Kesultanan Bulungan, Tragedi Mempertahankan Kekuasaan di Kalimantan Utara

Kesultanan Bulungan adalah salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang berkuasa di wilayah Kalimantan Utara, meliputi daerah yang kini masuk wilayah administratif Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, hingga Sabah.

Kerajaan Bulungan diperkirakan muncul pada pertengahan abad ke-16 M. Bermula dari adanya legenda masyarakat Dayak Kayan, yang menyebutkan adanya seorang penguasa dari Brunei Darussalam, bernama Datuk Mencang, yang tersesat di wilayah Bulungan, tempat tinggal orang-orang Dayak Kayan.

Datuk Mencang kemudian menikah dengan seorang perempuan Dayak Kayan bernama Asung Luwan. Ia kemudian mendirikan sebuah pemerintahan di daerah Bulungan. Datuk Mencang menjadi penguasa pertama di sana sejak tahun 1555 sampai 1594.

Tidak diketahui dengan pasti apakah Datuk Mencang telah memeluk agama Islam atau belum. Namun yang pasti, beberapa penguasa Bulungan setelahnya memakai nama yang cenderung bernuansa Hindu. Baru pada abad ke-18, para penguasa Bulungan menggunakan gelar sultan, yang menandakan Bulungan telah berubah menjadi kerajaan bercorak Islam.

Raja pertama yang memeluk Islam adalah Wira Amir, yang memerintah sejak 1731, tetapi baru masuk Islam pada 1777 dan mengganti namanya menjadi Aji Muhammad. Sejak saat itulah Bulungan berubah menjadi kesultanan dan Aji Muhammad mendapat gelar Sultan Amiril Mukminin. Ia memerintah Kesultanan Bulungan hingga tahun 1817, pada usia mencapai 86 tahun.

Kesultanan Bulungan tidak memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga beberapa kali dikuasai oleh kerajaan lain, seperti oleh Kesultanan Berau di Kalimantan Timur, Kesultanan Sulu di Filipina, hingga Belanda ketika datang ke Kalimantan. Pada 1850, Belanda melakukan perjanjian dengan kesultanan Bulungan, yang ketika itu berada di bawah kekuasaan kesultanan Sulu.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Sultan Muhammad Alimuddin Amirul Muminin Kahharuddin, yang merupakan penerus Sultan Amiril Mukminin. Kesultanan Sulu tidak dapat berbuat apapun sebagai penguasa Bulungan karena Filipina sedang bertikai dengan Spanyol.

Pada 1853, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Kalimantan, termasuk Bulungan. Hal itu mendapat reaksi dari Spanyol yang merasa Bulungan masih berada di bawah kekuasaan Sulu.

Akhirnya dilakukanlah kesepakatan antara Belanda dengan Spanyol pada 1878. Dalam kesepakatan itu, Belanda mendapat hak menguasai wilayah Kalimantan, sementara Spanyol diberi hak menguasai Filipina, keduanya tidak boleh mengusik satu sama lain.

Setelah wilayah Bulungan masuk ke dalam NKRI, terjadi sebuah tragedi yang memakan korban jiwa dan kerugian materiil yang cukup besar. Peristiwa berdarah tersebut dikenal dengan nama Tragedi Bultiken.

Peristiwa itu bermula dari rumor yang mengatakan wilayah Bulungan dibantu oleh masyarakat Tidung dan Kenyah berniat keluar dari wilayah NKRI dan memilih bergabung dengan Malaysia. Ditambah hubungan antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak harmonis.

Kabar tersebut ditindaklanjuti dengan keras oleh tentara Indonesia. Akhirnya atas perintah Pangdam IX Mulawarman, yang saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal Suhario, pasukan TNI di bawah komando Letnan B. Simatupang dikirim ke Bulungan. Terjadilah aksi pembantaian terhadap keluarga Kesultanan Bulungan, istana dibakar, harta-harta milik kesultanan dijarah.

Setidaknya 87 orang menjadi korban, 37 di antaranya meninggal dunia, dan banyak yang tidak diketahui keberadaannya. Walaupun pernah mengalami peristiwa mengerikan itu, Kesultanan Bulungan tetap menjadi bagian NKRI, termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara.

Sumber : Gustama, Faisal Ardi. 2017. Buku Babon Kerajaan-Kerajaan di Nusantara. Yogyakarta : Brilliant Book

Kesultanan Bulungan (Foto: Wikimedia Commons)