Plan Indonesia Ajak Libatkan Kelompok Rentan dalam Pengurangan Risiko Bencana

Banda Aceh, Aceh, 10 Oktober 2024 -- Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang efektif harus didasarkan pada prinsip inklusifitas yang melibatkan setiap anggota masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia, secara aktif. Studi dari Bank Dunia (World Bank) (2017) menunjukkan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dapat mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana hingga 20%.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat bahwa program PRB yang inklusif dapat mengurangi kerugian bencana hingga 15-20% di daerah rawan bencana seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Aceh. Sehingga, sebagai negara yang kerap dilanda bencana, memastikan tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal adalah kunci untuk membangun ketahanan masyarakat dan respons yang tanggap bencana.

Ida Ngurah, Manajer Program Ketangguhan dan Kemanusiaan, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), menegaskan isu inklusifitas menjadi topik yang harus disuarakan dalam peringatan Bulan PRB tahun ini. Plan Indonesia sebagai organisasi yang memiliki mandat ganda baik dalam pembangunan dan kemanusiaan (development & humanitarian) berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi, layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemulihan bencana bencana.

“Dalam program PRB yang inklusif, komunitas rentan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga aktor utama dalam pengurangan risiko. Seperti yang kami lakukan dalam program Pengelolaan Data Inklusif (Data-Driven Inclusion) di Klaten, Jawa Tengah. Program ini melibatkan kelompok rentan, khususnya di daerah rawan bencana seperti wilayah erupsi Merapi untuk melakukan pengumpulan dan analisis data yang tidak hanya bersifat demografis tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, yang sering kali terdampak paling parah dalam situasi bencana,” ungkap Ida pada puncak peringatan Bulan PRB di Aceh, 10 Oktober 2024.

Upaya pengurangan risiko bencana yang inklusif sudah dilakukan sejak respons Tsunami Aceh pada 2004 lalu. Sebagai bagian dari respons kemanusiaan saat itu, Plan Indonesia turut serta dalam pembangunan kembali sekolah-sekolah yang tahan gempa dan menyediakan ruang bermain dan belajar yang ramah anak dengan memperhatikan kebutuhan disabilitas, seperti adanya jalur kursi roda atau ramp.

Selain itu, Plan Indonesia juga mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman bagi pemulihan emosional dan psikologis anak-anak termasuk anak berkebutuhan khusus yang terdampak tsunami. Sebagai upaya jangka panjang, Plan Indonesia melatih tenaga pendidik dan komunitas lokal termasuk kaum muda untuk kesiapsiagaan bencana seperti gempa dan tsunami.

Kaum Muda Dorong Inklusivitas

Kaum muda memiliki peran penting dalam memimpin aksi PRB yang inklusif. Rifqa (23), perempuan muda Tuli asal Kota Semarang, Jawa Tengah, menginiasi aksi #TuliTanggapBencana yang memberikan edukasi terkait perubahan iklim dan ketangguhan bencana kepada teman Tuli di Semarang dan Yogyakarta.

"Saya merasa resah sebenarnya, kenapa sih teman Tuli masih banyak yang belum mendapatkan informasi mengenai bencana dan perubahan iklim. Oleh karena itu, saya menginisiasi aksi #TuliTangguhBencana dengan harapan agar teman Tuli bisa terlibat aktif baik bersama komunitas, organisasi maupun individu,” ucap Rifqa.

Rifqa terpilih menjadi peserta pada kegiatan Pemimpin Muda untuk Iklim yang diselenggarakan Plan Indonesia bersama Teens Go Green Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Urban Nexus, sebuah program ketahanan dan kemanusiaan bagi kaum muda yang didukung oleh ANCP-DFAT dan Plan Australia.

Program Urban Nexus meningkatkan kapasitas, kaum muda termasuk kaum muda disabilitas terkait krisis iklim; kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial; dan manajemen program, kampanye sosial serta pelaporan.

Selain Urban Nexus, di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, Plan Indonesia mengimplementasikan program Provinsi Model Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini mendorong pelibatan kelompok rentan dalam upaya PRB di sekolah, termasuk di Sekolah Luar Biasa (SLB), pembentukan Sekretariat Bersama (SEKBER) SPAB yang melibatkan komunitas dari kelompok rentan, penyusunan peta jalan (roadmap) dan kampanye dan inovasi implementasi SPAB yang dipimpin kaum muda.

“360 lebih SMA/SMK/ termasuk SLB yang menjadi kewenangan kami di Pemprov Bali. Kami berkomitmen mendorong dan mendampingi sekolah-sekolah menjadi. Target kita memang 2026 seluruh sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali itu kita wujudkan menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali Made Rentin.

Dalam peringatan bulan PRB pada Oktober tahun ini, Plan Indonesia mengisi berbagai sesi diskusi diantaranya membahas terkati pelokalan gender dan inklusi sosial (gesi) dalam kegiatan respons kemanusiaan di indonesia, membangun ketangguhan kaum muda perempuan dan kelompok berisko dalam menghadapi krisis iklim dan berbagi praktik baik merespon peringatan dini.

Selain itu, Plan Indonesia melalui program Pengelolaan Data Inklusif juga meluncurkan buku panduan metode pengelolaan data inklusi kawasan risiko erupsi gunung api Merapi. Panduan yang dikembangkan selama 8 bulan (Mei - Desember 2023) di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah bertujuan untuk mendorong perubahan mendasar dalam pemahaman risiko bencana dan pemicunya, serta meningkatkan tata kelola untuk mengurangi risiko bencana khususnya pada kelompok rentan.

Turut diperkenalkan pula pembelajaran daring terkait pendidikan di situasi bencana melalui platform daring GenTa atau Generasi Muda Tangguh Bencana. Materi ini telah dikembangkan berbagai kaum muda dari seluruh kalangan termasuk disabilitas bersama dengan pelbagai pemangku kepentingan dengan tujuan meningkatkan kesadaran kaum muda akan pentingnya pendidikan saat mengahadapi situasi darurat seperti bencana.