Pajak 12%: Meningkatkan Pendapatan Negara atau Menghambat Pertumbuhan ekonomi?

Ilustrai kenaikan pajak (https://pixabay.com/id/images/search/kenaikan%20ppn%2012%25/)

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, infastruktur, dan layanan publik. Kebijakan perpajakan selalu menjadi perdebatan yang menarik di berbagai negara. Salah satu topik yang hangat dibicarakan adalah kenaikan pajak . Pertanyaannya, apakah kebijakan inin akan benar-benar meningkatkan pendapatan negara atau menghambat pertumbuhan ekonomi?

Apa Itu PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang menjadi tanggungan konsumen atas transaksi jual beli maupun jasa yang terkena pajak. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Tarif PPN adalah 11% yang berlaku per 1 April 2022 dan tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. Kenaikan PPN mempertimbangkan atas perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dan pembangunan.

Ini Alasan Mengapa Pemerintah Menaikkan PPN 12%:

• Untuk meningkatkan pendapatan negara

• Memperbaiki anggaran pemerintah

• Mengurangi ketergantungan penggunaan utang luar negeri

• Menyesuaikan standar PPN Internasional

Dampak Pajak 12% Terhadap Pendapatan Negara

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan menetapkan tarif pajak 12%, pemerintah dapat:

1. Meningkatkan Penerimaan Negara:

Tarif pajak yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek publik.

2. Mengurangi Defisit Anggaran:

Tarif pajak yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek publik.

3. Meningkatkan Investasi Dalam Layanan Publik

Tarif pajak yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan negara, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek publik.

Namun, dampak positif ini hanya bisa dirasakan jika sistem perpajakan dikelola dengan transparan dan efisien. Jika dana yang terkumpul tidak digunakan secara efektif, manfaatnya bagi masyarakat bisa berkurang.

Dampak Pajak 12% Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, tarif pajak yang lebih tinggi juga berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi jika tidak diterapkan dengan tepat. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain:

1. Beban Bagi Pelaku Usaha

Pajak yang tinggi dapat meningkatkan biaya operasional bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini bisa menghambat ekspansi usaha dan mengurangi daya saing perusahaan.

2. Potensi Penurunan Investasi

Investor cenderung mencari negara dengan kebijakan pajak yang lebih rendah. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, bisa terjadi arus modal keluar yang berdampak pada perlambatan investasi dalam negeri.

3. Meningkatkan Beban Konsumen

Jika pajak diterapkan pada barang dan jasa, maka harga-harga bisa naik, yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat dan konsumsi domestik

4. Dorongan Terhadap Penghindar pajak

Pajak yang tinggi bisa mendorong wajib pajak untuk mencari cara menghindari pembayaran, baik melalui skema legal seperti tax planing, maupun cara ilegal seperti penggelapan pajak.

Mencari Keseimbangan Dalam Meningkatkan Pajak

Kenaikan pajak menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, tarif pajak 12% dapat meningkatkan pendapatan negara yang bisa digunakan untuk pembangunan. Namun, di sisi lain, jika tidak diterapkan dengan kebijakan yang tepat, hal ini bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara meningkatkan penerimaan negara dan menjaga daya saing ekonomi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif adalah:

• Memberikan insentif pajak bagi UKM dan sektor strategis.

• Meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak agar masyarakat lebih percaya pada sistem perpajakan.

• Menyesuaikan kebijakan pajak dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dengan kebijakan yang tepat, pajak 12% bisa menjadi alat yang efektif untuk membangun negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan pajak 12% berpotensi meningkatkan pendapatan negara, tetap efektivitasnya sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kepatuhan pajak, kondisi ekonomi, serta bagaimana pemerintah mengelola pendapatan tambahan tersebut. Jika dana yang diperoleh digunakan dengan transparan dan efisien untuk kepentingan publik, maka kebijakan ini bisa membawa dampak positif. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung dunia usaha dan masyarakat, kenaikan pajak bisa berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.