Sejarah Hari Dharma Wanita, Dibentuknya Organisasi Istri Aparatur Sipil Negara

Dharma Wanita Persatuan Madiun memperingati HUT Ke 19. Foto: Dok. madiunkota.go.id.

Hari ini, tepat 46 tahun lalu, pemerintah Orde Baru membentuk organisasi Dharma Wanita pada 5 Agustus 1974. Organisasi ini menjadi wadah kegiatan para istri Aparatur Sipil Negara.

Pada masa Orde Baru, Ketua Dewan Pembina Koprs Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), Amir Machmud, membentuk organisasi Dharma Wanita atas perintah Siti Hartinah (Tien Soeharto), istri Presiden Soeharto. Waktu itu, anggota Dharma Wanita meliputi para istri Pegawai Republik Indonesia--sekarang Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI --sekarang TNI dan Polri--yang dikaryakan (ditempatkan di kementerian/lembaga sipil), dan pegawai BUMN.

Berbeda dengan pola keorganisasian perempuan pada masa Orde Lama yang diinisiasi partai politik dan cenderung progresif-revolusioner, organisasi perempuan saat Orde Baru mengalami proses domestikasi (penjinakan) dan depolitisasi (penghapusan kegiatan politik). Sehingga diatur ketat pemerintah dan hanya melakukan kegiatan keperempuanan atau sebagai istri aparatur yang bertanggung jawab terhadap negara.

Hirarki keanggotaan Dharma Wanita juga mengikuti hirarki pemerintahan. Contohnya, istri kepala kantor otomatis akan menjadi ketua organisasi Dharma Wanita di kantor bersangkutan. Jika suami pindah, naik pangkat, atau pensiun, maka istri pun mengikutinya posisi suami.

Logo Dharma Wanita. Foto: Dok. Wikimedia Commons.

Sebagaimana dengan organisasi lainnya saat Orde Baru, asas Dharma Wanita mengacu pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Peranan istri pegawai harus mengikuti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar aktif mendukung pembangunan nasional.

Sementara tujuan organisasi ini merupakan representasi dari premis "di belakang pria sukses, ada wanita hebat" dengan misi mendukung tugas suami sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang membaktikan hidupnya bagi negara dan bangsa.

Misi tersebut dijabarkan dalam Panca Dharma Wanita yang merinci tugas istri aparatur negara, yaitu:

1. Wanita sebagai pendamping suami.

2. Wanita sebagai ibu rumah tangga.

3. Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak.

4. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan keluarga.

5. Wanita Sebagai Warga Negara dan Anggota Masyarakat

Posisi kaum wanita yang diatur pemerintah Orde BBaru saat itu terlihat pada pidato Presiden Soeharto saat Munas Dharma Wanita III 5 April 1988 di Istana Negara. Berikut penggalan pidatonya:

“...kaum wanita adalah memberikan sumbangannya terhadap pembangunan nasional. Pembangunan masa yang akan datang akan dapat berhasil guna apabila dilaksanakan oleh manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang cerdas dan kuat kepribadiannya serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan budi pekerti yang luhur. Manusia yang demikian itu hanya bisa diwujudkan dari anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang menjaga perannya sebagai ibu yang baik....”

Menjadi Dharma Wanita Persatuan

Setelah era Reformasi tahun 1998, Dharma Wanita mengalami perubahan kepentingan yang lebih netral dan demokratis, tanpa muatan politik dari pemerintah. Organisasi ini juga berubah nama menjadi Dharma Wanita Persatuan.

Kata "Persatuan" disesuaikan dengan nama Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ini merupakan hasil dari Munas Luar Biasa Dharma Wanita pada 6-7 Desember 1999, yang menetapkan 5 pokok perubahan organisasi seperti:

***

Referensi: