sebagai inti moral; dari empati, penghargaan atas martabat, dan kepekaan terhadap konteks sosial. Di sisi lain, AI beroperasi dengan logika kalkulatif (mengolah data, mengoptimalkan pilihan, dan mempercepat eksekusi keputusan) tanpa mengenal derita, kehilangan, dan keputusasaan yang menjadi bagian pengalaman manusiawi sebagai dasar solidaritas.

Kontradiksi inilah yang menjadi titik kritis, mampukah tindakan kemanusiaan tetap manusiawi ketika instrumen utamanya tidak memiliki pengalaman kemanusiaan? Apalagi kemampuan teknis AI dalam sejumlah bidang, mengambil peran yang sebelumnya dianggap eksklusif milik manusia.

Artikel ini mengurai akar filosofis humanitarianisme, perkembangan historisnya, serta tantangan baru yang muncul ketika dunia memasuki era kecerdasan buatan.

Humanitarianisme: Dari Agama Kemanusiaan hingga Birokrasi Global.

Dalam Kuliah Filsafat Humanitarianisme (2025), Dosen Filsafat STF Driyarkara Budi Hernawan menguraikan bahwa istilah humaniter pertama kali dipakai Lamartine pada abad ke-19 untuk menyebut “impian tentang kemanusiaan yang universal”. Pemikiran Pierre Leroux dan Auguste Comte kemudian meletakkan dasar filosofis “Agama Kemanusiaan”—suatu gagasan bahwa manusia layak menjadi pusat perhatian moral karena ia mampu menciptakan keteraturan sosial, bukan sekadar menerima takdir metafisik.

Humanitarianisme berkembang dari sedekah individual menjadi tindakan kolektif berskala global, khususnya setelah pengalaman traumatik perang-perang besar. Konsolidasi lembaga seperti Palang Merah Internasional (ICRC), Konvensi Jenewa 1949, dan kemudian lembaga-lembaga PBB (UNICEF, UNHCR, WHO) menciptakan sistem kemanusiaan yang terlembaga, profesional, dan berpengaruh.

Barnett (2011) membagi Humanitarianisme ke dalam tiga fase: Pertama, Humanitarianisme Imperial (1800-1945); Konteks utamanya pada Kolonialisme, PD I & PD II. Pada masa ini lahir gagasan kemanusiaan modern termasuk gerakan abolisionis; serta misionaris dan bantuan yang masih terikat logika kekaisaran. Kedua, Neo-humanitarianisme (1945-1989): berkembang di tengah Perang Dingin, rekonstruksi, dekolonisasi. Pada fase ini, bantuan menjadi birokratis & politis; kemudian muncul dilema netralitas; disertai negara besar mempengaruhi agenda kemanusiaan. Dan Ketiga, Humanitarianisme Liberal (1989-hingga kini): Konteks utamanya pada Globalisasi, konflik internal, HAM. Pada fase ini ditandai dengan intervensi internasional, profesionalisme, dan dilema etika netralitas.

Tiga fase ini memperlihatkan “aksi kemanusiaan” melekat pada interaksi dinamis antara kekerasan, kekuatan produksi global dan bela rasa. Ini memberikan pemahaman bahwa humanitarianisme kini menjadi sistem raksasa yang bekerja sekaligus berjuang antara moralitas dan politik, antara netralitas dan intervensi, antara penyelamatan nyawa dan kepentingan negara.

Kini, sebuah gelombang tantangan baru datang dari arah yang berbeda yakni dunia digital dan kecerdasan buatan.

Era AI: Ketika Penderitaan Manusia Diubah Menjadi Data.

Gambar memvisualisasikan manusia diubah menjadi data, diambil dari Pixabay.com

Meskipun AI menghadirkan berbagai peluang untuk mempermudah kehidupan manusia, tetap ada tantangan mendasar ketika dilihat dari perspektif humanitarianisme. Hal ini karena fondasi filosofis humanitarianisme bertumpu pada pengalaman penderitaan manusia yakni pada empati, penghormatan terhadap martabat, serta sensitivitas terhadap konteks sosial, di mana nilai-nilai ini tidak dimiliki atau dialami oleh kecerdasan buatan.

Sebab itu para filsuf mengingatkan bahwa kemajuan teknologi selalu membawa ambivalensi moral.

Pertama, Risiko Dehumanisasi; Levinas (1971) seorang pemikir etika heteronom melalui gagasan altruisme menegaskan bahwa manusia menemukan dirinya justru ketika ia merespons penderitaan orang lain; relasi etis lahir dalam perjumpaan dengan “wajah sesama”. Namun AI tidak memiliki kemampuan untuk mengalami atau memaknai penderitaan—ia bekerja melalui logika kalkulatif dan efisiensi, bukan empati atau kepekaan moral.

Hannah Arendt (1963) juga mengingatkan bahaya banalitas kejahatan, yaitu kondisi ketika kekerasan lahir dari proses administratif yang mekanis, tanpa subjek moral yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Risiko ini menjadi semakin relevan dalam konteks humanitarianisme ketika algoritma—bukan manusia—mulai menentukan siapa yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak. Dalam situasi demikian, keputusan yang menyangkut martabat manusia berpotensi tereduksi menjadi sekadar output teknis tanpa refleksi etis.

Kedua, Senjata Otonom dan Etika Perang Baru; Perkembangan senjata otonom menjadi tantangan besar kemanusiaan masa kini. Senjata AI dapat menargetkan musuh tanpa intervensi manusia. Teori Perang Adil (Aquinas hingga Michael Walzer) selalu menekankan pertimbangan moral manusia dalam tindakan kekerasan. AI menghilangkan aktor moral tersebut. Pertanyaannya: siapa bertanggung jawab ketika mesin mencederai warga sipil?

Ketiga, Bias Algoritma; Data kemanusiaan yang menjadi dasar AI tidak bebas dari warisan sejarah, mulai dari bias kolonial, ketimpangan digital, hingga representasi yang timpang terhadap kelompok rentan. Ketika algoritma di bangun dengan data semacam ini, ia berpotensi menghasilkan bias keputusan terhadap kelompok rentan, minoritas, sehingga memperkuat ketidakadilan struktural. Alih-alih menjadi alat untuk memperbaiki kondisi manusia, AI yang bias berpotensi memperkuat hierarki lama dalam bentuk baru.

Dalam konteks ini, pemikiran Michel Foucault (1980) menjadi relevan. Bahwa pengetahuan tidak pernah netral, selalu terhubung dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri bekerja melalui produksi pengetahuan. Artinya, siapa yang menguasai mekanisme produksi pengetahuan, ia juga menguasai cara dunia dipahami dan diatur. AI sebagai sistem yang mengolah, menyaring, dan menginterpretasi data dalam skala sangat besar, kini menjadi salah satu perangkat kekuasaan paling berpengaruh. Sebab itu, bias pada algoritma bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan politik dan etis yang menyangkut siapa yang diakui, siapa yang diabaikan, dan siapa yang dirugikan.

Keempat, Ketergantungan dan Hilangnya Netralitas; Dalam sejarah Somalia, Bosnia, dan Rwanda, netralitas lembaga kemanusiaan diuji dan sering kali gagal. Era AI memperbesar tantangan itu karena organisasi kemanusiaan bergantung pada teknologi yang dikendalikan korporasi dan negara.

Kelima, Kehilangan Sentuhan Manusia; Immanuel Kant melalui etika deontologisnya, menegaskan bahwa tindakan moral hanya bermakna jika dilakukan karena kewajiban yang lahir dari kesadaran diri, bukan demi keuntungan. Pengorbanan demi orang lain adalah bentuk tertinggi penghormatan terhadap martabat manusia (Haryatmoko, 2024). Pandangan ini sejalan dengan Levinas, yang melihat altruisme sebagai respons tulus terhadap “Wajah Yang Lain”.

Namun AI tidak memiliki kemampuan itu. Ia tidak melihat wajah, hanya data; tidak mengalami penderitaan, hanya memproses informasi. Karena itu, sekalipun AI dapat membantu, ia tidak dapat menggantikan sentuhan moral manusia. Humanitarianisme tanpa manusia pada akhirnya kehilangan jantung etisnya.

Jalan Keluar Humanitarianisme Digital dari Para Filsuf Komtemporer.

Gambar mevisualisasikan jalan keluar Humanitarianisme Digital, Diambil dari Pixabay.com

Menghadapi pergeseran besar menuju peradaban yang ditopang oleh kecerdasan buatan, sejumlah pemikir kontemporer menawarkan kerangka etis baru agar nilai kemanusiaan tidak tersingkir oleh dominasi teknologi.

Amartya Sen (1993) melalui pendekatan kapabilitas menegaskan bahwa teknologi seharusnya tidak menggantikan manusia, melainkan memperluas kemampuan mereka untuk hidup secara bermartabat. Kehadiran AI hanya bernilai jika mampu memperbesar ruang pilihan dan kebebasan manusia, bukan mempersempitnya.

Luciano Floridi (2019), dengan etika informasi dan pluralisme etisnya, memandang data sebagai entitas moral yang harus diperlakukan secara etis. Baginya, era digital menuntut penerapan etika terapan yang ketat dalam tata kelola data, desain AI, dan perlindungan privasi. AI harus dipandu oleh prinsip bahwa setiap informasi mengandung nilai moral.

Shoshana Zuboff (2022) memberikan peringatan keras tentang munculnya kapitalisme pengawasan, yakni sistem yang mengeksploitasi data pribadi untuk kepentingan ekonomi dan politik. Baginya, bahaya terbesar bukan sekadar penyalahgunaan data, tetapi perampasan kendali individu atas kehidupan digitalnya.

Ray Kurzweil (2024) memproyeksikan masa depan di mana AI melampaui kemampuan manusia, mendorong lahirnya era transhumanisme. Prediksi ini menuntut refleksi mendalam mengenai dampak jangka panjang teknologi—termasuk AI, bioteknologi, dan nanoteknologi—terhadap identitas dan masa depan manusia.

Tentu masih banyak pandangan lain dari para filsuf kontemporer yang menggagas soal etika dan moral di era AI demi mempromosikan perhatian terhadap humanitarianisme.

Intinya, Para filsuf sepakat bahwa humanitarianisme di era AI hanya dapat bertahan jika teknologi dirancang dan dijalankan dengan menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral, arah tujuan, dan pengambil keputusan utama.

Menjaga Pusat Kemanusiaan di Tengah Ledakan Teknologi

Gambar mevisualisasikan merawat pusat kemanusiaan. Diambil dari Pixabay.com

Humanitarianisme lahir dari belarasa, dari kemampuan manusia merasakan penderitaan sesamanya. Ini merupakan misi kemanusiaan yang sering diucapkan Pope Francis. AI dapat memperkuat misi itu, tetapi juga dapat meruntuhkannya jika dibiarkan menggantikan pilar moral.

Kendati Sokrates, melalui dialog Theaitetos, pernah menggugat relativisme Protagoras, namun perkembangan AI hari ini justru memaksa kita menimbang ulang kebijaksanaan kuno itu. Di tengah teknologi yang bergerak lebih cepat daripada etika, pernyataan Protagoras—manusia adalah ukuran segala sesuatu—mendapat makna baru yang lebih mendesak. Ia bukan lagi klaim epistemologis, melainkan peringatan moral bahwa tanpa manusia sebagai pusat penilaian, teknologi dapat kehilangan arah dan menyingkirkan martabat yang hendak dijunjungnya.

Humanitarianisme hanya dapat bertahan jika kita terus menegaskan bahwa AI adalah alat yang harus diarahkan oleh nurani, bukan entitas yang menentukan nilai. Dalam dunia yang kian algoritmis, manusialah yang tetap menjadi kompas etis bagi setiap keputusan dan tindakan.

Lagu "AIready Here" karya Still Human-Atma Nara memiliki makna yang mendalam mengenai penerimaan diri dan eksistensi manusia di tengah kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Judul lagu itu sendiri, "AIready Here", mengindikasikan bahwa AI sudah hadir dalam kehidupan kita, tetapi penekanan tetap pada "Still Human" (Masih Manusia) dan "Atma Nara" (jiwa manusia, dari bahasa Sanskerta).