Meski Diundur, Aksi Bela Bangsa Tetap Berlangsung

Setelah melakukan pertemuan dengan Kapolda DIY dan Danrem 072/Pamungkas di Hotel Merapi Merbabu, Forum Aksi Bela Bangsa telah sepakat untuk memundurkan waktu pelaksanakan Aksi Bela Bangsa, yang semula akan dilaksanakan pada hari Jumat 1 Juni 2018, menjadi hari Minggu 3 Juni 2018 Pukul 15.00 WIB dengan didahului Shalat Asyar berjamaah di Masjid Gede Kauman.

Pengunduran tersebut menurut Koordinator Aksi Bela Bangsa Dwi Kuswantoro merupakan penghormatan kepada para ulama dan tokoh masyarakat DIY yang selalu menekankan agar Aksi Bela Bangsa ini menjadi aksi yang bersih, tertib, aman, dan damai, serta menghormati semua pihak, termasuk aparat keamanan sebagai lembaga negara.

”Dengan pengunduran waktu tersebut, juga untuk semakin memantapkan koordinasi kami dengan pihak kepolisian agar Aksi Super Damai tersebut tidak bisa diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Jogja damai. Dalam masa pengunduran waktu itu, kami akan isi dengan melakukan pembekalan kepada 700 petugas keamanan yang telah kita siapkan, untuk kami bekali penegasan prinsip-prinsip pengamanan aksi super damai serta teknik-teknik mengantisipasi kemungkinankemungkinan gangguan keamanan dari pihak-pihak lain yang bisa saja menyusup sebagai peserta,” ujar Dwi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/05).

Selain itu publikasi, lanjut Dwi juga akan lebih digencarkan lagi untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat pentingnya Aksi Bela Bangsa tersebut. “Konsolidasi dengan simpul-simpul elemen masyarakat yang mendukung aksi pun kita intensifkan agar mereka semua semakin mantap mensosialisasikan tujuan sebenarnya dari Aksi Bela Bangsa ini,” katanya.

Tujuan dari Aksi Bela Bangsa itu sendiri adalah, menegaskan pentingnya cinta tanah air, menjaga Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa agar tetap menjadi kekuatan negara dalam melahirkan kedaulatan, keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia, mengedepankan kebersamaan umat dalam spirit berjamaah untuk ikut berperan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai amanah kemerdekaan yang lahir atas berkat rahmat dari Allah, dan mendorong terbentuknya kepemimpinan nasional secara konstitusional yang cerdas dan amanah untuk bisa menjalankan 4 tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“Tim Media pun juga kami mantapkan untuk memberi informasi yang benar agar masyarakat Yogyakarta tidak mudah termakan hoax dan hasutan, terutama dari media sosial yang akan berasal dari sumber-sumber tidak jelas. Intinya adalah agar masyarakat merasa aman dan semakin sadar pentingnya Aksi Bela Bangsa ini. Untuk itu kami siap bekerjasama dengan media massa agar tersedia informasi yang proporsional bagi masyarakat. Perlu juga kami sampaikan bahwa pendanaan kegiatan ini murni dari partisipasi masyarakat,” terangnya.

Bahkan tidak ada sponsor utama pendanaan kegiatan ini. “Semua dana adalah hasil dari urunan panitia dan masyarakat. Makanan Takjil pun masing-masing peserta membawa sendiri-sendiri, walaupun ada sumbangan dari ibu-ibu kampung Suronatan, Jogokaryan, dan Nitikan, yang akan menyiapkan sekitar 3000-an lebih sego macan (porsinya lebih besar dari nasi kucing). Jadi Aksi Bela Bangsa ini murni aksi masyarakat Yogyakarta dan didanai oleh masyarakat Yogyakarta sendiri.,” tambahnya.

Terkait jika ada pihak lain yang tidak suka terhadap aksi ini karena salah satu tagar yang digunakan adalah tagar 2019 Ganti Presiden, Dwi Kuswantoro menghimbau untuk menghargai perbedaan pendapat dengan tetap menjaga kedamaian dan persatuan. “Tidak ada yang salah secara konstitusional dari tagar tersebut, itu hak yang dijamin secara konstituional. keharusan menghargai perbedaan ini juga kami tekankan kepada seluruh elemen pendukung Aksi Bela Bangsa ini. Untuk selanjutnya kami memohon doa seluruh masyarakat DIY agar Aksi Bela Bangsa yang akan kami selenggarakan Ahad 3 Juni 2018 bisa sukses, tetap bersih tertib aman dan damai. Dan kepada aparat keamanan supaya dapat bekerja secara profesional demi kepentingan bangsa dan negara dan menjadikan rasa keadailan hukum bagi semua sebagai panglima,” pungkasnya. (dewi ratih)