Kesultanan Palembang Darussalam: Syiar Islam di Sumsel Pasca Sriwijaya

Ilustrasi Sungai Musi di Palembang (Foto: Wikimedia Commons)

Kesultanan Palembang Darussalam adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam tidak terlepas dari keberadaan Kerajaan Sriwijaya.

Setelah ditaklukan oleh Majapahit pada 1375 M, wilayah Palembang dijadikan sebagai salah satu vassal atau wilayah pendudukan Kerajaan Majapahit, di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Pemerintahan di Palembang diserahkan kepada seorang bupati yang ditunjuk langsung oleh Majapahit.

Namun, banyaknya permasalahan di internal Kerajaan Majapahit membuat perhatian mereka terhadap wilayah-wilayah taklukannya tidak terlalu berjalan baik. Bahkan wilayah Palembang sempat dikuasai oleh para pedagang dari Tiongkok. Hingga akhirnya Majapahit kembali menguasai Palembang setelah mengutus seorang panglima bernama Arya Damar.

Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, ketika merebut kembali Palembang, Arya Damar dibantu oleh pangeran Kerajaan Pangruyung di Sumatera Barat bernama Demang Lebar Daun.

Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Arya Abdillah. Beberapa naskah sejarah, termasuk Babad Tanah Jawi, mengatakan bahwa Arya Abdillah adalah ayah tiri Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak.

Setelah melihat ketidakstabilan kekuasaan di Majapahit, Arya Abdillah kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Palembang. Tetapi ia belum memliki struktur pemerintahan yang baik untuk disebut sebagai sebuah kerajaan. Hingga akhirnya pada 1659, Palembang resmi menjadi kerajaan bercorak Islam dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam.

Sultan Palembang Darussalam yang pertama adalah Pangeran Kusuma Abdurrahim dengan gelar Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Syaidul Iman, yang memerintah hingga tahun 1706. Kepemimpinan Palembang Darussalam kemudian dilanjutkan oleh putranya, Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago. Namun setelah Sultan Muhammad Mansyur wafat pada 1706, terjadi perpecahan di internal kerajaan untuk memperbutkan tahta.

Perpecahan itu bermula dari wafatnya Pangeran Purbaya yang seharusnya menjadi sultan menggantikan Sultan Muhammad Mansyur. Sebagai penggantinya, ditunjuklah adik Sultan Muhammad Mansyur, Sultan Agung Komaruddin Sri Truno. Namun hal itu ditentang oleh putra Sultan Muhammad Masyur, yakni Adipati Mangkubumi Alimuddin dan Pangeran Jayo Wikramo, hingga menimbulkan konflik.

Untuk menyelesaikannya, Sultan Agung Komaruddin membuat kebijakan, yaitu mengangkat kedua pangeran itu menjadi sultan. Akhirnya Kesultanan Palembang Darussalam ketika itu dipimpin oleh tiga sultan, dengan Sultan Agung Komaruddin tetap sebagai pemimpin tertinggi.

Setelah Sultan Agung Komaruddin wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada Pangeran Jayo Wikramo yang telah menikahi putri Sultan Agung Komaruddin. Awalnya pernikahan itu mendapat pertentangan dari saudaranya, Pangeran Adipati Mangkubumi, karena takut tahta kerajaan jatuh ke adiknya. Hingga akhirnya terjadi perang di antara keduanya yang dimenangkan oleh Pangeran Jayo Wikramo.

Pangeran Jayo Wikramo mendapat gelar Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo atau Sultan Badruddin I. Pada masa pemerintahannya, Sultan Badruddin I membangun istana sekaligus benteng kerajaan, yakni Kuto Besak.

Pada 1804, Sultan Badruddin I wafat dan digantikan oleh Sultan Mahmud Badruddin Khalifatul Mukminin Syaidul Iman atau Sultan Badruddin II. Pada masa Sultan Badruddin II ini terjadi banyak perlawanan terhadap Inggris dan Belanda yang memasuki wilayah Sumatera Selatan.

Beberapa peperangan yang telah dilakukan Kesultanan Palembang Darussalam di bawah pimpinan Sultan Badruddin II adalah Peristiwa Loji Sungai Aur tahun 1811-1812 dan Perang Palembang tahun 1819-1821. Kesultanan Palembang Darussalam mengalami kekalahan dan Sultan Badruddin II bersama putranya, Ahmad Najamuddin II, diasingkan ke Ternate, Maluku Utara.

Sultan Badruddin II wafat di Maluku Utara pada 26 November 1852 dan kemudian dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia pada 1984. Wilayah Palembang kemudian berada di bawah kendali pemerintah Belanda.

Pemimpin terkahir kesultanan Palembang Darussalam adalah Sultan Ahmad Najamuddin IV, yang pada 1825 diasingkan ke Banda kemudian dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara, hingga wafat pada 1844.

Sumber: Gustama, Faisal Ardi. 2017. Buku Babon Kerajaan-Kerajaan di Nusantara. Yogyakarta : Brilliant Book

Foto: detak-palembang.com