Disiplin Tanpa Militerisme

Ilustrasi disiplin tanpa militerisme (Foto: generated by chatGPT/Pormadi)

Lima calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Apa pun penyebab medis yang nantinya ditetapkan melalui investigasi resmi, fakta bahwa lima nyawa melayang dalam sebuah pelatihan bagi calon pengelola koperasi merupakan peristiwa yang patut menjadi bahan refleksi publik.

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pendekatan militer merupakan cara terbaik untuk membangun disiplin aparatur sipil?

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi institusi militer. Sebaliknya, justru perlu dibedakan secara tegas antara militer sebagai institusi pertahanan negara dan militerisme sebagai cara pandang yang memperluas logika militer ke berbagai bidang kehidupan sipil.

Militer dibangun untuk menghadapi situasi luar biasa: perang, ancaman bersenjata, dan operasi pertahanan negara. Oleh karena itu, budaya organisasi militer bertumpu pada disiplin tinggi, kepatuhan terhadap komando, kesiapan fisik, serta kemampuan bertindak cepat dalam situasi berisiko tinggi. Nilai-nilai tersebut lahir dari kebutuhan operasional yang sangat spesifik.

Namun militerisme berbeda. Militerisme merupakan keyakinan bahwa metode, budaya, dan pola komando militer merupakan solusi paling efektif bagi berbagai persoalan masyarakat sipil. Dalam perspektif ini, semakin keras pelatihan, semakin tinggi disiplin dianggap akan tercipta. Padahal, hubungan antara disiplin dan kekerasan bukanlah hubungan yang niscaya.

Disiplin tanpa gaya militer

Sejarah menunjukkan bahwa banyak organisasi sipil yang sangat disiplin tanpa mengadopsi pola pelatihan militer secara penuh. Perusahaan-perusahaan kelas dunia, rumah sakit, universitas, lembaga penelitian, hingga koperasi modern justru membangun budaya kerja melalui tata kelola yang baik, kepemimpinan yang melayani, sistem penghargaan yang adil, dan profesionalisme.

Calon pengelola koperasi pada hakikatnya dipersiapkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Mereka membutuhkan kompetensi manajerial, literasi keuangan, kemampuan membangun jejaring, kepemimpinan partisipatif, serta integritas. Tentu disiplin merupakan syarat penting, tetapi disiplin itu harus relevan dengan kompetensi yang ingin dibangun.

Filsuf Prancis, Michel Foucault, dalam Discipline and Punish menjelaskan bahwa disiplin merupakan teknologi kekuasaan yang membentuk manusia menjadi "berguna" sekaligus "patuh". Disiplin memang dapat meningkatkan efisiensi organisasi. Akan tetapi, Foucault juga mengingatkan bahwa disiplin dapat berubah menjadi mekanisme kontrol yang mengurangi otonomi manusia apabila diterapkan tanpa batas etis.

Pandangan tersebut penting diingat ketika disiplin dipahami semata-mata sebagai kepatuhan terhadap perintah. Kepatuhan memang menghasilkan keteraturan, tetapi belum tentu melahirkan tanggung jawab moral. Orang dapat patuh karena takut, bukan karena memahami tujuan pekerjaannya.

Di sinilah pemikiran Immanuel Kant tetap relevan. Kant menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Pelatihan apa pun harus menghormati martabat manusia, termasuk keselamatan fisik dan psikologis peserta. Keberhasilan sebuah pelatihan tidak dapat diukur hanya dari tingkat kepatuhan, melainkan juga dari kemampuan peserta berkembang sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam dunia pendidikan, Paulo Freire bahkan mengingatkan bahwa pendidikan yang hanya menuntut kepatuhan tanpa dialog akan melahirkan manusia yang kehilangan kesadaran kritis. Masyarakat demokratis justru membutuhkan warga yang mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab, bukan sekadar mengikuti perintah.

Pendidikan humanis

Indonesia sebenarnya memiliki tradisi pendidikan yang lebih humanis. Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip kepemimpinan yang terkenal: Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Disiplin dibangun melalui keteladanan, pemberdayaan, dan pendampingan, bukan semata-mata melalui tekanan.

Temuan berbagai riset psikologi organisasi juga sejalan dengan pandangan tersebut. Penelitian mengenai self-determination theory yang dikembangkan oleh psikolog Edward L. Deci dan Richard M. Ryan menunjukkan bahwa motivasi intrinsik menghasilkan komitmen kerja yang lebih kuat, kreativitas yang lebih tinggi, dan kepatuhan yang lebih berkelanjutan dibandingkan motivasi yang hanya bertumpu pada hukuman atau rasa takut. Disiplin yang lahir dari kesadaran akan tetap bertahan sekalipun pengawasan berkurang.

Data internasional pun memberikan gambaran menarik. Survei Gallup State of the Global Workplace 2025 selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat keterlibatan (employee engagement) yang tinggi cenderung memiliki produktivitas lebih baik, tingkat kecelakaan kerja lebih rendah, serta loyalitas pegawai yang lebih tinggi. Artinya, budaya kerja yang sehat dibangun melalui rasa memiliki, bukan semata-mata melalui kepatuhan formal.

Dalam konteks koperasi, nilai yang paling utama justru adalah partisipasi, demokrasi ekonomi, tanggung jawab bersama, dan pelayanan kepada anggota. Prinsip-prinsip koperasi sebagaimana dirumuskan oleh International Cooperative Alliance menekankan keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pendidikan, serta kerja sama antarkoperasi. Nilai-nilai tersebut membutuhkan kepemimpinan kolaboratif, bukan sekadar kepemimpinan komando.

Karena itu, tragedi yang menimpa para calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan aparatur sipil. Evaluasi bukan berarti menolak nilai-nilai positif militer seperti disiplin waktu, ketangguhan, loyalitas, atau semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut tetap penting. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah seluruh metode pelatihannya memang relevan dengan kompetensi yang hendak dibangun.

Proporsionalitas

Dalam negara demokrasi modern, setiap kebijakan publik harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, risiko yang ditimbulkan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama.

Sejatinya, disiplin bukanlah monopoli militer. Bangsa ini membutuhkan aparatur yang disiplin, tetapi sekaligus kreatif, mampu berdialog, berpikir kritis, dan melayani masyarakat dengan empati. Disiplin yang bertumpu pada kesadaran moral akan jauh lebih kokoh daripada kepatuhan yang lahir semata-mata karena rasa takut.

Tragedi ini hendaknya tidak hanya menghasilkan kesimpulan medis mengenai penyebab kematian para peserta, tetapi juga mendorong perenungan yang lebih mendasar mengenai paradigma pembinaan aparatur negara. Sebab negara yang kuat tidak hanya dibangun oleh warga yang patuh, melainkan oleh warga yang berintegritas, berpikir merdeka, dan mengabdikan kemampuannya demi kepentingan bersama.