Sekilas Tentang PII

Pelajar Islam Indonesia (PII) lahir di Yogyakarta pada 4 Mei 1947.

Tujuan diidirikannya PII adalah dikotomi hasil pendidikan kolonial (Barat) serta tradisional (pesantren). Atas dasar itulah maka Yoesdi Ghozali setelah melakukan i’tikaf di Masjid Kauman Yogyakarta berniat mendirikan sebuah wadah bagi para pelajar Islam dari berbagai golongan. Bersama kawan-kawannya, akhirnya bertempat di kantor GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) lahirlah PII (Djayadi, 2006).

Lambang PII pertama kali disosialisasikan pada Kongres III di Bandung pada 27-31 Maret 1950. Lambang ini dibuat oleh Yoesdi Ghozali. Lambang ini terdiri dari gambar bulan-bintang, kubah masjid, tingkatan bangunan, anak tangga, buku, pena, dan kitab, kelopak bunga, pita PII, dan segi tiga. Intisari makna dari lambang PII ini adalah terwujudnya kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan bagi rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia umumnya.

Perjalanan PII yang akan berumur 70 tahun pada Mei nanti bukan tanpa hambatan. Pada masa Orde Lama PII kerap kali bentrok dengan PKI. Keduanya merupakan organisasi kader. PII dengan Islamnya, dan PKI dengan Komunisnya. Djayadi Hanan dalam Gerakan Pelajar Islam Di Bawah Bayang-Bayang Negara (Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997) menuliskan salah satu bentrok itu terjadi di wilayah Kanigoro, Kabupaten Kediri. Massa PKI membubarkan acara mental training kader PII itu. Selanjutnya mereka melakukan tindakan tidak terpuji pada kitab agama Islam.

Pertentangan PII berlanjut di masa Orde Baru. Awal mulanya, PII menaruh harapan besar pada transisi kepemimpinan nasional tersebut. Apalagi pasca peristiwa G-30 S, PII dipercaya oleh ABRI untuk membantu mengondusifkan keamanan. Menyitat laman hidayatullah.com Jenderal AH. Nasution mengatakan bahwa PII merupakan unsur terbesar dari aksi-aksi yang dilakukan KAPPI. Namun ternyata “Bapak” lebih perkasa daripada “Anak”. Puncak pertentangan antara Orba dan PII adalah ketika diberlakukannya UU Keormasan Nomor 8/1985 yang salah satu isinya ialah penerapan asas tunggal Pancasila bagi ormas atau orpol.