Kritik Kerja ASN di Tengah Efisiensi Anggaran

Ilustrasi kritik kerja ASN (Foto: chatGPT/Pormadi)

Kritik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi perbincangan publik ketika Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa masih ada ASN yang datang pagi hanya untuk absen, kemudian pergi minum kopi atau pulang, lalu kembali menjelang sore untuk melakukan absensi pulang. Ia bahkan mendorong pemerintah memperkuat indikator kinerja (Key Performance Indicator/KPI) agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada digitalisasi administrasi, tetapi juga mengubah mentalitas aparatur.

Pernyataan tersebut mengandung kritik yang patut direnungkan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah persoalan kinerja ASN semata-mata disebabkan oleh rendahnya etos kerja individu, atau justru merupakan persoalan sistem birokrasi yang sedang mengalami transisi besar?

Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah solusi yang diambil hanya berupa penegakan disiplin atau justru pembenahan tata kelola birokrasi secara menyeluruh.

Efisiensi Anggaran Mengubah Wajah Birokrasi

Sejak pemerintah menjalankan kebijakan efisiensi dan penajaman anggaran untuk mendukung program-program prioritas nasional, hampir seluruh kementerian dan lembaga mengalami penyesuaian belanja. Di banyak instansi, anggaran perjalanan dinas, rapat, pelatihan, pembinaan masyarakat, hingga berbagai program pemberdayaan mengalami pengurangan.

Di lingkungan Kementerian Agama, misalnya, berbagai kegiatan pembinaan umat beragama, dialog kerukunan, pembinaan guru dan penyuluh agama, bantuan sosial keagamaan, maupun pendampingan masyarakat tidak lagi dapat dilaksanakan dengan intensitas seperti sebelumnya.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Banyak ASN kehilangan ruang aktivitas yang selama ini menjadi inti pekerjaannya. Ironisnya, masyarakat sering kali hanya melihat menurunnya aktivitas birokrasi tanpa memahami bahwa ruang kerja tersebut memang menyempit akibat kebijakan efisiensi.

Namun demikian, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya profesionalisme ASN. Efisiensi anggaran seharusnya mendorong birokrasi menemukan cara kerja yang lebih kreatif, bukan sekadar mengurangi aktivitas.

Birokrasi Harus Bekerja Berdasarkan Rasionalitas

Max Weber memandang birokrasi sebagai organisasi yang bekerja berdasarkan rasionalitas, aturan, kompetensi, dan pembagian tugas yang jelas. Dalam pandangan Weber, birokrasi tidak dibangun untuk menciptakan pegawai yang sekadar hadir di kantor, melainkan aparatur yang mampu menjalankan fungsi negara secara efektif.

Masalahnya, dalam praktik birokrasi modern sering muncul apa yang disebut Weber sebagai "formalisme birokrasi", yaitu keadaan ketika prosedur menjadi tujuan, bukan lagi sarana. Kehadiran fisik, absensi digital, laporan administrasi, dan berbagai prosedur akhirnya lebih dihargai daripada hasil kerja yang nyata.

Fenomena ASN yang hanya mengejar absensi sebenarnya merupakan gejala birokrasi yang masih berorientasi pada kepatuhan administratif (rule compliance), bukan pada pencapaian manfaat (public outcomes).

Produktivitas Tidak Diukur dari Kesibukan. Pakar manajemen Peter Drucker mengingatkan bahwa pekerja pengetahuan (knowledge worker) tidak lagi diukur dari banyaknya aktivitas, tetapi dari nilai yang dihasilkannya.

Pandangan ini sangat relevan bagi ASN masa kini. Efisiensi anggaran menyebabkan rapat berkurang. Perjalanan dinas berkurang. Kegiatan seremonial berkurang. Tetapi bukan berarti pekerjaan juga harus berkurang.

Justru inilah saat ASN mengembangkan inovasi pelayanan, memperbaiki prosedur, menyusun kebijakan yang lebih baik, memperkuat pelayanan digital, mempercepat penyelesaian administrasi, dan membangun sinergi dan kolaborasi dengan lembaga/masyarakat.

Kesibukan bukanlah ukuran produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan nilai tambah bagi publik.

Menciptakan Nilai Publik

Guru besar Harvard Kennedy School, Mark H. Moore pada tahun 1995, memperkenalkan konsep Public Value. Menurutnya, keberhasilan organisasi publik bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa besar nilai yang dirasakan masyarakat. Dalam perspektif ini, ASN yang berhasil bukanlah ASN yang menghabiskan seluruh anggaran kegiatan.

Sebaliknya, ASN yang berhasil adalah mereka yang mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan lebih bermanfaat, bahkan ketika sumber daya terbatas.

Dengan kata lain, efisiensi anggaran justru menjadi ujian apakah birokrasi mampu menciptakan public value melalui inovasi.

Data Empiris Menunjukkan Tantangan yang Berbeda

Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juli 2026, saat ini Indonesia memiliki sekitar 6,7 juta ASN yang tersebar di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebagian besar merupakan jabatan fungsional seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

Di sisi lain, transformasi birokrasi juga mengalami kemajuan. BKN mencatat bahwa platform ASN Digital telah digunakan oleh lebih dari 6,2 juta ASN (sekitar 92 persen ASN nasional) dan sistem e-Kinerja telah dimanfaatkan sekitar 5,7 juta ASN untuk memantau capaian kerja. BKN juga melaporkan bahwa kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan digital mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 30 persen di lingkungan lembaga tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa persoalan birokrasi Indonesia bukan lagi sekadar digitalisasi administrasi. Teknologi sudah tersedia. Sistem sudah dibangun. Namun, seperti kritik DPR, perubahan budaya kerja tidak selalu berjalan secepat perubahan teknologi.

Reformasi Mentalitas Tidak Cukup dengan Hukuman

Menghukum ASN yang tidak produktif memang diperlukan apabila terbukti melanggar disiplin. Namun, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pendekatan represif.

Pertanyaan yang juga harus dijawab pimpinan instansi adalah: Apakah setiap ASN memiliki target kerja yang jelas? Apakah setiap pegawai memperoleh pekerjaan yang bermakna setelah anggaran dipangkas? Apakah indikator kinerja benar-benar mengukur manfaat bagi masyarakat atau hanya aktivitas administratif? Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, kritik terhadap ASN berpotensi hanya menyasar gejala, bukan akar masalah.

Menuju Birokrasi yang Adaptif

Efisiensi anggaran adalah kenyataan yang harus diterima. Namun, efisiensi tidak boleh berubah menjadi stagnasi birokrasi.

Sebaliknya, efisiensi harus menjadi momentum membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

ASN perlu meninggalkan paradigma bahwa produktivitas identik dengan banyaknya perjalanan dinas, rapat, atau kegiatan seremonial. Sebaliknya, ukuran keberhasilan aparatur negara harus bergeser pada kualitas pelayanan, inovasi, kecepatan penyelesaian pekerjaan, kepuasan masyarakat, dan kemampuan menciptakan nilai publik.

Pada akhirnya, kritik terhadap ASN bukanlah ajakan untuk saling menyalahkan, melainkan undangan untuk memperbaiki birokrasi secara menyeluruh. Sebab birokrasi yang kuat bukan dibangun oleh anggaran yang besar semata, melainkan oleh aparatur yang mampu tetap berkinerja tinggi ketika sumber daya sedang terbatas.

Di situlah profesionalisme ASN diuji. Bukan ketika anggaran berlimpah, melainkan ketika keterbatasan justru menuntut kreativitas, integritas, dan keberanian untuk terus melayani. Semoga