Lapas Batu Dukung Pendataan Barang Milik Negara di Pulau Nusakambangan

Kalapas Batu bersama tim KPKNL Jakarta IV, Foto : Humas Lapas Batu

Nusakambangan - Lapas Batu mendapat kunjungan dari tim BPN Cilacap, guna melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan Pengumpulan Data Standar Barang Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) oleh Tim KPKNL Jakarta IV dan pendampingan survey dan penelitian terkait pengukuran atas bidang Tanah Nusakambangan.

Kegiatan Pengumpulan Data Standar Barang Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perudang-undangan Nomor 18b/HP/XIV/05/2022 terkait penatauasahaan Aset Tanah di Pulau Nusakambangan.

Tujuan pertemuan adalah untuk berkoordinasi dengan lapas batu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan Pengumpulan Data Standar Barang Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) oleh Tim KPKNL Jakarta IV dan pendampingan survey dan penelitian terkait pengukuran atas bidang Tanah Nusakambangan.

Kalapas Batu, I Putu Murdiana dalam meyambut kunjungan dari tim BPN Cilacap menyapaikan dukungannya agar BMN yang ada di pulau Nusakambangan dapat terinventarsi dengan baik.

"Saya mendukung kegiatan untuk pendataan BMN yang ada di pulau Nusakambangan agar BMN yang ada di Nusakambangan dapat terdata atau terinventarisir dengan baik serta dapat dikelola dengan baik untuk mencegah kerusakan atau penurunan nilai barang tersebut", tutur kalapas menyambut tim

Turut hadir dalam pertemuan Sub Koordinator Penatausahaan Dan Penghapusan BMN, Analis Perencanaan Dan Penghapusan BMN, Penyusun Laporan Keuangan, Kustodian Kekayaan Negara, Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pertama, Analis Perencanaan, Penghapusan Dan Penghapusan Bmn, Pengelola Barang Milik Negara, Kustodian Kekayaan Negara, Pengelola Barang Milik Negara, Kustodian Kekayaan Negara, Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pertama, Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi, Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Pertama.